Ada Pejabat DKI Jakarta 'Bermain' di Proyek Pengadaan Barang dan Jasa, Siapa Dia?

JAKARTA, FIN.CO.ID - Ada pejabat DKI Jakarta yang mencari uang dari proyek pengadaan barang dan jasa serta perizinan.

Adanya pejabat DKI Jakarta yang 'bermain' di proyek pengadaan barang dan jasa diungkapkan oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. 

"Kami masih sering mendengar dan mendapat informasi masih ada yang berupaya untuk mendapat penghasilan tambahan terutama dalam proses PBJ (Pengadaan Barang dan Jasa)," katanya di Balai Kota Jakarta, Kamis, 15 Desember 2022.

Sayangnya, Alexander Marwata tidak memberikan detail identitas pejabat yang 'bermain' dari proses pengadaan barang dan jasa serta perizinan tersebut.

BACA JUGA: KPK Tidak Takut Usut Kasus Formula E, Alexander Marwata: Saya Tidak Merasa Terintimidasi

Dia pun menyayangkan tindakan tersebut karena penghasilan pejabat DKI salah satunya setingkat kepala dinas yang tergolong tinggi dan di atas rata-rata daerah lain.

"Tingkat kesejahteraan, tingkat penghasilan jauh di atas rata-rata, bahkan ada salah satu dirjen di kementerian iri dengan penghasilan kepala dinas di Pemprov DKI," ucapnya.

Ia pun mendorong Inspektorat DKI Jakarta menjadikan temuan tersebut sebagai perhatian khusus dan dilakukan pemeriksaan karena proses pengadaan barang dan jasa serta perizinan menjadi salah satu titik rawan kebocoran anggaran.

BACA JUGA: Liverpool Lolos Final Liga Champions, Alexander-Arnold Akui Susah Payah Hadapi Villarreal

"Titik paling rawan kebocoran anggaran itu terkait pengadaan barang dan jasa juga menyangkut perizinan di Pemprov DKI," katanya.

Bahkan, Alexander yang memiliki akses membuka Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) baik pusat dan daerah termasuk di Pemprov DKI, menyebutkan ada pejabat yang memiliki aset berupa puluhan bidang tanah, yakni 20-25 bidang tanah.

Dia pun mempertanyakan kewajaran pejabat memiliki tanah yang banyak tersebut.

BACA JUGA: Alexander Marwata Dilaporkan ke Dewas, KPK: Kami Tidak Akan Intervensi

"Ini banyak saya lihat pejabat Pemprov DKI punya tanah berpuluh bidang, saya tidak tahu. Ini mudah-mudahan itu juga dari hasil yang halal," tutur Alexander.

Untuk itu, KPK menempatkan tiga orang satgas untuk mengawasi pengelolaan APBD dan BUMD DKI.