“Prangko PLBN dicetak sebanyak 300 ribu keping dan diharapkan setiap tahun akan terbit seri PLBN atas usulan BNPP kepada Kominfo,” katanya.
Terkait perkembangan teknologi yang berdampak minimnya penggunaan prangko, sehingga berpotensi tak menuai keuntungan, Faizal memyebut tak mempermasalahkannya.
“Ini adalah penugasan dari negara, kalaupun ternyata menimbulkan keuntungan bagi perusahaan itu bonusnya,” ungkapnya.
BACA JUGA:Tiba di Tugu Nol Kilometer, Tito Karnavian Komitmen Tuntaskan Sengketa Perbatasan
BACA JUGA: Tito Karnavian: Batu Karang Pun Kita Pertahankan Jika Ada di Titik Terluar
Sebelumnya Mahfud MD mengatakan prangko menjadi salah satu yang terpenting dalam menunjukkan kedaulatan Indonesia.
“Terkait dengan prangko itu ada disebut Zone Improvement Plan (ZIP) kode. Ini sebagai tanda wilayah kita dan itu dilindungi oleh PBB, kalau terjadi sengketa kode ZIP sudah ada,” katanya.
Di sisi lain, prangko juga mempunyai fungsi administratif perlindungan.
