Internasional

Waduh! Serbia-Kosovo Memanas, Kapan Saja Bisa Pecah Perang

Serbia menilai Kosovo akan memisahkan diri

Waduh! Serbia-Kosovo Memanas, Kapan Saja Bisa Pecah Perang
Ilustrasi ketegangan Serbia-Kosovo. (ist)

SERBIA, FIN.CO.ID - Serbia menilai Kosovo akan memisahkan diri.

Hal ini membuka celah potensi terjadinya perang antara Serbia dan Kosovo.

Bahkan, Presiden Serbia Aleksandar Vucic memperingatkan petaka perang bisa pecah sewaktu-waktu di Kosovo. 

BACA JUGA:Kronologis Kebakaran Rumah di Tambun Selatan yang Tewaskan Satu Orang, Berawal dari Korslet hingga Gas Meledak

Aleksandar Vucic istilah menggunakan istilah 'neraka di bumi' jika peperangan tak terhindarkan antara Serbia-Kosovo.

Minggu, 20 November 2022, Aleksandar Vucic membuat pernyataan tersebut.

Ketegangan Serbia-Kosovo diawali Pristina sebagai Ibu Kota Kosovo berencana menghapus pelat nomor yang diterbitkan Beograd.

Pengemudi kendaraan masih menggunakan pelat lama yang dikeluarkan Beograd mulai dikenakan denda.

BACA JUGA:Tewas Dibunuh, Korban Datangi Pelaku Sambil Bawakan Kopi Hitam lewat Mimpi

Akibatnya, rencana Pristina itu mengarah pada potensi konflik.

Senin, 21 November 2022, Aleksandar Vucic akhirnya mau membicarakan persoalan itu dengan pemimpin Kosovo Albin Kurti. 

Pertamuan itu disponsori UE di Brussels agar tidak terjadi pecah perang di kawasan Balkan.

“Kami akan melakukan segalanya untuk mencegah perang tetapi itu tidak tergantung pada kami. Dalam kasus seperti itu, Serbia akan bersama rakyatnya, dan Serbia akan mempertahankan rumah mereka,” kata Aleksandar Vucic kepada TV Prva.

BACA JUGA:Siapa Top Scorer Piala Dunia Sepanjang Masa? Yang Jelas Bukan Ronaldo

Pihak berwenang Kosovar, kata Aleksandar, yang dipersalahkan dalam persoalan itu.

“Jika (Kurti) ingin menunda keputusan, dia akan menundanya lebih awal. Tapi Kurti telah menunjukkan dia tidak ingin orang Serbia di Kosovo dan Metohija,” sambung Aleksandar.

Rencana kontroversial yang dibuat oleh Kosovo untuk menghapus pelat nomor yang dikeluarkan Serbia telah menjadi sumber ketegangan terus-menerus antara Beograd dan Pristina, selama berbulan-bulan. 

Masalah pelat nomor itu berdampak terhadap sekitar 10.000 pengemudi di wilayah tersebut.

BACA JUGA:Tersangka Baru Kasus 'Berdendang Bergoyang' Istora Senayan, Kapolres Jakpus: Besok Kita Umumkan

Pelat harus diganti dengan yang dikeluarkan Kosovo paling lambat 21 April 2023.

Bagi pengemudi yang tak mengikuti kebijakan tersebut akan diberi peringatan.

Nantinya akan diberlakukan denda sebesar 150 euro.

Bila masih terjadi pelanggaran, maka pelat dan kendaraan akan disita.

BACA JUGA:Ada 15 Peluru di Senjata Bharada E, Pengacara Ungkap Jumlah Peluru yang Ditembakan Bharada E ke Brigadir J 

Pemberlakuan aturan ini justru mengakibatkan ketegangan antara Serbia dan Kosovo.

Salah satu pengaruh dari ketegangan tersebut, puluhan pegawai pemerintah etnis Serbia di Kosovo mengundurkan diri pada awal bulan November 2022.

Alasan Mereka mengundurkan diri dari jabatannya terkait seorang kepala polisi lokal dipecat oleh Pristina.

Pemecatan polisi itu lantaran menolak penerapan aturan pelat nomor tersebut.

BACA JUGA:Catat! Lima Titik Lokasi Nonton Bareng Piala Dunia 2022 Qatar di Kota Bekasi

Hingga kini, kemerdekaan Kosovo belum diakui Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). 

Wilayah Kosovo masih dianggap di bawah kekuasaan Serbia.

Karena itu, Pristina bermanuver dengan cara pertimbangan bergabung dengan Uni Eropa.

Indonesia Belum Akui Kemerdekaan Sepihak Kosovo

BACA JUGA:Candaan Bahlil ke Ganjar dan Puan, 'Kemesraan Ini Janganlah Cepat Berlalu'

Pada 17 Februari 2008, Kosovo secara sepihak mendeklarasikan kemerdekaannya dari Serbia, setelah ketegangan bertahun-tahun antara etnis mayoritas Albania dan minoritas Serbia. 

Kosovo adalah wilayah yang didominasi etnik Albania yang dulunya adalah sebuah provinsi otonom Serbia. 

Serbia telah menolak untuk mengakui status kenegaraan Kosovo dan masih menganggapnya sebagai bagian dari Serbia, meskipun tidak memiliki kendali formal sedikit pun. 

Kemerdekaan Kosovo telah diakui oleh sekitar 100 anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), termasuk Amerika Serikat. 

BACA JUGA:4 Pembunuh Sopir Taksi Online di Tangerang Dibekuk, 3 Pelaku Didor

Sedangkan Rusia, China dan lima negara Uni Eropa memihak Serbia. 

Akibat dukungan yang ta ada titik temunya, ketegangan terus membara dan mencegah stabilisasi penuh kawasan Balkan setelah perang Yugoslavia tahun 1990-an.

Sengketa Kosovo sudah berlangsung selama berabad-abad.

Serbia menghargai wilayah tersebut sebagai jantung kenegaraan dan agamanya. 

BACA JUGA:Gonzalo Plata, Pemain Muda Timnas Ekuador yang Punya Peluang Karir Gemilang

Banyak biara Kristen Ortodoks Serbia abad pertengahan terletak di Kosovo. 

Kaum nasionalis Serbia memandang peristiwa pertempuran tahun 1389 melawan Ottoman di Kosovo sebagai simbol perjuangan nasionalnya. 

Etnis mayoritas Albania yang beragama Islam memandang Kosovo sebagai negara mereka dan menuduh Serbia melakukan pendudukan dan penindasan. 

Pemberontak etnis Albania melancarkan pemberontakan pada tahun 1998 untuk membebaskan Kosovo dari kekuasaan Serbia. 

BACA JUGA:Link Live Streaming Piala Dunia 2022: Inggris vs Iran

Tanggapan brutal Beograd mendorong intervensi NATO (Operation Allied Force) pada tahun 1999.

Memaksa Serbia menarik diri dan menyerahkan kendali kepada penjaga perdamaian internasional.

Deklarasi sepihak kemerdekaan Kosovo dipersiapkan oleh AS dan negara-negara anggota Uni Eropa (UE). 

Namun, kontroversi tetap ada mengenai apakah negara ketujuh yang muncul dari bekas Yugoslavia ini memiliki hak untuk berdiri (right to exist). 

BACA JUGA:Soal Penembakan Brigadir J, Warning Ferdy Sambo ke Eks Kasat Reskrim Polrestro Jaksel: Ini Kamu Jangan Ramai

Rusia dan China sebagai kekuatan veto PBB, enam anggota UE, dan lebih dari dua lusin negara lain sepakat dengan Serbia dalam menolak status kenegaraan untuk Kosovo atau menuntut negosiasi lebih lanjut. 

Namun, karena Washington dan mayoritas negara UE telah mengakui kemerdekaan Kosovo, hal tersebut menjadi fakta politik yang tidak dapat diubah.

Pada Januari 2013, Wakil Menteri Luar Negeri Kosovo Petrit Selimi mengatakan, kepada Ketua Umum Muhammadiyah, Din Syamsuddin bahwa Kosovo berharap agar Indonesia mau mengakui kemerdekaannya, dalam konferensi bertema “Penguatan Peran Tokoh Agama dalam Mediasi dan Penyelesaian Konflik”. 

Selimi mengapresiasi dukungan Muhammadiyah atas kemenangan tersebut.

BACA JUGA:Dengar Indonesia Dilanda Gempa, Presiden Prancis Emmanuel Macron Ikut Prihatin

Ia mengatakan, pengakuan tersebut penting bagi Kosovo sebagai negara mayoritas Muslim. 

Selimi menilai, Indonesia memiliki posisi strategis dalam Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan Gerakan Non-Blok (GNB).

Indonesia belum mengakui kemerdekaan Kosovo yang dideklarasikan secara sepihak. Kedudukan Pemerintah RI sejalan dengan prinsip Indonesia untuk menghormati sepenuhnya prinsip kedaulatan nasional dan keutuhan wilayah masing-masing negara anggota PBB, yaitu asas yang tertuang dalam Piagam PBB dan Hukum Internasional, sebagai asas penting yang harus dijunjung tinggi, khususnya oleh negara-negara berkembang yang masih menghadapi tantangan nation-building.

Dukungan kepada Pemerintah Serbia pasca Brussels Agreement juga disampaikan oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono melalui surat kepada Presiden Serbia Tomislav Nikolic pada 30 April 2013.

BACA JUGA:Negara Mana Paling Banyak Juara Piala Dunia?

Prinsipnya, SBY menegaskan kembali dukungan Indonesia atas komitmen Serbia untuk menyelesaikan masalah Kosovo secara damai melalui dialog dengan Pristina, sebagaimana diamanatkan oleh Resolusi PBB.

Pada Juli 2020, terjadi pertemuan Wakil Perdana Menteri merangkap Menteri Luar Negeri Serbia Ivica Dacic di Beograd, dengan Menkumham RI Yasonna Laoly.

Yasonna menegaskan dukungan Indonesia terhadap kedaulatan dan keutuhan wilayah Serbia terkait konflik dengan Kosovo. 

“Kami menghargai hubungan bilateral yang sudah terjalin baik antara Indonesia dengan Serbia yang sudah berlangsung sejak 1954. Posisi Indonesia dalam isu Kosovo sudah tegas, yakni mendukung kedaulatan dan keutuhan wilayah Serbia sebagai sesama anggota PBB,” kata Yasonna. 

BACA JUGA:Pemerintah Resmi Terbitkan Aturan Baru Pemberitahuan Barang Kena Cukai yang Selesai Dibuat

“Adapun Indonesia mendukung penyelesaian konflik ini secara damai lewat dialog dan negosiasi dan dalam posisi tidak mengakui deklarasi kemerdekaan sepihak yang dilakukan Kosovo,” kata Yasonna.

Kedatangan delegasi Indonesia pimpinan Yasonna ke Serbia tak lepas dari pembahasan rancangan kerja sama bantuan hukum timbal balik dan ekstradisi antara kedua negara. 

Delegasi Indonesia ini juga dilengkapi unsur Kepolisian RI yang diwakili Kadivhubinter Irjen Pol Napoleon Bonaparte beserta tim.

Tekait dengan kemerdekaan Kosovo di Indonesia justru memicu polemik dalam politik.

BACA JUGA:Doa Ketika Gempa Bumi Terjadi, Ini Bacaan dan Arti Selengkapnya

Sebab, terdapat perbedaan pendapat oleh sejumlah partai politik.

Beberapa parpol seperti Golkar, PPP, PKS dan PAN mendorong agar pemerintah segera mendukung kemerdekaan Kosovo.

Alasannya, Indonesia berprinsip bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa.

Hal itu tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. 

BACA JUGA:Puisi Sambut Hari Guru Nasional Bertebaran di Media Sosial, Karya Gus Mus hingga Kahlil Gibran

Sementara itu, PDI Perjuangan berpandangan, jika Indonesia mendukung kemerdekaan Kosovo, sama artinya dengan mendukung separatisme. 

Indonesia masih memiliki sejumlah masalah separatisme yang hingga kini belum dapat diatasi.

Apalagi, partai beraliran agama menganggap Indonesia harus mendukung kemerdekaan Kosovo karena faktor persamaan agama.

Bagi para politisi di Indonesia, perjuangan Kosovo disamakan dengan gerakan Organisasi Papua Merdeka (OPM).

BACA JUGA:Bersenjata Celurit Puluhan Remaja di Kabupaten Bekasi Ditangkap, Ternyata Mereka Usai Tawuran

Kemerdekaan Kosovo dinilai sebagai sesuatu gerakan pemisahan diri (separatis) yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip PBB tentang integritas wilayah dan kedaulatan negara. 

Kosovo disejajarkan dengan OPM, yakni sebagai bagian dari wilayah yang ingin memisahkan diri. 

Blok Barat dalam pandangan dunia internasional, Papua maupun Kosovo punya kesamaan latar belakang.

Serbia dan Indonesia masing-masing punya rekam jejak buruk pelanggaran HAM terhadap rakyatnya. 

BACA JUGA:Situs Yalla Shoot Jadi Sorotan saat Penyelenggaraan Piala Dunia 2022 Qatar

Pada kasus Kosovo, itu menjadi alasan utama dukungan perjuangan dan kemerdekaan oleh AS, NATO, Uni Eropa, juga PBB dengan meloloskan resolusi DK PBB 1244 dan penyetujuan proposal Ahtisaari. 

Bagi AS, Uni Eropa, dan sebagian besar anggota PBB, dukungan perjuangan hingga kemerdekaan Kosovo punya kepentingan strategis.

Terutama dalam geopolitik, sebagai bagian dari bentuk konfrontasi terhadap Rusia dan Serbia.

Sudah banyak negara lain mendukung kemerdekaan dan mengakui Kosovo sebagai negara berdaulat, termasuk tetangga Indonesia sendiri, yakni Malaysia, Singapura, Brunei, dan Thailand. 

BACA JUGA:Viral! Judi Bola 'Taruhan Arab' Piala Dunia 2022

Kendati demikian, Indonesia masih tetap pada pendiriannya yang belum berminat untuk mengakuinya sebagai negara.

Berita Terkait