JAKARTA, FIN.CO.ID - Target penyaluran dana bergulir Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM) Tahun 2022 sebesar Rp1,8 triliun dengan dua pola penyaluran Konvensional dan Syariah.
Hingga Oktober 2022, outstanding penyaluran dana bergulir sebesar Rp1,327 triliun. Jadi, masih ada tersisa sekitar Rp473 miliar dana bergulir yang bisa dimanfaatkan oleh koperasi di seluruh Indonesia.
"Saya tegaskan, tanpa kolaborasi dengan para Dinas Koperasi, penyerapan dana bergulir akan lambat," papar Direktur Utama LPDB-KUMKM Supomo, di Surakarta, Jawa Tengah, Rabu (12/10/2022).
BACA JUGA: Manfaatkan Penambahan Daya PLN, Produkvitas UMKM Hidroponik di Tangerang Naik 100 Persen
"Padahal, dana bergulir sangat bermanfaat untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui koperasi," katanya pada acara Rapat Koordinasi Nasional Bidang Koperasi, UMKM, dan Kewirausahaan Tahun 2022.
Acara yang dihadiri oleh Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Arif Rahman Hakim dan seluruh Kepala Dinas Koperasi tingkat provinsi se-Indonesia, Supomo mengungkapkan bahwa Jawa Tengah sebagai provinsi paling agresif dalam mengakses dana bergulir, disusul Jabar dan Jatim.
"Kalau ada yang mau mengajukan untuk dibimbing ke LPDB-KUMKM, dipersilakan," imbuh Supomo.
Intinya, lanjut Supomo, pihaknya tidak pernah menolak pengajuan proposal dari koperasi. "Secara umum, ada beberapa proposal yang kita kembalikan. Itu bukan ditolak, namun terkendala pemenuhan persyaratan," tandas Supomo.
BACA JUGA: Masuk Pasar Digital Marketplace PLN Mobile, Bisnis UMKM Cirebon Makin Berkembang Pesat
Menurutnya, jika ada calon mitra yang belum memenuhi persyaratan pengajuan dana bergulir maka, LPDB-KUMKM akan mendampingi calon mitra tersebut agar mampu memenuhi segala persyaratan yang diberikan oleh LPDB-KUMKM.
Supomo menambahkan, pendampingan LPDB-KUMKM sangat penting karena masih terdapat koperasi yang pencatatan laporan keuangannya belum sesuai standar dan tidak konsisten.
"Saya mohon bantuan dari para Dinas untuk membimbing itu semua bersama-sama dengan kami mendampingi koperasi dari sisi manajemen, tata kelola bisnis hingga laporan keuangan," ujar Supomo.
Supomo menegaskan, hal yang sangat tidak mungkin, LPDB-KUMKM meloloskan koperasi yang tata kelolanya kurang bagus.
BACA JUGA: Bea Cukai Gencar Berikan Asistensi Ekspor, Tunjukkan Komitmen Dorong Potensi UMKM
"Saya berharap kerja sama dengan para kepala dinas untuk bisa mengakses dana LPDB-KUMKM," tukas Supomo.
