News

Novel Baswedan Ungkap Pernyataan Tak Terduga Tahu KPK OTT Hakim Agung

Mantan penyidik Lembaga Anti Rasuah Novel Baswedan ungkap pernyataan tak terduga tahu KPK OTT Hakim Agung.

Novel Baswedan Ungkap Pernyataan Tak Terduga Tahu KPK OTT Hakim Agung
Mantan penyidik KPK Novel Baswedan.

JAKARTA, FIN.CO.ID - Mantan penyidik Lembaga Anti Rasuah Novel Baswedan ungkap pernyataan tak terduga tahu KPK OTT Hakim Agung.

Novel Baswedan melontarkan pendapatnya pada sebuah kicauan lewat akun media sosial Twitter bernama @nazaqistsha yang telah terverifikasi.

Mantan penyidik Lembaga Anti Rasuah itu terpantau memang aktif dalam memakai platform tersebut untuk menyuarakan sudut pandang pribadinya.

Kini Novel Baswedan angkat bicara soal Operasi Tangkap Tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (OTT KPK) ke Hakim Agung Sudrajad Dimyati.

(BACA JUGA:KPK OTT Hakim Agung, Benny Harman: Kalau Wakil Tuhan Saya Begini Kemana Lagi Pencari Keadilan Harus Berharap?)

"Selamat atas keberhasilan kawan-kawan penyelidik KPK melakukan OTT terhadap Hakim Agung," tulis Novel, Kamis, 22 September 2022.

Tak hanya itu Novel Baswedan juga turut menyindir para pimpinan KPK yang dinilainya enggan untuk memberanas korupsi.

"Saya tahu ini tidak mudah, apalagi ditengah pimpinan KPK yang tampak tidak antusias memberantas korupsi," jelas Novel.

"Semoga penindakan ini bisa berdampak baik dan menjadi jalan perbaikan," tambahnya.

(BACA JUGA:KPK Peringatkan Hakim Agung Sudrajad Dimyati Kooperatif: Kalau Tidak Kami Cari! )

Kicauan Novel Baswedan mendapat 174 komentar, 709 retweets, dan 3.680 likes dari warganet sampai berita ini terbit.

Sebelumnya KPK menetapkan 10 orang sebagai tersangka, termasuk Hakim Agung Sudrajad Dimyati alias SD terkait kasus dugaan suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA). 

Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan, pihaknya menemukan bukti permulaan yang cukup setelah melakukan serangkaian penyelidikan hingga ditemukan adanya peristiwa pidana.

"Selanjutnya, KPK meningkatkan status perkara ini ke tahap penyidikan, berdasarkan hasil keterangan saksi dan bukti-bukti yang cukup maka Penyidik menetapkan sebanyak 10 orang sebagai tersangka," ucap Firli Bahuri dalan jumpa pers Jumat dini hari 23 September 2022.

(BACA JUGA:Duit Hasil OTT KPK yang Seret Nama Hakim Agung Rp 2,2 M, Dibagi-bagi dan Sudrajad Dimyati Dapat Rp 800 Juta)

Dalam perkara suap ini, Hakim Agung Sudrajad Dimyati (SD) terlibat sebagai penerima. Dia bersama Hakim Yustisial/Panitera Pengganti MA Elly Tri Pangestu (ETP). 

Kemudian seorang PNS pada Kepaniteraan MA Desy Yustria (DY). Lalu ada seorang PNS pada Kepaniteraan MA Muhajir Habibie (MH). Dan PNS MA Redi (RD), PNS MA Albasri (AB).

Selanjutnya yang terlibat sebagai pemberi, yakni Yosep Parera (YP) selaku pengacara.

Kemudian Eko Suparno (ES) selaku pengacara pihak swasta/debitur Koperasi Simpan Pinjam Intidana (ID) Heryanto Tanaka (HT), dan pihak swasta/debitur Koperasi Simpan Pinjam ID Ivan Dwi Kusuma Sujanto (IDKS).

(BACA JUGA:Kronologi Hakim Agung Sudrajad Dimyati Terseret OTT KPK Hingga Jadi Tersangka Bersama 9 Orang Lainnya)

Firli mengatakan untuk kebutuhan penyidikan, tim penyidik menahan para tersangka untuk 20 hari pertama, terhitung mulai 23 September 2022 sampai dengan 12 Oktober 2022.

ETP ditahan di Rutan KPK pada Gedung Merah Putih KPK. 

DY ditahan di Rutan KPK pada Gedung Merah Putih KPK.

MH ditahan di Rutan Polres Metro Jakarta Pusat. 

AB ditahan di Rutan Polres Metro Jakarta Timur.

YP ditahan di Rutan Polres Metro Jakarta Pusat, dan ES ditahan di Rutan Polres Metro Jakarta Pusat.

(BACA JUGA:KPK Amankan Sejumlah Uang Dolar Singapura dari OTT Pengurusan Perkara di MA)

"KPK mengimbau SD, RD, IDKS, dan HT untuk kooperatif hadir sesuai dengan jadwal pemanggilan yang segera akan dikirimkan tim penyidik," ucap Firli.

Adapun sebagai pemberi, tersangka HT, YP, ES, dan IDKS disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 atau Pasal 6 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara sebagai penerima, tersangka SD, DY, ETP, MH, RD, dan AB disangkakan melanggar Pasal 12 huruf c atau Pasal 12 huruf a atau b Jo Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Berita Terkait