Nasional . 27/09/2022, 20:54 WIB
JAKARTA, FIN.CO.ID - Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), beberapa waktu lalu, perlu disikapi secara serius.
Pasalnya, kebijakan menaikkan harga itu berdampak pada usaha kecil.
Karena itu, khusus terhadap usaha wong cilik membutuhkan bantuan untuk bisa bertahan.
BACA JUGA:Apa Bisa Atasi Kaki Kebas karena Diabetes dengan Obat Herbal? Ini Kata Dokter
Hingga kini, Bantuan sosial sebesar Rp. 1,2 triliun bagi pelaku usaha mikro masih terkendala birokrasi.
Anggota Komisi VI DPR Andre Rosiade meminta Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) terus memperjuangkan bantuan buat usaha wong cilik.
Sebab, kenaikan harga BBM membuat kehidupan perekonomian masyarakat makin terjepit.
BACA JUGA:Skandal Pijat Mbah Maryono Viral, Pelanggannya Janda dan STW
Pihaknya berharap agar bantuan pemerintah dinaikkan menjadi Rp, 78 triliun dengan rentang waktu 6 bulan.
Kenaikan bantuan yang diusulkan pemerintah saat ini Rp. 24 triliun.
"Sehingga jangkauannya juga bisa lebih luas,” kata Andre di Jakarta.
Dengan adanya kenaikan jumlah bantuan sosial ke masyarakat, bisa menyasar para pelaku usaha mikro melalui program BPUM.
BACA JUGA:Bangkitkan UMKM Bekasi, Pemerintah Dorong Bank BJB Bantu Pinjaman Modal
Sayangnya, BPUM belum dapat lampu hijau dari Kementerian Keuangan.
Padahal, surat dari Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki sudah dilayangkan pada 15 September 2022.
Yakni meminta bantuan sebesar Rp. 1,2 triliun.
“Walau sebenarnya angka Rp 1,2 triliun ini tidak besar tapi akan berdampak besar kepada rakyat kalau program BPUM ini turun. Tidak ada alasan bagi Kemenkeu tidak mendukung program BPUM,” tandas politisi Gerindra itu.
Hal senada diungkapkan Anggota Komisi VI Evita Nursanty.
Dia mendorong agar ada bantuan langsung dari pemerintah terhadap pelaku usaha mikro dan kecil.
Pencairan BPUM ini termasuk suksesnya program-program data tunggal Koperasi dan UMKM.
"Targetnya itu ada 14,5 juta data pada 2022 hingga 65 juta data pada 2024,” beber Evita.
BACA JUGA:Cegah Banjir, DKI Keruk Lumpur Sungai di Lima Wilayah
Mengenai masalah data tunggal, dia mewanti-wanti pentingnya koordinasi dengan kementerian dan lembaga lain termasuk Badan Pusat Statistik (BPS).
Apalagi data yang di anggarkan untuk program ini cukup besar mencapai Rp. 387 miliar.
“Kita beharap data ini dapat menjadi data tunggal dari informasi terhadap UMKM kita yang ada di Indonesia,” tambah dia.
Network;
FinNews.id |
Radarpena.co.id |
IKNPos.id
PT.Portal Indonesia Media
Alamat: Graha L9 Lantai 3, Jalan Kebayoran Lama Pal 7 No. 17, Grogol Utara, Kebayoran Lama, RT.7/RW.3 Kota Jakarta Selatan 12210
Telephone: 021-2212-6982
E-Mail: fajarindonesianetwork@gmail.com
Network:
FinNews.id |
Radarpena.co.id |
IKNPos.id