Lukas Enembe Diduga Alirkan Rp560 Miliar ke Kasino Luar Negeri, Husin Shihab: Masuk Ini Barang!

"Transfer Rp560 Miliar ini hanya bisa dilakukan lewat jalur perusahaan ke perusahaan casino di MBS," beber @kurawa.

"Kenapa terdeteksi oleh PPATK karena pasti frekuensinya terlalu sering," sambungnya.

Bahkan @kurawa juga menuliskan kalau transfer tersebut dilakukan ketika yang bersangkutan uang tunainya sudah habis.

"Transfer dilakukan saat yang bersangkutan sudah kehabisan duit dari uang cash yang dia bawa. Kalau sudah kalah judi khilaf," terang akun tersebut.

(BACA JUGA: Aliran Dana Lukas Enembe ke Kasino Diduga Capai Rp 560 Miliar, Alvin Lie: Entah Duit Dari Mana)

"Kemungkinan enggak hanya Gubernur kalo PPATK mau lihat semua transaksi keuangan kepala daerah di Papua mungkin hasilnya asoy sih. Sekali pasang main baccarat minimal Sin$ 5000," tutup @kurawa.

Sebelumnya diketahui Gubernur Papua Lukas Enembe ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi.

Lukas Enembe menjadi kepala daerah ketiga di Papua yang ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan Lukas Enembe ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan hasil penyelidikan yang berangkat dari laporan masyarakat.

(BACA JUGA: Terkait Kriminalisasi Lukas Enembe, Giliran Mahfud MD yang Buka Suara )

"Terkait penetapan tersangka RHP (Bupati Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak) dan Gubernur (Papua) LE (Lukas Enembe) ini untuk menindaklanjuti laporan masyarakat dan juga informasi yang diterima KPK," katannya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu, 14 September 2022.

Alex mangatakan sudah ada tiga kepala daerah Papua yang ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka kasus korupsi. Mereka yakni Lukas, Ricky, Bupati Mimika Eltinus Omaleng.

Penetapan tersangka kepada tiga orang itu karena adanya komplain dari masyarakat. Lembaga Antikorupsi selalu mendengar keluhan itu kalau bertandang ke Papua.

"Beberapa kali pimpinan KPK ke Papua, dan selalu mendapat komplain dari masyarakat, pegiat antikorupsi dan pengusaha, seolah-olah KPK itu tidak ada kehadirannya di Papua," ujar Alex.