Terbitkan Perppu Cipta Kerja, Bukti Pemerintah Arogan
Penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) terus disorot.
JAKARTA, FIN.CO.ID - Penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) terus disorot.
Penerbitan Perppu Cipta Kerja dinilai sebagai bukti arogansi Pemerintah.
Sebab Pemerintah terlihat mencari jalan agar UU Cipta Kerja tetap bisa diberlakukan dengan penerbitan Perppu Cipta Kerja.
Baca Juga
Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani menyebut penerbitan Perppu sebagai akal-akalan Pemerintah menelikung keputusan Mahkamah Konstitusi (MK).
BACA JUGA:Perppu Cipta Kerja, LBH: DPR Harus Menolak karena Tak Sejalan dengan Putusan MK
BACA JUGA:Dapatkan Saldo DANA Gratis Hingga Rp500 Ribu dengan Dua Aplikasi Ini, Sudah Terbukti!
“Ini hanya akal-akalan pemerintah buat menelikung keputusan MK yang meminta agar UU Cipta Kerja diperbaiki dalam waktu dua tahun. Kenapa diminta untuk diperbaiki? Karena UU tersebut dianggap cacat secara formil,” katanya dalam keterangan resminya, Senin 2 Januari 2023.
Dia mengatakan seharusnya Pemerintah memperbaiki dahulu UU Cipta Kerja yang diamanatkan oleh MK.
Sehingga status UU Cipta Kerja yang masih inkonstitusional bersyarat itu bisa berubah.
Langkah menerbitkan Perppu Cipta Kerja menuut penilaiannya sangat berbahaya bagi perjalanan demokrasi Indonesia.
BACA JUGA:Perppu Ciptaker, Baleg DPR: Kita Bahas Pertengahan Januari
BACA JUGA:Loker PPPK Kominfo 2023 Dibuka, Klik Info Formasi yang Dibutuhkan dan Persyaratannya di SINI
Sebab MK sebagai pemegang kekuasaan yudikatif tidak lagi dihormati pemerintah.
“Jangan justru arogan dengan menerbitkan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja,” jelasnya.
Baca Juga
Selain itu, Netty juga khawatir jika Perppu Cipta Kerja ini justru semakin tidak berpihak kepada masyarakat, khususnya para pekerja.
“Banyak kekhawatiran yang muncul, salah satunya bahwa Perppu ini sengaja dimunculkan untuk tetap lebih mengedepankan kepentingan investor dan tidak berpihak kepada para pekerja,” tutupnya.
BACA JUGA:2 Link Download Game Sigma Battle Royale Versi Update 2023 Bisa Login! Klik di Sini Gampang Banget
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menyampaikan pandangannya terkiat polemik penerbitan Perppu Cipta Kerja.
Menurutnya, pro dan kontra di kalangan masyarakat terhadap suatu kebijakan pemerintah adalah hal yang biasa.
Baca Juga
Jokowi menilai perbedaan pendapat dapat memberi warna tersendiri dalam iklim negara demokrasi.
“Ya biasa dalam setiap kebijakan dalam setiap keluarnya sebuah regulasi ada pro dan kontra,” kata Jokowi di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin, 2 Januari 2023.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini, mengatakan boleh saja berbeda pendapat, tapi kepala harus tetap dingin.
Jokowi menegaskan, pemerintah siap menjelaskan semua alasan dibalik penerbitan Perppu Ciptaker.
“Tapi semua bisa kita jelaskan,” ujar Jokowi.