News . 19/05/2022, 11:09 WIB
JAKARTA, FIN.CO.ID - Penyidik pidana khusus Kejaksaan Agung sejak 2013 hingga 2022 tak kunjung melimpahkan berkas perkara mantan Direktur Utama PT Indosat, Johnny Swandi Sjam ke pengadilan untuk disidangkan.
Johnny Swandi Sjam merupakan tersangka kasus korupsi penggunaan jaringan frekuensi radio 2.1 GHz atau 3G PT Indosat oleh PT Indosat Mega Media (IM2) yang merugikan negara Rp 1,3 triliun.
(BACA JUGA:Rupiah Berpotensi Melemah Lagi, Pelaku Pasar Masih Hindari Aset Berisiko)
Satu tersangka lainnya yakni Direktur Utama PT Indosat Mega Media (IM2) Tbk, Indar Atmanto telah divonis terbukti bersalah dan dihukum penjara oleh Pengadilan Tipikor Jakarta.
Tak hanya itu, Majelis Hakim juga memvonis untuk membayar uang pengganti Rp 1,3 triliun.
Melihat hal ini, pakar hukum pidana dari Universitas Al Azhar Indonesia Suparji Ahmad meminta Kejaksaan Agung untuk menjelaskan kepada publik atau masyarakat terhadap proses penangan perkara tersebut yang hingga kini tidak kunjung ada kepastian hukum dan tidak menimbulkan spekulasi di publik.
"Kasus kasus yang sudah ditangani harus diberikan kepastian hukum tentang kelanjutannya. Jadi yang harus dilakukan adalah memproses secara cepat dan memberikan keterangan pada publik tentang proses penanganan tersebut," katanya saat dimintai pandangan hukum melalui pesan Whatsapp, Kamis 9 Mei 2022.
(BACA JUGA:IHSG Tahun 2022 Bisa Menyentuh Level 7.600, Percaya Gak Percaya Ini Penjelasannya)
Selain itu, kata Suparji, Kejaksaan Agung juga harus menjelaskan apa yang menjadi kendala sehingga tidak ada kepastian hukum terhadap tersangka yang hingga kini tidak jelas proses hukumnya.
"Harus dijelaskan faktor faktor terjadinya terhadap perkara yang belum selesai perlu ada kejelasan dan kepastian," jelasnya.
Namun, Suparji tidak berfikir negatif terkait tidak adanya kepastian hukum terhadap tersangka tersebut meskipun sudah 10 tahun berlalu.
"Saya kira tidak ada faktor untuk memperlama tapi lebih pada faktor hukum misalkan barang bukti atau alat bukti," ujarnya.
(BACA JUGA:Daftar 6 Mobil Harga Rp300 Jutaan yang Punya Fitur Panoramic Sunroof)
"Komitmen kejagung untuk menyelesaikan masalah saya kira sudah sangat jelas dengan melihat berbagai perkara yang sudah ditangani," tutupnya.
Tak di SP3
Sementara dikonfirmasi terkait ketidakjelasan nasib Johnny Swandi Sjam, Direktur Eksekusi pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus, Sarjono Turin mengaku ada kendala yang dialami tim penyidik untuk memajukan berkas perkara tersangka Johnny Swandi Sjam ke pengadilan.
"Terhadap Johnny Swandi Sjam dan lain-lain itu, tim penyidik pada waktu itu kesulitan mencari ahlinya," katanya beberapa waktu lalu di Kejaksaan Agung, Jakarta saat konferensi pers terkait eksekusi uang pengganti perkara ini.
Dia menegaskan saksi ahli yang awalnya mau bersaksi untuk tersangka Indar Atmanto sehingga berkas bisa dilimpahkan ke pengadilan untuk disidangkan berubah pikiran untuk bersaksi di tersangka lainnya.
(BACA JUGA:Pemilik Wajib Tahu 'Penyakit' Umum CR-V Turbo 2017)
"Ahli yang menjadi dalam perkara IM2 ini, di Indonesia hanya terbatas, hanya satu orang itu saja. Adanya ahli dari institute bandung, professor apa itu, lupa namanya, yang bersangkutan, segala upaya dipaksa, lalu mengatakan saya tidak mau jadi ahli lagi, cukup sekali saja," jelasnya.
Atas hal ini, kata Turin, penyidik mengalami kesulitan untuk mencari saksi ahli yang memahami perkara ini untuk melanjutkan pemberkasan tersangka Johnny Swandi Sjam.
"Nggak mau lagi dia, mau nya sekali saja jadi saksi ahlinya," tegasnya.
Perkara yang merugikan negara Rp 1,3 triliun ini, kata Turin yang saat itu menjabat sebagai Kasubdit Penyidikan Tipikor pada Jampidsus, memang punya sejarah panjang.
(BACA JUGA:Daftar 10 MPV Terlaris Dunia: Toyota Avanza Masuk List Nomor Berapa?)
"Jadi tersangka dalam kasus IM2 ini awalnya cukup banyak ada tersangka korporasi, tapi semenjak perkara pertama kami limpahkan ke pengadilan atasnama Indar Atmanto," ungkapnya.
Saat disinggung apakah sudah ada pemberhentian penyidikan (SP3) untuk tersangka Johnny Swandi Sjam. Turin menegaskan belum ada SP3 untuk tersangka tersebut.
Diketahui, Kasus berawal ketika IM2 menyelenggarakan kerjasama penggunaan jaringan melalui kerjasama dengan Indosat. IM2 merupakan anak perusahaan Indosat.
Belakangan terungkap IM2 kerjasama tersebut tanpa izin pemerintah. Akibatnya negara telah dirugikan sekitar Rp1,3 triliun sesuai audit BPK.
(BACA JUGA:Lagi Cari Mobil Untuk Keluarga? 4 Mobil MPV Pintu Geser Ini Bisa Jadi Pertimbangan)
PT IM2 dan PT Indosat ditetapkan sebagai tersangka kasus kejahatan korporasi. Sebelumnya Kejagung menetapkan Indar Atmanto, Johnny Swandi Sjam dan Harry Sasongko sebagai tersangka tindak pidana korupsi, dan Indar telah dihukum terbukti bersalah di Pengadilan Tipikor.
Dia divonis empat tahun penjara karena terbukti bersalah dalam perkara korupsi penyalahgunaan perjanjian penggunaan jaringan 3G milik PT Indosat oleh PT IM2. Salah satu amar putusan kerugian negara Rp1,358 triliun dibebankan kepada PT IM2.
Network;
FinNews.id |
Radarpena.co.id |
IKNPos.id
PT.Portal Indonesia Media
Alamat: Graha L9 Lantai 3, Jalan Kebayoran Lama Pal 7 No. 17, Grogol Utara, Kebayoran Lama, RT.7/RW.3 Kota Jakarta Selatan 12210
Telephone: 021-2212-6982
E-Mail: fajarindonesianetwork@gmail.com
Network:
FinNews.id |
Radarpena.co.id |
IKNPos.id