Viral . 02/01/2023, 17:19 WIB

Anthony Budiawan Soal Jokowi Terbitkan Perppu Cipta Kerja: Mengada-ada, Terkesan Melangkahi Wewenang DPR

Penulis : Admin
Editor : Admin

JAKARTA, FIN.CO.ID - Managing Director PEPS Anthony Budiawan bilang mengada-ada dan terkesan melangkahi wewenang DPR soal Presiden Jokowi terbiktna Perppu Cipta Kerja.

Anthony Budiawan menyampaikan opininya pada sebuah kicauan melalui akun media sosial Twitter bernama @AnthonyBudiawan.

Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) itu memang terpantau aktif dalam memakai platform tersebut untuk menyuarakan pendapat pribadinya.

Kini Anthony Budiawan turut angkat bicara terhadap langkah Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) terbitkan Cipta Kerja.

BACA JUGA:Said Didu Tanya Putusan MK Bisa Dianulir dengan Perppu Cipta Kerja? Mahfud MD Beri Jawaban Mengejutkan

"Perppu Cipta Kerja terindikasi melanggar konstitusi," tulis Anthony Budiawan, 30 Desember 2022.

"Karena, Perppu hanya bisa ditetapkan kalau ada Kegentingan Memaksa. Perang Rusia-Ukraina jelas bukan Kegentingan Memaksa," tambahnya.

"Alasan ini mengada-ada, terkesan mau melangkahi wewenang DPR, menjadi otoriter," jelas Managing Director PEPS.

Lebih lanjut Anthony Budiawan merasa kalau Perppu Cipta Kerja yang diterbitkan Jokowi tak ada kegentingan sama sekali.

BACA JUGA:2 Link Download Perppu No 2 Tahun 2022 Cipta Kerja PDF yang Diterbitkan Pemerintah, Buruan Unduh!

"Perppu ditetapkan dalam kondisi tidak ada Kegentingan Memaksa jelas melanggar Konstitusi, sehingga otomatis harus batal," beber Anthony.

Bahkan Managing Director PEPS juga mewanti-wanti perihal Perppu tersebut untuk tidak disalahgunakan. Sehingga DPR harus menolak.

"Jangan sampai Perppu dijadikan perangkat hukum untuk menetapkan UU secara sepihak, menuju otoriter, dengan memangkas wewenang DPR. Maka itu DPR wajib menolak," ungkap Anthony.


Salinan Perppu No 2 Tahun 2022 Cipta Kerja.-Istimewa-

Bagi Anthony Budiawan, putusan MK tak bisa digagalkan oleh apapun baik itu Undang-Undang atau Perppu.

BACA JUGA:Perppu Ciptaker, Baleg DPR: Kita Bahas Pertengahan Januari

"Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tidak bisa dianulir oleh undang-undang (UU) atau Perppu," terang Anthony,

"Putusan MK, UU melanggar konstitusi, wajib dikoreksi sesuai perintah MK," lanjutnya.

"Kalau tidak, UU inkonstitusional tersebut otomatis tidak berlaku: PERPPU tidak bisa membatalkan UU inkonstitusional," tutup Anthony.

Cuitan Managing Director PEPS itu mendulang banyak komentar pro dan kontra dari netizen di jagat media sosial Twitter.

BACA JUGA:Pemerintah Terbitkan Perppu No 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja, Yan Harahap: Pembangkangan Terhadap MK

Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Hal tersebut diungkapkan oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan pers bersama Menteri Polhukam Mahfud MD serta Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej.

"Hari ini telah diterbitkan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 dan tertanggal 30 Desember 2022," ujar Airlangga di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat, 30 Desember 2022.

Airlangga menegaskan, penerbitan Perppu dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan mendesak dalam mengantisipasi kondisi global, baik yang terkait ekonomi maupun geopolitik.

BACA JUGA:Terbitkan Perppu UU Cipta Kerja, Pakar Sebut Jokowi Lecehkan MK

"Pemerintah perlu mempercepat antisipasi terhadap kondisi global, baik yang terkait dengan ekonomi, kita menghadapi resesi global, peningkatan inflasi, kemudian ancaman stagflasi," ujar Airlangga.

Di sisi geopolitik, imbuh Airlangga, dunia dihadapkan pada perang Ukraina-Rusia dan konflik lainnya yang juga belum selesai.

"Dan pemerintah menghadapi, tentu semua negara menghadapi krisis pangan, energi, keuangan, dan perubahan iklim," jelas Airlangga.

Airlangga juga menyampaikan, Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 91/PUU-XVIII/2020 terkait Undang-Undang Cipta Kerja sangat memengaruhi perilaku dunia usaha, baik di dalam maupun di luar negeri.

BACA JUGA:Antisipasi Resesi Global Tahun Depan, Jokowi Terbitkan Perppu Cipta Kerja

Di sisi lain, pemerintah terus berupaya untuk menjaring investasi sebagai salah satu kunci pertumbuhan ekonomi.

Oleh karena itu, keberadaan Perpu ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum, termasuk bagi pelaku usaha.

"Tahun depan karena kita sudah mengatur budget defisit kurang dari 3 persen dan ini mengandalkan kepada investasi," beber Airlangga.

"Jadi tahun depan investasi kita diminta ditargetkan Rp1.200 triliun. Oleh karena itu, ini menjadi penting, kepastian hukum untuk diadakan," sambungnya.

BACA JUGA:Lagi Viral Nih Lur! 4 Link Download Ampuh Lamar Idle Vlogger Mod Apk, Gampang Sekali Jadi YouTubers

"Sehingga tentunya dengan keluarnya Perpu Nomor 2 Tahun 2022 ini diharapkan kepastian hukum bisa terisi dan ini menjadi implementasi dari Putusan Mahkamah Konstitusi," jelas Airlangga.

Penerbitan Perppu ini, lanjut Menko Perekonomian, sejalan dengan peraturan perundangan-undangan serta berpedoman pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PUU-VII/2009.

Lebih lanjut Airlangga menyampaikan, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) telah berbicara dengan Ketua DPR RI Puan Maharani terkait dengan penerbitan Perpu ini.

"Tadi Bapak Presiden telah berkonsultasi, sudah berbicara dengan Ketua DPR dan pada prinsipnya Ketua DPR sudah terinformasi mengenai Perpu tentang Cipta Kerja," pungkasnya.

BACA JUGA:Terkait Perppu Cipta Kerja, DPR RI Cuma Bisa Menerima atau Menolak, Tidak Bisa Mengubah Isinya

Berikut 2 link download Perppu No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang diterbitkan pemerintah (klik di sini) (klik di sini).

           

Network;
FinNews.id  |  Radarpena.co.id  |  IKNPos.id

© 2024 Copyrights by FIN.CO.ID. All Rights Reserved.

PT.Portal Indonesia Media

Alamat: Graha L9 Lantai 3, Jalan Kebayoran Lama Pal 7 No. 17, Grogol Utara, Kebayoran Lama, RT.7/RW.3 Kota Jakarta Selatan 12210

Telephone: 021-2212-6982

E-Mail: fajarindonesianetwork@gmail.com

           

Network:
FinNews.id   |  Radarpena.co.id   |  IKNPos.id