Tangerang . 09/06/2022, 16:17 WIB
TANGERANG, FIN.CO.OD -- Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang digeruduk puluhan aktivis masyarakat yang tergabung dalam Tangerang Utara Community Center (TCC), pada Kamis 9 Juni 2022.
Kedatangan mereka ke kantor dinas pendidikan itu, guna menggelar aksi demonstrasi, meminta pihak dindik transparan dalam melaksanakan seleksi calon kepala sekolah, pengawas, dan penilik.
(BACA JUGA:Ditinggal Kerja, Rumah Pasutri di Tangerang Dibobol Maling, Kerugian Capai Puluhan Juta Rupiah)
Koordinator aksi, Prayogo Ahmad Zaidi mengaku, pihaknya telah mengantongi bukti fisik kelalaian sacara administrasi dalam proses seleksi tersebut.
Dia menduga, ada kecurangan dalam proses seleksi calon Kepala Sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
"Kami meminta Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang agar segara mencabut surat keputusan (SK) No. 800/2626-Disdik yang di keluarkan pada tanggal 20 mei 2020 lalu, demi Hukum," kata Prayogo kepada wartawan
Menurut dia, seharusnya dalam menguji kompetensi para calon Kepala Sekolah dipertontonkan di ruang publik.
(BACA JUGA:Harga Cabai Rawit Merah di Bekasi Tembus Rp100 Ribu/Kg, Katanya Gara-gara Ini)
Sehinga publik bisa menilai para calon Kepala Sekolah yang nantinya akan jadi pemimpin di satuan Pendidikan.
Pelaksanaan seleksi harus terbuka dan tidak terkesan hanya mengambil berkas diatas meja sesuai selera dan pesanan.
"Ini kan era digitalisai dimana teknologi bisa di manfaatkan untuk mengguji kompentensi calon kepala sekolah, yang dapat disaksikan dan dinilai secara langsung oleh masyarakat luas, nah itulah yang disebut dengan transfaran," tuturnya
Dari pantauan, setelah menggelar demonstrasi perwakilan aksi kemudian diterima masuk dan berdialog dengan Kepala Dindik Kabupaten Tangerang, Syaifullah.
(BACA JUGA:Tertunduk Lesu Mengenakan Baju Tahanan, Begini Pengakuan MR Pimpinan Begal Sadis Di Bekasi)
Namun, tidak ada titik temu dari hasil pertemuan, dan TCC siap melanjutkan tuntutannya ke jalur hukum dan akan menggugat nya ke Pengadilan Tata Usaha Negara.
Prayogo melanjutkan, pemerintah daerah tetap memegang teguh aturan seleksi kepsek, penilik dan pengawas yang sudah tertuang di surat keputusan (SK) Nomor 800/2626-Disdik yang di keluarkan tertanggal 20 Mei 2020.
"Hasil pertemuan tidak ada titik temu. Karena itu besok kami akan laporkan dinas pendidikan kepada Ombudsman atau PTUN Serang," jelasnya.
Sementara, Kepala Dindik Kabupaten Tangerang Syaifullah mengatakan, pertemuan apapun tidak akan mencapai titik temu. Lantaran, perbedaan persepsi antara dinas dengan TCC.
(BACA JUGA:Viral Konvoi di Jalan Raya Sambil Bagi Brosur, Khilafatul Muslimin Bekasi Raya: Itu Cara Kami Bersosialisi)
"Kami sepakat dengan TCC untuk ditindaklanjuti ke lembaga yang tertinggi yakni PTUN Serang. Karena ini menyangkut aturan main," jelasnya.
Ia menjelaskan, bahwa yang bertanggung jawab atas seleksi calon Kepsek dan Pengawas itu, adalah Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah (LPPKSPS).
“Yang bertanggung jawab LPPKSPS, anggaran yang digunakan adalah APBD,” pungkasnya. (Rikhi Ferdian)
Network;
FinNews.id |
Radarpena.co.id |
IKNPos.id
PT.Portal Indonesia Media
Alamat: Graha L9 Lantai 3, Jalan Kebayoran Lama Pal 7 No. 17, Grogol Utara, Kebayoran Lama, RT.7/RW.3 Kota Jakarta Selatan 12210
Telephone: 021-2212-6982
E-Mail: fajarindonesianetwork@gmail.com
Network:
FinNews.id |
Radarpena.co.id |
IKNPos.id