(BACA JUGA: Dikeluhkan Nelayan Soal Terbatasnya BBM, Menteri KKP Janjikan Ini)
Salah satu tuntutan dalam unjuk rasa tersebut adalah menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
Sebelumnya, pemerintah menyesuaikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10.000 per liter, solar subsidi dari Rp5.150 per liter jadi Rp6.800 per liter, Pertamax non subsidi naik dari Rp12.500 jadi Rp14.500 per liter sejak Sabtu (3/9) pukul 14.30 WIB.
3000 Polisi Depan Gedung DPR
Aksi unjuk rasa menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) kembali dilakukan sejumlah elemen di depan gedung DPR pada Selasa, 6 September 2022.
Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Komarudin mengatakan, untuk mengawal aksi tersebut sekitar 3000 personel gabungan diturunkan.
(BACA JUGA: Demokrat Heran, PDIP Ngaku Sayang Rakyat Tapi Dukung Kenaikan Harga BBM: Sifat yang Cukup Aneh! )
(BACA JUGA: Ali Syarief Soroti Pernyataan Jokowi Tentang Demo Tolak Kenaikan BBM: Tidak Paham Menangkap Esensi Pesan)
Personel gabungan yang diturunkan yakni terdiri dari unsur TNI, Polri, dan Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.
"Untuk yang di DPR ini sekitar 3000 personel," ujarnya, Selasa, 6 September 2022.
Ia menuturkan, pengawalan dilakukan untuk menjaga aktivitas masyarakat lainnya agar tidak terganggu.
"Kami akan melakukan pengawalan dan penjagaan oleh petugas dengan harapan bahwa konsep pengamanan yang kami siapkan dapat membantu kelancaran untuk penyampaian pendapat di muka umum dan aktivitas masyarakat lainnya juga tetap berjalan lancar baik itu pekerja maupun lainnya," tukasnya.
(BACA JUGA: Jokowi Beri Tanggapan Soal Rencana Demo Buruh Tolak Harga BBM)
Diketahui, Sedikitnya 2.000 buruh bakal menggeruduk Gedung DPR/MPR/DPD.
Ribuan massa buruh akan melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR untuk menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
