Kasus Mutilasi Warga di Mimika, Komnas HAM Papua: Sudah Berulang Terjadi dan Memicu Dendam

(BACA JUGA:4 Korban Mutilasi di Papua Diduga Gerombolan Simpatisan KKB yang Aktif Beli Senjata dan Amunisi)

Disebutkannya, Komnas HAM Papua akan terus berkoordinasi dengan Polda dan segera menyurat kepada Panglima Kodam XVII/Cenderawasih untuk meminta klarifikasi.

“Untuk kasus ini kami sudah melaporkan kepada pimpinan Komnas HAM RI, dan saya sedang mempertimbangkan membentuk tim. Yang pasti, Komnas HAM  Papua akan mengirim tim untuk melakukan investigasi terhadap kejahatan ini,” kata Frits.

Menurut Frits, kasus pembunuhan terhadap warga sipil yang melibatkan TNI sering berulang. Misalkan di Intan Jaya, warga sipil yang dibawa aparat lalu dibunuh dan dibakar setelah itu dibuang.

(BACA JUGA: Usai Mutilasi 4 Warga Papua, 6 Oknum TNI AD Ini Bagi-Bagi Duit Rp 250 Juta)

(BACA JUGA: Sebelum Kasus Mutilasi 4 Warga Papua oleh 6 Oknum TNI AD, Oknum TNI Diduga Jual Peluru Rp200 Ribu per Butir)

“Sekarang kejadiannya berulang lagi, ini mengakibatkan siklus kekerasan yang terus terjadi di Papua. Dan aparat selalu menggunakan pola membalas kejahatan, ini adalah kesalahan besar yang tidak bisa mewakili tindakan negara,” tegasnya.

Sejak awal kata Frits, Komnas HAM mengingatkan bahwa di era Otsus banyak uang yang mengalir ke kampung-kampung dan itu menyuburkan kekerasan bersenjata. Oleh karena itu, tugas aparat negara untuk menghentikan siklus kekerasan dengan memutus rantai jual beli senjata.

“Jika orang orang yang dibunuh menjadi dugaan aparat, kenapa tidak diambil secara baik untuk mengungkap siapa sebenarnya pelaku jual beli amunisi dan senjata. Mestinya orang orang itu (korban-red) harus diamankan untuk kepentingan pengungkapan,” tuturnya.

(BACA JUGA: 6 Oknum TNI AD Mutilasi Warga Papua, Ternyata Korban Simpatisan KKB yang Hendak Beli Senjata)

“Terlalu rugi dan salah jika warga sipil yang sebenarnya bisa diamankan untuk mengungkap jalur bisnis jual beli senjata di Papua dibunuh aparat negara atas nama negara dengan cara yang paling sadis, ini tindakan yang salah dan akan membuat dendam berkepanjangan,” sambung Frits.

Disampaikan Frits, ini kejahatan yang sama dilakukan di tempat lain dengan pelaku adalah aparat negara. Sehingga itu, dengan datangnya Presiden di Papua hari ini harus memerintahkan untuk membentuk tim yang indenpenden guna mengungkap kasus ini untuk dibawa ke pengendilan.

(BACA JUGA: Babak Baru Pembunuhan hingga Mutilasi Warga Papua oleh Enam Oknum TNI AD, Jenderal Tatang: Saat Ini...)

(BACA JUGA:4 Warga Sipil Papua Dibunuh dan Dimutilasi, 6 Anggota TNI Diduga Terlibat)

“Dari data yang kami terima, empat orang tersebut belum ada klarifikasi apakah mereka bagian dari kelompok sipil bersenjata atau tidak. Yang jelas mereka ini adalah warga sipil,” tegasnya.