Jakarta . 14/07/2022, 10:03 WIB
JAKARTA, FIN.CO.ID - Pakar atau Ketua Pusat Studi Hukum Kepolisian (PSHK) Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Muhammad Taufiq sebut Bharada E tak boleh pegang senjata api pendek berdasarkan hal ini.
Muhammad Taufiq menuturkan adanya sederet kejanggalan pada insiden batu tembak Bharada E dan Brigadir J pada Jumat (8/7/2022) lalu, pukul 17.00 WIB.
Terlebih lagi peristiwa tersebut terjadi di Rumah Dinas Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri Irjen Pol. Ferdy Sambo.
Rumah dinas tersebut lokasinya berada di kompleks Polri Duren Tiga No. 46 Kawasan Pancoran, Jakarta Selatan.
(BACA JUGA:Mengenaskan! Hendak Antarkan Santri ke Ponpes, Mobil Datsun Go Terjun 20 Meter ke Jurang)
"Di balik tewasnya Brigadir Joshua, masih menyisakan kejanggalan besar," tutur Muhammad Taufiq ke awak media.
Muhammad Taufiq menambahkan salah satu tanda tanya besar adalah kepemilikan senjata api oleh Bharada E.
Sebab menurut Ketua PSHK Universitas Islam Sultan Agung Semarang itu secara kepangkatan, Bharada E masih tamtama.
Selain itu, Muhammad Taufiq juga mempersoalkan keberadaan Bharada E di rumah singgah Kadiv Propam Irjen Pol. Ferdy Sambo.
(BACA JUGA:Psikolog Ungkap Kondisi Terkini Istri Kadiv Propam Pasca Insiden Baku Tembak, dari Depresi Hingga..)
Muhammad Taufiq bilang sesuai Perkap 1/2009 tentang pemegang senjata api, Bharada E sebagai Tamtama tidak diperkenankan memegang senjata.
Bagi Ketua PSHK Universitas Islam Sultan Agung Semarang ini, Bharada E boleh pegang senjata kecuali dalam pengamanan tertentu.
”Itu pun (dalam pengamanan tertentu) senjatanya laras panjang, bukan senjata api pendek,” terang Muhammad Taufiq.

Ketua Pusat Studi Hukum Kepolisian (PSHK) Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Muhammad Taufiq.-Screenshot YouTube/Muhammad Taufiq & Partners Law Firm-
Kejanggalan tersebut memunculkan asumsi liar di masyarakat. Salah satunya, kata Muhammad Taufiq, kemungkinan adanya masalah pribadi di balik tewasnya Brigadir Jhosua.
(BACA JUGA:Mikra Gugat)
"Rumor tak sedap yang (beredar) mengaitkan tewasnya Jhosua dengan isu negatif yang sempat berkembang diduga memiliki hubungan istimewa," beber Muhammad Taufiq.
Pertanyakan Senjata
Di sisi lain Pengamat dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi mendesak Mabes Polri mengusut secara transparan penggunaan senjata api.
Tepatnya dalam kasus penembakan ajudan Kadiv Propam Irjen Pol. Ferdy Sambo yakni Brigadir J hingga tewas oleh sesama anggota Polri.
“Pengungkapan kasus ini harus dilakukan dengan transparan. Termasuk juga dengan pemeriksaan senjata api pelaku maupun korban," kata Khairul Fahmi.
"Mulai jenis maupun izin penggunaan bagi anggota Polri,” tambahnya melalui siaran pers yang diterima, Selasa (12/7/2022).
(BACA JUGA:Musni Umar Tulis Komentar Mengejutkan Pasca Muhadjir Batalkan Pencabutan Izin Pesantren Shiddiqiyyah)
Menurut Khairul Fahmi pemeriksaan tersebut perlu dilakukan karena penjelasan dari Karopenmas Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadhan pelaku penembakan hanya menjabat Bhayangkara Dua (Bharada).
Pengamat ISEES ini menambahkan sesuai aturan Kapolri seorang personel Polri yang berpangkat Tamtama tidak dilengkapi senjata pistol.
Menurut Khairul Fahmi Tamtama hanya dilengkapi senjata laras panjang jika dinas lapangan atau saat jaga kesatrian.
“Bila mencermati pernyataan Karopenmas, Senin malam pelaku adalah tamtama berpangkat Bhayangkara 2 tentunya tak diperbolehkan membawa senjata laras pendek," ujar Khairul Fahmi.

Bharada E (kiri) dan Brigadir Nopransyah Yosua Hutabarat -dok-
(BACA JUGA:Singapore Open 2022: Jonatan Christie Bilang Begini Jelang Hadapi Tunggal Putra Jepang)
"Makanya perlu disampaikan ke publik apa senjata pelaku, dari mana asal senjata dan lain-lain,” sambungnya.
Khairul Fahmi menduga, bila bukan senjata laras pendek artinya pelaku penembakan Brigpol J bisa jadi menggunakan senjata laras panjang yang merupakan senjata organik pasukan.
“Makanya patut dipertanyakan sebagai apa pelaku di rumah dinas Kadivpropam?," heran Khairul Fahmi.
"Kalaupun sebagai unsur pengamanan, juga layak dipertanyakan bagaimana pelaku bisa menjadi petugas yang berjaga sendirian,” lanjutnya.
(BACA JUGA:Singapore Open 2022: Apriyani/Fadia Ucap Jawaban Berkelas Jelang Hadapi Unggulan 7 Asal Jerman)
Wakapolri Pimpin Langsung
Di sisi lain Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo akhirnya memberi pernyataan terkait kasus baku tembak anggotanya.
Sigit menegaskan akan membentuk tim gabungan yang akan dipimpin langsung oleh Wakapolri Komjen Pol Gatot Eddy Pramono.
"Saya sudah membentuk tim khusus yang dipimpin oleh Pak Wakapolri," kata Sigit ke awak media, Selasa (12/7/2022).
Tim ini, kata Sigit, beranggotakan Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum), Kabareskrim, Asisten Kapolri Bidang SDM, dan beberapa usur lain yang dilibatkan seperti Provos dan Paminal.
(BACA JUGA:Link Live Streaming Singapore Open 2022: Fajar/Rian Siap Singkirkan China, Ahsan/Hendra Jumpa Malaysia)
Tim ini juga melibatkan mitra kepolisian dari unsur eksternal yakni Kompolnas dan juga Komnas HAM.
"Polri juga sudah menghubungi rekan-rekan dari luar, Kompolnas dan Komnas HAM, terkait isu yang terjadi ini," ujar Kapolri.

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonsia (Kapolri) Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo.-PMJ News-
Menurut jenderal bintang empat itu, pembentukan tim ini selain untuk mengungkap peristiwa secara terang benderang, juga meng-counter isu-isu atau berita-berita agar tidak liar di masyarakat.
"Tim akan bergerak sehingga rekomendasi gabungan tim eksternal dan internal menjadi masukan yang akan digunakan untuk menindaklanjuti hal-hal yang ditemukan untuk melengkapi proses penyelidikan dan penyidikan yang ada," kata Sigit.
(BACA JUGA:Penjualan Toyota dan Daihatsu Meroket di Bulan Juni 2022, Beberapa Merek Jadi Kontributor Utama)
Perhatian Presiden
Kasus ini menarik perhatian publik mengingat ada sejumlah kejanggalan, seperti izin penggunaan senjata oleh anggota yang masih berstatus tamtama serta bukti CCTV yang rusak.
Bahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ikut memberikan pandangannya terkait peristiwa tersebut dan meminta proses hukum dilakukan.
"Ya, proses hukum harus dilakukan," ujar Jokowi secara singkat di sela kunjungan kerjanya di Subang, Jawa Barat, Selasa (12/7/2022).
Network;
FinNews.id |
Radarpena.co.id |
IKNPos.id
PT.Portal Indonesia Media
Alamat: Graha L9 Lantai 3, Jalan Kebayoran Lama Pal 7 No. 17, Grogol Utara, Kebayoran Lama, RT.7/RW.3 Kota Jakarta Selatan 12210
Telephone: 021-2212-6982
E-Mail: fajarindonesianetwork@gmail.com
Network:
FinNews.id |
Radarpena.co.id |
IKNPos.id