Viral

Heboh Tuding Ijazah Jokowi di UGM Palsu, Ternyata Dokter Tifa Disebut Bukan Lulusan Doktor STF Driyarkara

Pegiat media sosial sekaligus Ahli Epidemiologi Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa jadi sorotan usai menuding ijazah palsu Presiden Joko Widodo (Jokowi) dari Un

Heboh Tuding Ijazah Jokowi di UGM Palsu, Ternyata Dokter Tifa Disebut Bukan Lulusan Doktor STF Driyarkara
Dokter Tifauzia Tyassuma atau biasa disapa dr Tifa.

JAKARTA, FIN.CO.ID - Pegiat media sosial sekaligus Ahli Epidemiologi Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa jadi sorotan usai menuding ijazah palsu Presiden Joko Widodo (Jokowi) dari Universitas Gadjah Mada (UGM).

Dokter Tifa kerap aktif melalui akun Twitternya untuk memberikan beberapa bukti untuk membenarkan jika ijazah Jokowi di UGM palsu.

Namun aksi Dokter Tifa tersebut telah dibantahkan oleh pihak Rektor UGM Ova Emilia saat konfrensi pers pada Selasa, 11 Oktober 2022.

Rektor UGM pun membenarkan jika Jokowi merupakan lulusan fakultas kehutanan UGM pada tahun 1985.

BACA JUGA:Nyindir Ijazah Palsu Jokowi, Dokter Tifa: Ruwet Seperti Mobil Esemka

BACA JUGA:Tuding Jokowi Pakai Ijazah UGM Palsu, Dokter Tifa Beberkan Bukti Mengejutkan

Ditengah ramainya isu ijazah Jokowi tersebut, Beredar sebuah rilis  yang menyatakan jika Dokter Tifa bukan seorang lulusan dokter dari Sekolah Tinggi Filsafat (STF) Driyarkara.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Ikatan Alumni STF Driyarkaa, Yustinus Prastowo, yang menegaskan jika Dokter Tifa bukan lulusan program S3 dari kampus di Rawasari, Jakarta Timur.

"Saya sebagai Ketua Ikatan Alumni STF Driyarkara (IKAD) meneruskan pengumuman pengurus STF Driyarkara. Saudari @DokterTifa bukan lulusan Program Doktor STF Driyarkara sebagaimana diberitakan beberapa media," cuit Yustinus Prastowo dikutip fin.co.odi dalam akun Twitternya pada Rabu, 12 Oktober 2022.

Alih-alih memiliki pendidikan S3, Dokter Tifa dinilai terbukti hanya pernah ikut program Matrikulasi.

BACA JUGA:Habib Rizieq Sudah Bebas, Dokter Tifa Usul HRS Bikin Partai Sendiri Karena..

BACA JUGA:Ini Profil dan Agama Bambang Tri Mulyono, Pria yang Menuding Ijazah Jokowi Palsu

"Yang bersangkutan hanya pernah ikut Program Matrikulasi dan tidak selesai. Thanks," ujarnya menambahkan.

Yustinus yang merupakan Staf Khusus Menteri Keuangan itu juga melampirkan surat resmi dari STF Driyarkara.

Surat tersebut, STF Driyarkara menyatakan Dokter Tifa tidak pernah mengikuti program doktor, melainkan hanya program matrikulasi filsafat tahun ajaran 2018-2019.

Disebutkan, Dokter Tifa tidak selesai dengan mengikuti program matrikulasi filsafat lantaran tidak mengerjakan tugas-tugas yang menjadi syarat kelulusan.

BACA JUGA:Dituding Beli Ijazah, Gibran Rakabuming: Beli di Shopee Dapat Cashback dan Free Ongkir

BACA JUGA:UGM Pastikan Ijazah Jokowi Asli, Lulus Fakultas Kehutanan Tahun 1985

UGM benarkan ijazah Jokowi

Rektor UGM Ova Emilia, menyampaikan jika Jokowi merupakan alumni Universitasnya, Selain itu Ova menyebut jika Jokowi memiliki ijazah asli yang terdokumentasi dengan baik.

Selain itu, Jokowi merupakan lulusan faklutas kehutanan Universitas Gadjah Mada

"Atas data dan informasi yang kami miliki dan terdokumentasi dengan baik, kami meyakini keaslian ijazah sarjana S-1 Isinyur Jokowi Widodo," ucap Ova Emilia pada jumpar pers, pada Selasa, 11 Oktober 2022.

"Dan yang bersangkutan benar-benar lulusan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada," tambahnya.

BACA JUGA:Tepis Kabar Ijazah Jokowi Palsu, Rektor UGM: Bapak Lulus Tahun 1985

BACA JUGA:Soal Ijazah Palsu Jokowi yang Kembali Mencuat, UGM Beri Pernyataan Tegas

Ova kembali menegaskan jika Jokowi merupakan alumni angkatan tahun 1980 UGM. Selain itu orang nomor satu Indonesia merupakan lulusan pada tahun 1985 di Fakultas Kehutanan.

"Bapak Insinyur Joko Widodo adalah alumni Prodi S1 di Fakultas kehutanan Universitas Gadjah Mada angkatan tahun 1980 . Yang kedua bapak Insinyur Joko Widodo dinyatakan lulus dari UGM tahun 1985 sesuai dengan ketentuan dan bukti kelulusan berdasarkan dokumen yang kami miliki," paparnya.

Sebelumnya, Jokowi diketahui merupakan lulusan Fakultas Kehutanan UGM. Ia menyelesaikan pendidikan sarjananya pada 1985 lalu.

Adapun isu dugaan ijazah palsu ini bermula dari upaya Bambang Tri Mulyono, penulis buku Jokowi Under Cover yang melayangkan gugatan kepada Jokowi atas dugaan ijazah palsu di Pilpres 2019 pada 3 Oktober 2022 lalu.

BACA JUGA:Isu Ijazah Palsu Jokowi Kembali Mencuat, Gibran Rakabuming Buka Suara

BACA JUGA:Ijazah Jokowi Diragukan, Ini Cara UGM Pastikan Keasliannya

Gugatan dilayangkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan telah terdaftar dengan nomor perkara:592/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.

Dalam petitumnya, penggugat ingin PN Jakarta Pusat menyatakan Jokowi telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa membuat keterangan yang tidak benar dan/atau memberikan dokumen palsu berupa ijazah (bukti kelulusan) Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA) atas nama Joko Widodo.

Penggugat juga ingin PN Jakarta Pusat menyatakan Jokowi telah melakukan PMH berupa menyerahkan dokumen ijazah yang berisi keterangan yang tidak benar dan/atau memberikan dokumen palsu sebagai kelengkapan syarat pencalonannya untuk memenuhi ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf r Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2018 untuk digunakan dalam proses pemilihan Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024.

Para tergugat dalam gugatan ini yaitu Presiden Jokowi (tergugat I), Komisi Pemilihan Umum/KPU (tergugat II), Majelis Permusyawaratan Rakyat/MPR (tergugat III), dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi/Kemenristekdikti (tergugat IV).

BACA JUGA:Koleksi Smartwatch Garmin MARQ Ini Pakai Bahan Titanium, Harganya Mulai dari Rp29 Jutaan

Staf Khusus Presiden  telah meminta semua pihak tak asal melakukan gugatan. Ia menilai penegak hukum tidak seharusnya dipaksa menangani perkara yang mengada-ada.

Jokowi memiliki ijazah asli dari berbagai tingkat pendidikan. Ia mengatakan semua ijazah Jokowi bisa dibuktikan keabsahannya.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menegaskan telah menggelar Pilpres 2019 sesuai aturan. Mereka mengklaim telah bekerja sesuai prosedur, termasuk pendaftaran peserta pemilu yang dilakukan merujuk aturan berlaku.

Berita Terkait