Eks KSAU Protes Disebut Terima Duit Helikopter AW-101, KPK Langsung Beri Jawaban Menohok
JAKARTA, FIN.CO.ID - Mantan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal (Purn) Agus Supriatna menyebut tudingan KPK tidak berdasar.
Agus Supriatna disebut menerima uang Rp17,7 milir dari pengadaan Helikopter AgustaWestland (AW)-101.
Pernyataan Agus Supriatna langsung ditanggapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Baca Juga
BACA JUGA:Kolaborasi Kementerian ATR/BPN dan BTN, Siapkan Solusi Penyelesaian Sertifikat Rumah Rakyat
BACA JUGA:Dukung Potensi Lulusan SMK, Waringin Hospitality Berikan Beasiswa Bagi Best Trainee 2022
Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan jika mantan KSAU adalah warga negara yang baik, maka bisa membuktikannya di dalam persidangan.
Buktikan dalam persidangan jika merasa isi dakwaan jaksa yang menyebut namanya menerima uang Rp17,7 miliar tidak benar.
"Sebagai warga negara yang baik, silakan nanti hadir di persidangan dan sampaikan di hadapan majelis hakim jika merasa fakta tersebut tidak benar," katanya, Kamis, 13 Oktober 2022.
BACA JUGA:Dua Jenazah Korban Tragedi Kanjuruhan Harus Diautopsi, Ternyata Ini Penyebabnya
Dijelaskannya, dalam surat dakwaan Irfan Kurnia Saleh alias Jhon Irfan Kenway selaku Direktur PT Diratama Jaya Mandiri dan pengendali PT Karsa Cipta Gemilang (KCG), Jaksa Penuntut Umum KPK menyebut ada dana komando (DK/Dako) kepada Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) periode 2015-2017 Agus Supriatna senilai Rp17,733 miliar dari pengadaan helikopter VIP/VVIP AgustaWestland (AW)-101.
Lebih lanjut, Ali menegaskan surat dakwaan tim Jaksa KPK disusun berdasarkan hasil penyidikan yang sah dan akan dibuktikan di persidangan secara terbuka.
"Publik pun kami ajak untuk ikuti dan kawal proses persidangannya yang terbuka untuk umum," ucap Ali.
BACA JUGA:Ingin Rizky Billar-Lesti Kejora Damai, Hotma Sitompul: Perang Dunia Aja Damai
KPK pun meyakini dengan kecukupan alat bukti yang diperoleh selama proses penyidikan perkara korupsi pengadaan helikopter AW-101 tersebut.
Baca Juga
Selain itu, KPK juga sudah memberi kesempatan kepada saksi Agus Supriatna untuk hadir pada proses penyidikan. KPK telah memanggil mantan Kasau itu pada tanggal 8 dan 15 September 2022, tetapi yang bersangkutan tidak menghadiri panggilan tersebut.
KPK juga menyayangkan pernyataan kuasa hukum Agus Supriatna soal isi dakwaan yang menyebut nama kliennya tersebut sangat tendensius.
BACA JUGA:Heboh Rumah Wanda Hamidah Digusur, Ernest Prakasa: yang Kuat ya Mbak
"Membangun narasi dan tuduhan serampangan di ruang publik terhadap kerja tim jaksa sama sekali tidak bermakna sebagai pembuktian," ucapnya.
KPK pun menegaskan tuduhan tanpa dasar oleh kuasa hukum terhadap hasil penyidikan KPK tersebut dikhawatirkan dinilai sebagai bentuk kepanikan dan justru bisa merugikan klien.
Sebelumnya Marsekal (Purn) Agus Supriatna menyebut dalam dakwaan kasus korupsi pengadaan helikopter AW-101 dengan tersangka Irfan Kurnia Saleh berisi kepentingan pihak tertentu.
Baca Juga
BACA JUGA:Terlibat Kasus Penganiayaan, Oknum Polwan Disanksi Demosi Dua Tahun
Dia menuding Jaksa KPK tidak bekerja secara profesional.
"Kelihatan ngarang dan asal. Sehingga terlihat betapa tidak professional serta hanya pesanan kepentingan seseorang," katanya dilkutip detikcom, Rabu (12/10/2022).
Daftar Penerima Duit
Pengadaan helikopter VIP/VVIP AgustaWestland (AW) 101 merugikan negara Rp738,9 miliar.
Siapa saja yang memperoleh uang Rp738,9 miliar tersebut? Ternyata ada nama mantan Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal (Purn.) Agus Supriatna.
Hal itu terungkap dari penjelasan Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) Arief Suhermanto saat sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu, 12 Oktober 2022.
BACA JUGA:Dalami Kasus Helikopter AW-101, KPK Ingatkan Mantan KSAU Agus Supriatna: Kooperatiflah
BACA JUGA:Jokowi Minta Pembelian Helikopter AgustaWestland 101 Senilai Rp 700 Miliar Dibatalkan
Diungapkannya sejumlah pihak yang mendapatkan keuntungan dari pengadaan helikopter VIP/VVIP AW 101 salah satunya mantan KSAU Marsekal Purn Agus Supriatna.
JPU Arief mengatakannya saat membacakan dakwaan untuk terdakwa Direktur PT Diratama Jaya Mandiri Irfan Kurnia yang didakwa melakukan korupsi pengadaan helikopter AW 101 untuk kendaraan VIP/VVIP Presiden yang merugikan keuangan negara sebesar Rp738,9 miliar.
"Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu memperkaya diri terdakwa sebesar Rp183.207.870.911,13," katanya.
BACA JUGA:KPK Tahan Tersangka Kasus Korupsi Helikopter AW-101
Adapun pihak-pihak yang diperkaya dalam kasus pengadaan helikopter AW 101 adalah:
1. Kepala Staf Angkatan Udara dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Januari 2015 - Januari 2017 Agus Supriatna sebesar Rp17.733.600.000.
2. Perusahaaan AgustaWestland sebesar 29,5 juta dolar AS atau senilai Rp391.616.035.000.
3. Perusahaan Lejardo. Pte.Ltd. sebesar 10.950.826,37 dolar AS atau senilai Rp146.342.494.088,87
BACA JUGA:Kasus Korupsi Helikopter AW-101, KPK Pede Menang Lawan Gugatan Tersangka
"Merugikan keuangan negara sebesar Rp738,9 miliar sebagaimana Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Pengadaan Helikopter Angkut AW-101 di TNI Angkatan Udara Tahun 2016 yang dilakukan oleh ahli dari Unit Forensik Akuntansi Direktorat Deteksi dan Analisis Korupsi pada KPK Nomor: LHA-AF-05/DNA/08/2022 Tanggal 31 Agustus 2022," tambah jaksa.
Irfan Kurnia diketahui memesan satu unit Helikopter VVIP AW-101 kepada Perusahaan AgustaWestland, dan pada 15 Oktober 2015 ia membayar uang tanda jadi (booking fee) sebesar 1 jut adolar AS atau Rp13.318.535.000 atas nama PT Diratama Jaya Mandiri kepada AgustaWestland, padahal saat itu belum ada pengadaan Helikopter VVIP di lingkungan TNI AU.
BACA JUGA:Usai Pukul Kru Pesawat Lalu Dikeroyok, Penumpang Turkish Airlines Diturunkan di Bandara Kualanamu
Helikopter itu sendiri sesungguhnya adalah helikopter AW-101 Nomor Seri Produksi (MSN) 50248 yang selesai diproduksi pada 2012 dengan konfigurasi VVIP yang merupakan pesanan Angkatan Udara India.
Bahkan dalam rapat kabinet terbatas 3 Desember 2015, Presiden Joko Widodo meminta agar pembelian Heli AW 101 tidak dilakukan karena kondisi ekonomi tidak normal sehingga anggaran heli VVIP RI1 diblokir sebesar Rp742,5 miliar.
BACA JUGA:Ternyata! Lesti Kejora Sedang Gendong Bayi Ketika Ditimpuk Rizky Billar Pakai Bola Biliar
Irfan lalu menyiapkan 2 perusahaan untuk dijadikan peserta lelang yaitu PT Diratama Jaya Mandiri sebagai perusahaan pemenang dan PT Karsa Cipta Gemilang sebagai perusahaan pendamping.
Pada 18 Juli 2016, Kadisada TNI AU Fachri Adamy kemudian menetapkan PT Diratama Jaya Mandiri sebagai pemenang pengadaan Helikopter Angkut AW 101 senilai Rp738,9 miliar.
Dari pembayaran tahap 1 yaitu senilai Rp436.689.900.000 pada 5 September 2016, sebesar 4 persen yaitu Rp17,733 miliar dipergunakan sebagai Dana Komando (DAKO/DK) untuk Agus Supriatna.