Jakarta . 19/09/2022, 16:27 WIB
JAKARTA, FIN.CO.ID - DKI Jakarta tengah menanti-nanti Pj Gubernur yang akan melanjutkan tugas Anies Baswedan hingga 2024.
Kabarnya, nama Pj Gubernur yang akan dipilih Presiden Jokowi akan muncul beberapa hari ke depan.
Di satu sisi, terdapat kalangan yang menyoroti perihal Surat Edaran Mendagri Mendagri No. 831/5492/SJ.
(BACA JUGA:Hari Ini Anies Baswedan Lengser, Kandidat Pj Gubernur Siap-Siap Duduki Kursi DKI 1)
Surat tersebut menentukan nasib Pj Gubernur dalam menjalankan tugas hingga akhir waktu menjabat.
Terlebih lagi, berdasarkan UU No 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan, sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan UU No 13 Tahun 2022, maka Surat Edaran Menteri tidak termasuk dalam struktur Pembentukan Peraturan Perundang–undangan.
“Oleh karena itu, maka SE Mendagri No 831/5492/SJ tentang Persetujuan Mendagri Kepada Pelaksana Tugas/Penjabat/ Penjabat Sementara Kepala Daerah dalam Aspek Kepegawaian Perangkat Daerah untuk melakukan tindakan kepegawaian justru menimbulkan banyak tanda tanya,” ujar Pengamat Kebijakan Publik Amir Hamzah, Senin (19/9/2022).
Hal itu diungkapkan Amir terkait SE Mendagri yang diterbitkan bersamaan dengan penyerahan dokumen dan berita acara tiga nama calon penjabat gubernur DKI Jakarta pada Rabu (14/9/2022).
(BACA JUGA:Kemendagri Godok Usulan Calon PJ Gubernur DKI, Stafsus Mendagri: Bisa Saja Sama, Bisa Saja Beda)
Muncul pendapat, lanjut Amir, berangkat dari pemahaman tentang ketentuan yang menyangkut proses Pembentukan Peraturan Perundang–undangan maka SE ini bukannya akan menjadi rujukan bagi pelaksanaan tupoksi dan wewenang para penjabat kepala daerah.
Namun sebaliknya, SE ini akan melahirkan banyak persoalan baru bagi setiap pejabat kepala daerah dalam melaksanakan tupoksi dan wewenangnya.
“Memahami butir 4 dari SE ini dapat disimpulkan bahwa hal ini merupakan pelimpahan wewenang secara mandat dari Mendagri Kepada para pejabat kepala daerah,” kata Amir.
Ini berarti, bila para pejabat kepala daerah ini melakukan kesalahan dalam setiap tindakan kepegawaiannya maka tanggung jawab dan tanggung gugat atas kesalahan itu harus dibebankan kepada Mendagri, bukan kepada pejabat kepala daerah bersangkutan.
(BACA JUGA:Dokumen 3 Kandidat Pj Gubernur DKI Sudah di Tangan Kemendagri)
Sementara itu, khusus berkaitan dengan pejabat kepala daerah di tingkat provinsi yang lazimnya disebut penjabat gubernur maka isi dari SE tersebut juga menimbulkan banyak kerancuan.
Apabila tupoksi dan wewenang pejabat gubernur adalah sama dengan gubernur definitif maka eksistensi para pejabat gubernur tersebut sama sekali bukan merupakan satuan tugas khusus (Satgassus) Menteri Dalam Negeri.
Sebab para penjabat gubernur itu adalah kepanjangan tangan pemerintah pusat yang berarti pula bahwa setiap pejabat gubernur adalah mede bewind presiden di daerahnya.
Oleh karena itu, sambung Amir, maka SE Mendagri tersebut tidak boleh ditujukan kepada para pejabat kepala daerah di tingkat provinsi.
(BACA JUGA:Anies Lengser dari Jabatan, Ketua DPRD DKI Sampaikan Pesan Penting ke 3 Kandidat Pj Gubernur )
“Untuk mencegah timbulnya pretoria administratif dan pretoria birokrasi maka penentuan tugas dan wewenang para pejabat gubernur harus diatur dengan kebijakan presiden. Hal ini untuk memastikan bahwa para pejabat gubernur adalah mede bewind presiden dan bukan mede bewind Mendagri,” tukas Amir.
Network;
FinNews.id |
Radarpena.co.id |
IKNPos.id
PT.Portal Indonesia Media
Alamat: Graha L9 Lantai 3, Jalan Kebayoran Lama Pal 7 No. 17, Grogol Utara, Kebayoran Lama, RT.7/RW.3 Kota Jakarta Selatan 12210
Telephone: 021-2212-6982
E-Mail: fajarindonesianetwork@gmail.com
Network:
FinNews.id |
Radarpena.co.id |
IKNPos.id