News . 20/10/2022, 22:24 WIB

Demokrat DKI Sebut Orang Susah Kalah Saing, Dorong Revisi Perda Pendidikan

Penulis : Admin
Editor : Admin

JAKARTA, FIN.CO.ID - Prestasi siswa dan siswi di Jakarta menjadi perhatian serius kalangan politisi Kebon Sirih.

Anggota DPRD DKI dari Fraksi Demokrat Achmad Nawawi mengatakan, pemerintah punya beban dan tanggungjawab dalam melahirkan putra dan putri yang berprestasi.

"Untuk menunjang itu perlu dilakukan revisi terhadap perda pendidikan," ujar dia.

BACA JUGA:Rekomendasi Ramuan Herbal Penurun Demam dan Batuk Pilek untuk Anak

Menurut Achmad, seleksi nasional masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) didominasi siswa dengan tingkat perekonomian menangah ke atas.

“Rata-rata, orang yang mapan gizi dan proteinnya bagus, mereka juga bisa les. 

Kebalikannya, sambung dia, orang susah sering kalah saing. 

"Akhirnya tidak jadi kuliah karena swasta perlu mengeluarkan biaya cukup besar,” tutur dia.

BACA JUGA:Politisi Ingatkan Pedagang Kecil di Jakarta agar Rajin Tuntut Ilmu supaya Tak Kalah Bersaing

Sebelumnya, Rancangan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yang saat ini tengah dibahas di DPR RI jadisorotan banyak pihak. 

Pemerhati pendidikan dari Vox Populi Insitut Indra Charismiadji menyebut ada miskonsepsi wajib belajar dalam RUU Sisdiknas.

“Desain wajib belajar dalam RUU Sisdiknas ini sesat pikir, karena yang dicantumkan di sana adalah wajib belajar dipahami sebagai kewajiban orang tua untuk menyekolahkan anaknya. Ditambah lagi kewajiban orang tua untuk menanggung biaya pendidikan,” ujar Indra di Jakarta, Senin (19/9/2022).

Padahal, lanjut dia, dari pemahaman UNESCO dan seluruh dunia bahwa yang namanya wajib belajar adalah akses yang diberikan pada pemerintah agar semua warga negara bisa bersekolah.

BACA JUGA:AHY Bukan Kriteria Cawapres Anies, Pengamat: Peluang Kemenangan Sangat Kecil

“Itu 100 persen dibiayai oleh negara dan bukan oleh masyarakat. Pemikiran dalam RUU Sisdiknas ini membahayakan masa depan pendidikan karena tidak sesuai konstitusi,” tambah dia.

Dia menambahkan dalam UU 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas dijelaskan bahwa wajib belajar itu kewajiban pemerintah. 

Kemudian posisi menteri dalam UU Sisdiknas sebagai penanggung jawab pendidikan, akan tetapi saat ini berubah menjadi penyelenggara pendidikan.

Menurut dia, hal itu akan berdampak pada pencapaian Indonesia Emas yang dicanangkan pemerintah.

BACA JUGA:Komnas HAM Sebut Ada Penggantian CCTV di Stadion Kanjuruhan, Pengakuan Langsung dari Teknisi

Kepala Badan Standar, Kurikulum dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek), Anindito Aditomo, mengatakan RUU Sisdiknas tidak mengubah konsep wajib belajar.

“Pemerintah tetap berkewajiban membiayai wajib belajar. Hal ini secara eksplisit dinyatakan di Pasal 7 yakni Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyelenggarakan Wajib Belajar sesuai dengan kewenangannya dan Pasal 57 ayat 1 yakni Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyediakan pendanaan untuk penyelenggaraan Wajib Belajar,” kata Anindito.

RUU Sisdiknas justru memperluas cakupan wajib belajar dari 9 tahun menjadi 13 tahun. Artinya, kewajiban pemerintah dan kehadiran negara untuk pendidikan justru menjadi lebih besar jika RUU Sisdiknas disahkan.

“Perincian anggaran sedang disimulasikan oleh Kemendikbudristek bersama Kemenkeu,” jelas Anindito lagi.

           

Network;
FinNews.id  |  Radarpena.co.id  |  IKNPos.id

© 2024 Copyrights by FIN.CO.ID. All Rights Reserved.

PT.Portal Indonesia Media

Alamat: Graha L9 Lantai 3, Jalan Kebayoran Lama Pal 7 No. 17, Grogol Utara, Kebayoran Lama, RT.7/RW.3 Kota Jakarta Selatan 12210

Telephone: 021-2212-6982

E-Mail: fajarindonesianetwork@gmail.com

           

Network:
FinNews.id   |  Radarpena.co.id   |  IKNPos.id