Ini Alasan Bawaslu Tolak Laporan Tabloid KBA News 'Mengapa Harus Anies'
Bawaslu menyatakan laporan dugaan pelanggaran pemilu atas penyebaran Tabloid KBA News yang disampaikan pelapor Miartiko Gea (MG) tidak memenuhi syarat materil.
JAKARTA,FIN.CO.ID - Tabloid KBA News dengan judul 'Mengapa Harus Anies' sempat dilaporkan oleh masyarakat sipil peduli demokrasi ke Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).
Teranyar, Bawaslu menyatakan laporan dugaan pelanggaran pemilu atas penyebaran Tabloid KBA News yang disampaikan pelapor Miartiko Gea (MG) tidak memenuhi syarat materil.
BACA JUGA:Babak Baru Kasus Meme Stupa Candi Borobudur Roy Suryo, Kejati DKI Jakarta: Segera Disidangkan
Baca Juga
"Laporan pelapor belum memuat dugaan pelanggaran pemilu karena belum adanya peserta pemilu yang ditetapkan oleh KPU dalam Pemilu 2024," kata Anggota Bawaslu RI Puadi di Jakarta Kamis 29 September 2022.
Berdasarkan kajian dan analisis oleh Bawaslu sejak 27 September 2022, laporan dugaan adanya aktivitas kampanye di tempat ibadah itu memenuhi syarat formal laporan.
Salah satu syarat formal tersebut adalah laporan disampaikan dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
Namun, Bawaslu menyimpulkan bahwa laporan tersebut tidak memenuhi syarat materiel laporan.
BACA JUGA:Awas! Ini 14 Pelanggaran Target Operasi Zebra Jaya 2022 3 sampai 16 Oktober 2022
Syarat itu tidak terpenuhi karena berdasarkan UU No. 7/2017 dan mengacu pada Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, laporan dugaan kampanye dibuat namun belum adanya peserta pemilu yang ditetapkan oleh KPU.
Meskipun pelapor diberi kesempatan, menurut dia, syarat tersebut tidak mungkin dapat dipenuhi pelapor karena belum adanya peserta pemilu.
Dikatakan bahwa laporan yang disampaikan MG itu sebagai laporan awal untuk ditelusuri lebih lanjut.
Penelusuran akan dilakukan oleh Bawaslu Kota Malang melalui Bawaslu Provinsi Jawa Timur.
BACA JUGA:Nurul Arifin Bocorkan Penentu Kemenangan dalam Kontestasi Pemilu
Baca Juga
Hasil penelusuran kemudian akan dilaporkan kepada Bawaslu RI sebagai upaya pencegahan aktivitas kampanye di luar jadwal dan penggunaan politik identitas serta politisasi suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) dalam pemilu.
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan merespon laporan dari Masyarakat Sipil Peduli Demokrasi terhadap dirinya ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI.
Laporan itu terkait tabloid berjudul 'Mengapa Harus Anies' yang disebar di sebuah Masjid di Kota Malang pada saat salat jumat beberapa pekan lalu.
Anies nampak tidak mengetahui adanya laporan itu.
"Emang ada laporan itu?," kata Anies di Balai Agung Balai Kota DKI Jakarta, Selasa 27 September 2022.
BACA JUGA:Parpol-Parpol Calon Pendukung Anies Belum Sepakat, PKS: Sampai Ketemu Titik Temu yang Jelas
Baca Juga
BACA JUGA:Demokrat Yakin Bawaslu Tolak Laporan Terhadap Anies Baswedan Terkait Tabloid
Anies tidak merespon lebih lanjut terkait laporan tersebut.
Dia akui saat ini masih fokus mengurusi Jakarta di sisa akhir masa jabatannya.
"Saya ngurusin Jakarta dulu deh, belum ngurusin yang lain. Udah itu saja," kata Anies.
Sebelumnya, Masyarakat Sipil Peduli Demokrasi melaporkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI di Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Senin kemarin 26 September 2022.
Koordinator Nasional Sipil Peduli Demokrasi (Kornas PD), Miartiko Gea mengatakan, laporan itu terkait dengan beredarnya tabloid Anies Baswedan beberapa waktu lalu di sebuah Masjid di Kota Malang.
BACA JUGA:Gegara Tabloid Ini, Anies Baswedan Dilaporkan ke Bawaslu
BACA JUGA:Survei CSIS: Ganjar Pranowo Unggul, Tapi Keok Jika Lawan Anies Baswedan
Tabloid yang berjudul 'Mangapa Harus Anies' itu dinilai merupakan kampanye terselubung dan politik identitas yang dilakukan Anies Baswedan dan relawannya.
“Senin, 26 September 2022, pukul 16.00, kami telah mendatangi Sentra Gakumdu Bawaslu RI untuk melaporkan dugaan pelanggaran Pemilu yang dilakukan melalui penyebaran tabloid Anies Baswedan di kota Malang,” ujar Mico dalam keterangan tertulis, dikutip Selasa 27 September 2022
Tidak hanya Anies Baswedan, Masyarakat Sipil Peduli Demokrasi juga melaporkan relawan Anies terkait tabloid tersebut.
Miartiko Gea mengatakan, saat ini pentahapan Pemilihan Umum (Pemilu) sudah dimulai, sehingga apa yang dilakukan oleh Anies Baswedan dianggap masuk dalam kategori pelanggaran pemilu.
"Kami dari Kornas PD, Koordinator Nasional Sipil Peduli Demokrasi menganggap bahwa ini masuk kategori pelanggaran pemilu. Lalu kami melaporkan ke Bawaslu RI untuk mulai diproses," tutur Gea.
Gea mengatakan, poin dalam laporannya itu dengan harapan agar politik identitas tidak lagi dimainkan dalam Pilpres 2024. Menurutnya, politik identitas bisa merusak disintegritas bangsa.
Kami menyampaikan sikap menolak perilaku politik identitas yang ditengarai dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, yang diduga menyebarkan tabloid yang menyerupai bentuk kampanye terselubung di tempat ibadah di kota Malang pada Kamis, 22 September 2022,” jelasnya.