Ketua Umum PPP Dipecat, Begini Penjelasan Wakil Ketua Umum Arsul Sani
Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa diberhentikan dari jabatannya. Posisinya digantika oleh Muhammad Mardiono.
JAKARTA, FIN.CO.ID - Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa diberhentikan dari jabatannya. Posisinya digantika oleh Muhammad Mardiono.
Namun Muhammad Mardiono bukanlah Ketua Umum PPP yang definitif. Muhammad Mardiono hanya menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum PPP.
Pemberhentian suharso Monoarfa dikomentari Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani.
Baca Juga
(BACA JUGA:Buntut 'Kiai Amplop' Suharso Monoarfa Diberhentikan dari Ketum PPP)
(BACA JUGA: PAN dan PPP di Ujung Tanduk, Terancam Tidak Lolos ke Senayan di Pemilu 2024)
(BACA JUGA:Soal 'Amplop Kiai' Suharso Monoarfa, DPP PPP DKI Jakarta: Tidak Perlu Dibesar-besarkan)
Dia mengatakan pergantian jabatan Ketua Umum PPP dari Suharso Monoarfa ke Muhammad Mardiono adalah langkah untuk menguatkan konsolidasi partai.
Pergantian jabatan ketua umum dilakukan melalui musyawarah kerja nasional (Mukernas).
"Mukernas merupakan forum permusyawaratan partai tertinggi kedua setelah muktamar," katanya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, 5 September 2022.
(BACA JUGA:Suharso Monoarfa Didesak Mundur dari Ketum PPP, Jika Tidak akan Dipecat Tidak Terhormat! )
(BACA JUGA:Buntut 'Amplop Kiai', Pecinta Kiai Nusantara Laporkan Ketum PPP Suharso Monoarfa ke Bareskrim Polri)
Diungkapkannya, pergantian itu merupakan reorganisasi dan revitalisasi fungsi jabatan kader partai maupun kader partai yang menjabat di eksternal.
"Pergantian hanya untuk ketua umum," ujarnya.
Sebelum pergantian ketua dalam Mukernas, Arsul menegaskan telah dilakukan komunikasi dengan Suharso Monoarfa. Sehingga proses itu sudah sesuai dengan anggaran dasar (AD) dan anggaran rumah tangga (ART).
Baca Juga
(BACA JUGA:Kejagung Kembalikan Berkas Perkara Putri Candrawathi ke Bareskrim Polri)
(BACA JUGA:Singgung 'Kiai Amplop,' Kader PPP Desak Suharso Monoarfa Mundur dari Jabatan Ketum)
"Ini bukan perpecahan, karena Mardiono dan Suharso adalah dua orang sahabat," ucapnya.
Dia menegaskan keputusan Mukernas hanya membagi tugas antara Suharso dan Mardiono. Dimana Suharso diharapkan lebih maksimal lagi membantu presiden sebagai menteri.
Arsul menjelaskan sebelum pelaksanaan Muktamar IX PPP tahun 2020 lalu, terdapat sejumlah kandidat yang ingin mencalonkan diri.
(BACA JUGA:Begini Peran 6 Oknum Anggota TNI AD saat Mutilasi Empat Warga di Papua)
Baca Juga
Tetapi disepakati jabatan ketua secara aklamasi diberikan kesempatan kepada Suharso Monoarfa karena saat itu berada di kabinet.
Harapan dalam Muktamar kata Asrul agar komunikasi dengan pusat-pusat kekuasaan dan partai lain akan lancar disertai konsolidasi tetap lancar.
"Memang komunikasi dengan eksternal partai lancar, tetapi kami tidak bisa maksimal dalam konsolidasi internal partai," ungkapnya.
(BACA JUGA:UNG Sanksi Mahasiswa yang Maki Jokowi saat Demonstrasi)
Sebelumnya Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Suharso Monoarfa diberhentikan dari Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) buntut dari ucapannya soal 'kiai amplop'.
Pemberhentian Suharso dilakukan oleh Tiga Majelis PPP. Selanjutnya akan ditunjuk pelaksana tugas untuk tempati Ketum PPP.
Fatwa majelis tinggi PPP itu dikeluarkan pada 30 Agustus dan dikuatkan dengan pendapat dari Mahkamah Partai.
(BACA JUGA:Curhatan Sopir Truk Ekspedisi Tentang Kenaikan Harga Solar: Panik dan Bingung Karena Naiknya Mendadak)
Dalam rapat Mahkamah partai yang digelar di Bogor pada 2-3 September menyepakati usulan memberhentikan Suharso sebagai ketum PPP.
"Dan mengeluarkan Pendapat Mahkamah Partai, bahwa menyepakati usulan tiga Pimpinan Majelis untuk memberhentikan Saudara Suharso Monoarfa dari jabatan Ketua Umum DPP PPP masa bakti 2020-2025," kata Wakil Sekretaris Majelis Pertimbangan DPP PPP, Usman M. Tokan lewat keterangan tertulis, Senin 5 September 2022.
Selanjutnya, dia menjelaskan, Mahkamah Partai sesuai dengan AD/ART PPP bersama-sama Pengurus Harian (PH) DPP PPP diminta segera melaksanakan rapat untuk memilih dan menetapkan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum untuk mengisi lowongan jabatan tersebut.
Menurut Usman, keputusan yang diambil para majelis dipastikan telah meminta pertimbangan banyak pihak termasuk Ketua Majelis Syari’ah, KH Mustofa Aqil Siraj.
"Selaku Ketua Majelis Syari’ah dalam arahannya meminta agar persoalan ini harus segera dapat diselesaikan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat dalam rangka kemaslahatan umat, bangsa dan negara, sesuai kaidah dan aturan organisasi PPP yg berazaskan Islam ini," kata Usman.
Usman berujar bahwa KH Mustofa Aqil Siraj, mengimbau kepada seluruh jajaran pengurus dan pejuang Partai Persatuan Pembangunan untuk terus melakukan kerja-kerja organisasi dan kerja elektoral. Tidak terfokus hanya pada satu masalah tertentu.
"Silakan lanjutkan Program Sekolah Politik dan bedah dapil agar target perjuangan bisa terwujud. Ikhtiar politik terus kita lakukan semoga Allah meridhoi perjuangan kita, Aamiiin."
Pernyataan Suharso soal 'Kia Amplop':
Pernyataan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan atau PPP, Suharso Monoarfa jadi sorotan lantaran menyinggung soal kiai di Pondok Pesantren yang sering meminta 'amplop' jika ada pejabat yang berkunjung.
Suharso Monoarfa menyampaikan hal itu dalam 'Pembekalan Antikorupsi Politik Cerdas Berintegritas (PCB) untuk Partai Persatuan Pembangunan (PPP)' di Gedung ACLC KPK, Jakarta, pada 15 Agustus kemarin.
Saya akan mulai dari satu cerita. Ketika saya kemudian menjadi plt ketua umum, saya mesti bertandang pada beberapa kiai besar, pada pondok pesantren besar. Ini demi Allah dan Rasul-Nya terjadi. Saya datang ke kiai itu dengan beberapa kawan lalu saya pergi begitu saja," kata Suharso.
Suharso tidak jelas menyebut nama kiai siapa dan nama Pondok Pesantren, namun dia mengatakan, dirinya diminta untuk memberikan sesuatu ke kiai usai berkunjung.
"Ya saya minta, apa, didoain, kemudian saya jalan. Tak lama kemudian, saya dikirimi pesan, di-WhatsApp, 'Pak Plt, tadi ninggali apa nggak untuk kiai?'" ujarnya.
Suharso kemudian menanyakan balik maksud 'ninggali' usai bertemu kiai. Dia menyangka ada barangnya yang tertinggal di lokasi tersebut.
"Maka sampailah dalam, setelah keliling itu ketemu, lalu dibilang pada saya, 'Gini Pak Plt, kalau datang ke beliau-beliau itu, mesti ada tanda mata yang ditinggalkan'. Wah saya nggak bawa. Tanda matanya apa? Sarung, peci, Qur'an atau apa? 'Kayak nggak ngerti aja Pak Harso ini'. Gitu. Then I have to provide that one. Everywhere," kata Suharso.
Suharso menyebut fenomena ini masih terjadi hingga saat ini. Menurutnya. jika sehabis pertemuan tidak ada amplop, itu terasa hambar. Suharso mengaku tengah membenahi hal ini.
"Dan setiap ketemu, Pak, ndak bisa, Pak, bahkan sampai hari ini. Kalau kami ketemu di sana, itu kalau salamannya itu nggak ada amplopnya, Pak, itu pulangnya itu sesuatu yang hambar. This is the real problem that we are fixing today," ujar dia.