LPSK Ancam Cabut Status Justice Collaborator Bharada E, Ini Alasannya
Status justice collaborator Bharada E terancam dicabut Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
JAKARTA, FIN.CO.ID - Status justice collaborator Bharada E terancam dicabut Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
Sejumlah alasan disampaikan LPSK, jika pihaknya ingin mencabut status justice collaborator Bharada E.
Salah satu alasannya adalah jika Bharada E inkonsistensi dalam memberikan keterangan.
Baca Juga
(BACA JUGA:Perlindungan Darurat Bharada E Dicabut LPSK, Diyakini Tindak Pidana Murni karena Perintah Atasan)
(BACA JUGA:Ini Alasan LPSK Kasih Perlindungan Darurat Bharada E alias Richard Eliezer, Ternyata... )
(BACA JUGA:Waspada Adanya Ancaman, Bharada E Dapat Perlindungan Darurat dari LPSK)
Karenanya, agar tak dicabut status justice collaboratornya, Wakil Ketua LPSK, Edwin Partogi meminta agar Bharada Richard Eliezer atau Bharada E konsisten dengan keterangannya.
Menurutnya, dengan konsistensi keterangan Bharada E, kasus kematian Brigadir Nofriansyah Yoshua Hutabarat atau Brigadir J menjadi terang.
"Jika kemudian soal ketidakyakinan atau berubah keterangan, maka ada konsekuensinya status justice collaborator (JC)-nya itu bukan status permanen, tapi status itu bisa dicabut," ungkapnya di Kantor LPSK, Senin, 15 Agustus 2022.
(BACA JUGA:LPSK Putuskan Tak Beri Perlindungan ke Istri Ferdy Sambo, Alasannya...)
(BACA JUGA:Anggota LPSK Sempat Diberi Amplop dari 'Bapak' Usai Bertemu Ferdy Sambo di Kantor Divisi Propam, Tapi...)
Status JC tidak berlaku apabila saksi pelaku ini kemudian tidak konsisten dalam berikan keterangannya.
"Kalau keterangannya berubah-ubah keterangannya, kemudian tidak mendukung pengungkapan perkara, tentu status bisa dicabut," sambungnya.
Dijelaskannya, nantinya hakim pengadilan juga akan menentukan terkait justice collaborator tersebut. Hal itu akan ditentukan dalam pengadilan.
Baca Juga
(BACA JUGA:Mengejutkan! LPSK Sebut Istri Ferdy Sambo Putri Candrawathi Tak Butuh Perlindungan, Begini Penjelasannya)
"Termasuk di bagian akhir adalah putusan hakim. Nanti hakim akan memutuskan apakah terdakwa misalnya Bharada E diputuskan atau tidak sebagai saksi pelaku yang bekerja sama atau JC," tuturnya.
Diberitakan sebelumnya, LPSK menyatakan Bharada Richard Eliezer atau Bharada E memenuhi syarat untuk mendapat perlindungan sebagai justice collaborator dalam kasus kematian Brigadir Nofriansyah Yoshua Hutabarat atau Brigadir J.
"Bharada E memang memenuhi syarat sebagai justice collaborator," ujar Ketua LPSK, Hasto Atmojo Suroyo kepada wartawan di kantor LPSK, Jakarta Timur, Senin (15/8/2022).
(BACA JUGA:Permohonan Perlindungan Putri Candrawathi Terancam Batal, LPSK: Ibu Kurang Kooperatif)
Persetujuan ini, lanjut Hasto, didasari penilaian bahwa Bharada E bukan merupakan pelaku utama kasus pembunuhan Brigadir J.
Baca Juga
"Yang bersangkutan (Bharada E) bukan pelaku utama," ucapnya.
"Yang kedua yang bersangkutan menyatakan kesediaannya untuk memberikan informasi kepada penegak hukum tentang berbagai fakta berbagai kejadian di mana dia terlibat sebagai pelaku tindak pidana," imbuhnya.
(BACA JUGA:Kondisi Istri Ferdy Sambo Masih Menangis Hingga Sulit Bicara, LPSK: Ibu PC Butuh Psikiater)
Menurut Hasto, Bharada E menembak Brigadir Yoshua Hutabarat atau Brigadir J karena perintah atasannya Irjen Pol Ferdy Sambo. Dia menyebut peran yang bersangkutan dalam kasus ini kecil.
"Bahkan keterlibatannya di dalam perencanaan dan sebagainya itu masih kita dalami apakah yang bersangkutan memang menjadi mastermind atau bagaimana tapi yang jelas kami melihat peran yang bersangkutan ini kecil," tukasnya.
Kejanggalan Permohonan Putri Candrawathi
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LSPK) menemukan sejumlah kejanggalan terkait permohonan perlindungan istri Irjen Pol. Ferdy Sambo, Putri Candrawathi.
Kejanggalan-kejanggalan tersebut membuat LPSK lamban dalam memberikan sebuah keputusan.
(BACA JUGA:LPSK Beberkan Syarat Jika Bharada E Ajukan Justice Collaborator )
Ketua LSPK Hasto Atmojo Suroyo mengatakan ada beberapa kejanggalan dari permohonan perlindungan sebagai korban kekerasan seksual dengan pemohon Putri Candrawathi, dalam kasus penembakan Brigadir J.
"Akan tetapi, sejak awal memang ada kejanggalan dalam permohonan ini," katanya di Kantor LPSK, Senin (15/8/2022).
Hasto menyebut kejanggalan tersebut, antara lain, adanya dua permohonan kepada LPSK yang berkaitan dengan dua laporan polisi (LP) bernomor sama namun bertanggal berbeda.
(BACA JUGA:Mahfud MD Minta LPSK Berikan Perlindungan untuk Bharada E: Agar Selamat dari Penganiayaan atau Diracun)
LP pertama yaitu LP/B/1630/VII/2022/SPKT/POLRES METRO JAKSEL/POLDA METRO JAYA tanggal 9 Juli 2022 terkait dugaan tindak pidana kejahatan terhadap kesopanan dan perbuatan memaksa seseorang dengan kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dan/atau kekerasan seksual, dan LP kedua yaitu LP/368/A/VII/2022/PKT/POLRES METRO JAKSEL tanggal 8 Juli 2022 terkait dugaan tindak pidana percobaan pembunuhan.
Kejanggalan tersebut makin menguat, kata Hasto, setelah LPSK mencoba berkomunikasi dengan Putri Candrawathi dan tidak bisa mendapatkan keterangan apa pun.
"Kami juga ragu-ragu apakah Ibu P (Putri Candrawathi) ini sebenarnya berniat mengajukan permohonan perlindungan kepada LPSK atau Ibu P ini sebenarnya tidak tahu-menahu tentang permohonan, tetapi ada desakan dari pihak lain untuk mengajukan permohonan perlindungan LPSK," ujarnya.
(BACA JUGA:LPSK Belum Mau Ungkap Hasil Asesmen Istri Ferdy Sambo: Kita Tunggu Tim Psikolog)
Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi pun menyebut dugaan kejanggalan itulah yang membuat LPSK berhati-hati mendalami permohonan perlindungan dengan pemohon Putri Candrawathi.
"Dalam diskusi terbatas yang LPSK lakukan dengan berbagi ahli, ada hal yang menurut pandangan dari informasi yang kami peroleh, ada hal yang ganjil, janggal, dalam proses ini, yang sudah kami singgung dalam rekomendasi," kata Edwin.
Senada dengan Hasto, Edwin menitikberatkan dugaan kejanggalan pada terbitnya LP dengan nomor yang sama namun bertanggal beda, yakni terkait dengan percobaan pembunuhan dan pelecehan seksual, kedua terduga pelakunya adalah Brigadir J.
(BACA JUGA:LPSK Sambangi Bharada E di Bareskrim Polri)
"Ada satu fakta yang tidak terbantahkan pada peristiwa 8 Juli itu adalah bahwa Brigadir Yosua ditemukan dalam keadaan meninggal dunia akibat pembunuhan," ujarnya.
Oleh karena itu, dia pun mempertanyakan mengapa tidak ada inisiatif untuk menerbitkan laporan ke polisi terkait dengan peristiwa pembunuhan Brigadir J.
Ia juga mengungkapkan adanya desakan kepada LPSK pada saat penelaahan awal permohonan agar segera memberikan perlindungan kepada Ibu PC sebagai korban kekerasan seksual meski pada akhirnya permohonan tersebut tidak LPSK kabulkan.
"Ketika penelaahan ada proses koordinasi ada pihak-pihak yang secara resmi meminta, mendorong LPSK untuk melindungi Ibu PC dan pihak yang secara resmi itu juga menjadi bagian yang mendapatkan sanksi internal di kepolisian," ujar Edwin.
(BACA JUGA:Olahraga Mudah untuk Melatih Kecepatan Gerak Agar Lebih Lincah dan Gesit)
Atas dugaan kejanggalan tersebut, LPSK merekomendasikan agar Inspektorat Pengawasan Umum Polisi Republik Indonesia (Irwasum) melakukan pemeriksaan atas dugaan ketidakprofesionalan dalam upaya menghalang-halangi proses hukum (obstruction of justice), dan pemeriksaan terkait dengan penerbitan dua laporan polisi (LP) bernomor sama namun bertanggal berbeda, serta tidak diterbitkannya LP Model A terhadap kematian Brigadir J sesaat setelah peristiwa.
Sebelumnya, LPSK pada hari Senin telah memutuskan untuk menolak permohonan perlindungan sebagai korban kekerasan seksual dengan pemohon Putri Candrawathi dalam kasus penembakan Brigadir J.
Penolakan itu karena tidak ditemukannya dugaan tindak pidana pencabulan, sebagaimana penyidikan perkara dugaan pelecehan terhadap Putri Candrawathi dengan terlapor Brigadir J yang juga telah dihentikan oleh pihak Bareskrim Polri.
"LPSK memutuskan untuk menolak atau menghentikan penelaahan terhadap Ibu P ini karena memang tidak bisa diberikan perlindungan," kata Ketua LSPK Hasto Atmojo Suroyo.