Nasional . 25/08/2022, 16:54 WIB

Korlantas Polri: Hapus Biaya Balik Nama dan Progresif Kendaraan

Penulis : Admin
Editor : Admin

JAKARTA, FIN.CO.ID - Biaya balik nama kendaraan bermotor (BBN2) dan pajak progresif kendaraan sebaiknya dihapus.

Usulan tersebut disampaikan Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri. Targetnya adalah menstimulus masyarakat agar makin patuh membayar pajak.

Dirregident Korlantas Polri Brigjen Pol. Yusri Yunus mengatakan Brigjen Pol. Yusri Yunus menjelaskan usulan itu bertujuan untuk menertibkan data kepemilikan kendaraan.

(BACA JUGA:Lagi Razia Pajak Kendaraan, UPT Kelapa Dua Temukan Mobil Mercy Nunggak Pajak Jutaan Rupiah)

(BACA JUGA:Penting! Pemutihan Pajak Kendaraan di Jabar Dimulai, Ini Syarat Bebas Denda PKB dan BBNKB)

(BACA JUGA:Rayakan HUT Bhayangkara, 3 Bentuk Program Pemutihan Pajak Kendaraan Hadir di Kepulauan Riau)

Selain itu juga untuk menstimulus masyarakat agar makin patuh membayar pajak.

"Kami usulkan agar balik nama ini dihilangkan agar masyarakat mau semua bayar pajak," katanya dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 25 Agustus 2022.

Diungkapkannya salah satu alasan banyak orang tidak membayar pajak karena pembeli kendaraan bekas tidak mengganti identitas kepemilikan nama kendaraan lantaran biayanya yang mahal.

(BACA JUGA:Program Pemutihan Pajak Kendaraan 2022 Kapan? Ini Jadwal dan Lokasinya)

(BACA JUGA:Pemkot Depok Beri Imbauan Ini Soal Program Pemutihan Pajak Kendaraan 2022)

Untuk usulan penghapusan pajak progresif, Yusri menyebut banyak pemilik kendaraan asli memakai nama orang lain dalam untuk data kendaraannya untuk menghindari pajak progresif.

Selain itu, kata Yusri, adanya pemilik kendaraan yang menggunakan nama perusahaan agar menghindari pajak.

"Pajak untuk PT itu kecil sekali, rugi negara ini. Makanya, kami usulkan pajak progresif dihilangkan saja sudah, biar orang yang punya mobil banyak itu senang, enggak usah pakai nama PT lagi cuma takut saja bayar pajak progresif," jelasnya.

(BACA JUGA:Dinilai Mahal, Korlantas Polri Usul Biaya Balik Nama Kendaraan Dihapus)

(BACA JUGA:Asyik... Jakarta Fair Buka Stand Pajak Kendaraan)

Yusri menyatakan bahwa pihaknya akan mengusulkan itu kepada kepala daerah mulai dari gubernur hingga bupati. 

Hal itu demi pendapatan daerah meningkat. Timbal balik dari pendapatan daerah meningkat ialah fasilitas publik akan dapat maksimal diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat.

"Bukan urusan polisi, pajak urusan suspenda. Akan tetapi, kami bersinergi di sana, terutama soal data," tegasnya.

(BACA JUGA:Pemprov DKI Hapus Sanksi Pajak Kendaraan dan PBB)

(BACA JUGA:Penghapusan Pajak Kendaraan Libatkan Banyak Sektor)

Selain itu, Yusri juga menyampaikan adanya perbedaan jumlah kendaraan bermotor antara Kepolisian, PT Jasa Raharja, dan Kemendagri.

Menurut Yusri, hal itu bisa terjadi karena pemilik kendaraan tidak melaporkan keadaan kepemilikan kendaraannya. Misalnya, kendaraannya hilang, sudah rusak dan/atau tidak bayar pajak sehingga datanya terhapus.

"Semua kendaraan bermotor yang terdaftar ke polisi itu datanya masih ada, datanya lengkap," ungkapnya.

(BACA JUGA:Asyik! Penghapusan Denda Pajak Kendaraan Diperpanjang)

Yusri mengatakan bahwa perbedaan data kendaraan itu memengaruhi pada data kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak.

Oleh karena itu, Yusri berharap dengan adanya rakor Samsat tingkat nasional masalah data itu bisa disamakan.

"Kami sedang mengatur single data untuk menyatukan dan menyamakan semua data," katanya.

 

           

Network;
FinNews.id  |  Radarpena.co.id  |  IKNPos.id

© 2024 Copyrights by FIN.CO.ID. All Rights Reserved.

PT.Portal Indonesia Media

Alamat: Graha L9 Lantai 3, Jalan Kebayoran Lama Pal 7 No. 17, Grogol Utara, Kebayoran Lama, RT.7/RW.3 Kota Jakarta Selatan 12210

Telephone: 021-2212-6982

E-Mail: fajarindonesianetwork@gmail.com

           

Network:
FinNews.id   |  Radarpena.co.id   |  IKNPos.id