Dia pun mengingatkan agar para kader tidak melakukan cara-cara yang tidak benar apalagi mengaku sebagai senior.
Seharusnya, sebagai senior memberikan contoh yang baik.
(BACA JUGA: Ketua Umum PPP Dipecat, Begini Penjelasan Wakil Ketua Umum Arsul Sani)
(BACA JUGA: Buntut 'Kiai Amplop' Suharso Monoarfa Diberhentikan dari Ketum PPP)
"Mari kita mengikuti aturan, menciptakan iklim yang damai dan sejuk, mematuhi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Komisi Pemilihan Umum," ajak dia.
Dikatakannya, siapa pun boleh mengklaim sebagai pelaksana tugas (Plt) atau Ketua Umum PPP. Namun, hal tersebut harus mematuhi AD/ART partai.
(BACA JUGA: PAN dan PPP di Ujung Tanduk, Terancam Tidak Lolos ke Senayan di Pemilu 2024)
(BACA JUGA: Suharso Monoarfa Didesak Mundur dari Ketum PPP, Jika Tidak akan Dipecat Tidak Terhormat! )
Lebih jauh, Suharso mengatakan terbuka dalam menerima masukan dan kritik yang membangun. Hal itu demi kemajuan dan sama-sama membesarkan PPP. Terlebih lagi dalam menatap pesta demokrasi di 2024.
"Saya terbuka untuk pihak-pihak yang mengakui atau tidak mengikuti aturan, mari kita membuka ruang dialog atau tabayun dalam menyikapi dinamika partai politik yang terjadi," ujarnya.
Sebagai informasi, Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PPP yang digelar di Serang, Banten pada Minggu (4/9) 2022 memutuskan untuk memberhentikan Suharso Monoarfa sebagai Ketua Umum dan digantikan Muhammad Mardiono.
(BACA JUGA: Soal 'Amplop Kiai' Suharso Monoarfa, DPP PPP DKI Jakarta: Tidak Perlu Dibesar-besarkan)
(BACA JUGA: Buntut 'Amplop Kiai', Pecinta Kiai Nusantara Laporkan Ketum PPP Suharso Monoarfa ke Bareskrim Polri)
Sementara itu, Ketua DPP PPP Bidang Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi Syaifullah Tamliha menganggap pemberhentian Suharso Monoarfa tidak sah.
Menurut dia, mukernas tidak tepat untuk memberhentikan Suharso sebagai Ketua Umum DPP PPP. Atas dasar itu, ia berpandangan Suharso masih menjadi ketua umum yang sah.
