News

Cipta Lampia Mandiri Ambil Langkah Tegas ke CPS Buntut Akses Database Diberikan ke Pihak Lain

PT Cipta Lampia Mandiri (CLM) ambil langkah tegas ke PT Cipta Piranti Sejahtera (CPS) buntut akses database diberikan ke pihak lain.

Cipta Lampia Mandiri Ambil Langkah Tegas ke CPS Buntut Akses Database Diberikan ke Pihak Lain
Ilustrasi database.

JAKARTA, FIN.CO.ID - PT Cipta Lampia Mandiri (CLM) ambil langkah tegas ke PT Cipta Piranti Sejahtera (CPS) buntut akses database diberikan ke pihak lain.

PT CLM, pimpinan Helmut Hermawan, bukan tanpa sebab mengambil tindakan tersebut ke pihak PT CPS, selaku penyedia aplikasi accurate accounting software.

Pasalnya PT CPS telah memberikan akses database PT CLM ke pihak lain yang saat ini masih terlibat sengketa kepemilikan saham.

Database yang diberikan ke pihak lain oleh PT CPS tak lepas tentang data keuangan, data perbankan, dan data rahasia perusahaan CLM.

BACA JUGA:Kisah Polisi Nyamar Jadi Wartawan 14 Tahun hingga Dilantik Jadi Kapolsek di Blora

Tindakan ini, bagi Helmut, telah melanggar Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan Undang-Undang  tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

"Karena itu kami akan mengambil langkah tegas," kata Direktur Utama PT CLM Helmut Hermawan di Jakarta.

Pemberian akses database CLM kepada salah satu pihak yang masih bersengketa, dilakukan CPS melalui surat pemberian tertanggal 9 Desember 2022 yang ditujukan kepada Helmut Hermawan.

Dalam suratnya itu, pihak CPS memberitahukan bahwa pihaknya akan membuka kembali akses database CLM, yang sebelumnya dibekukan, dan akan diberikan kepada pihak yang dinilai CPS sah secara hukum mewakili PT Citra Lampia Mandiri.

BACA JUGA:5353 Artinya Bahasa Gaul, Menyasar ke Bagian Tubuh Wanita

"Hingga saat ini sengketa kepemilikan saham CLM masih dalam proses hukum dan belum ada keputusan inkrah yang dikeluarkan pihak pengadilan," ucap Helmut.

Padahal soal keamanan data pribadi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP).

UU PDP itu juga mengatur sejumlah sanksi, mulai dari administratif hingga pidana. Hukuman pidana di undang-undang ini mencapai enam tahun penjara dan denda Rp6 miliar.


Momen pegawai PT Cipta Lampia Mandiri lakukan pekerjaan.-clmmining.com-

Pelaku penyebaran data pribadi juga dapat dijerat dengan Pasal 32 dan Pasal 48 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

BACA JUGA:KKB Tembak Mati Karyawan Bank, Muannas Alaidid Heran: Kenapa Mereka Mudah Mendapatkan Akses Senjata?

Ancaman pidana bagi pelaku penyebaran data pribadi adalah paling lama delapan sampai sepuluh tahun penjara dan/atau denda paling banyak Rp2 miliar hingga Rp5 miliar.

Helmut Hermawan menerangkan pihaknya telah meminta Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkum HAM untuk membatalkan pengesahan akte perusahaan PT CLM yang diajukan pihak lain.

Selain itu, Helmut juga telah melaporkan sengketa kepemilikan saham di tubuh CLM kepada kantor Menko Polhukam dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Dijelaskan, dalam UU Minerba, pemegang izin usaha pertambangan (IUP) dilarang mengalihkan kepemilikan sahamnya sebelum ada izin dari Menteri ESDM.

BACA JUGA:Denny Siregar Ungkap Komentar Menohok Perihal KKB Eksekusi Tukang Ojek Hingga Tewas Mengenaskan di Papua

Hal itu tercantum pada ayat 1  Pasal 93A UU Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang berbunyi, Badan Usaha pemegang IUP atau IUPK dilarang mengalihkan kepemilikan saham tanpa persetujuan Menteri.

Helmut Hermawan menegaskan bahwa pihaknya adalah manajemen yang sah CLM berdasarkan akte terakhirnya tanggal 14 September 2022 yang telah mendapatkan pengesahan dari Kemenkum dan HAM.

Pada Senin, 12 Desember 2022, pihak CLM pimpinan Helmut Hermawan berusaha memberikan klarifikasi kepada pihak CPS soal kondisi sengketa kepemilikan saham yang terjadi di tubuh CLM. Namun, pihak CPS tetap kukuh pada keputusannya.

Kemitraan antara CLM dengan CPS sudah berlangsung sejak tahun 2010, dimana CPS menyediakan layanan sistem pembukuan kepada CLM secara paket. 

BACA JUGA:Viral KKB Ngamuk Hingga Bakar Mobil Polisi: Kami Balas Dendam

Seiring dengan perkembangan bisnis CLM yang memiliki sejumlah site di sektor pertambangan.

Pada 2021 sistem pembukuan yang digunakan CLM dari CPS adalah sistem pembukuan online, dimana data dari site bisa langsung diterima oleh pusat (realtime).

Akan tetapi pada awal November 2022 terjadi kisruh kepemilikan saham di CLM.

Agar data tentang keuangan perusahaan tetap dalam kondisi aman, akses database perusahaan itu dibekukan hingga terdapat pihak yang benar-benar sah sebagai pengelola CLM.

BACA JUGA:Video Menegangkan KKB Adu Tembak dengan Polisi Selama 1 Jam di Papua

"Namun pada tanggal 9 Desember 2022, CPS memberitahukan soal pembukaan dan pemberian akses database itu kepada pihak lain yang masih bersengketa soal kepemilikan saham di CLM," tegas Helmut.

Berita Terkait