Nasional . 13/05/2022, 22:22 WIB
JAKARTA, FIN.CO.ID - Hashtag atau tagar #CapresKardusDuren mendadak viral di media sosial Twitter.
Sentilan tagar ini ditujukan pada Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, yang pernah tersandung dugaan kasus suap sejumlah proyek.
(BACA JUGA:Cak Imin Usul Tunda Pemilu untuk Bantu Ma'ruf Amin di Akhirat, Begini Respon Jubir Wapres)
Tagar ini muncul setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku akan kembali menganalisis kasus korupsi 'kardus durian' yang diduga melibatkan Cak Imin.
Diketahui, kasus 'kardus durian' adalah perkara dugaan korupsi Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah Transmigrasi (PPIDT) di Papua pada 2011.
Kasus ini melibatkan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) yang saat itu dipimpin Cak Imin. Pihak swasta yakni PT Alam Jaya juga terlibat dalam kasus ini.
Pada 25 Agustus 2011, KPK menangkap dua anak buah Cak Imin. Mereka adalah Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan Pengembangan Kawasan Transmigrasi I Nyoman Suisnaya dan eks Kepala Bagian Perencanaan dan Evaluasi Program Kemenakertrans, Dadong Irbarelawan.
(BACA JUGA:Heboh! Usul Tunda Pemilu 2024, Cak Imin: Saya Menolong Kiai Maruf Amin di Akhirat... )
Selain itu, KPK juga mengamankan kuasa direksi PT Alam Jaya Papua Dharnawati.
Dia ditangkap usai mengantarkan uang Rp1,5 miliar ke Kantor Kemenakertrans. Duit tersebut dibungkus menggunakan kardus durian.
Uang tersebut adalah tanda terima kasih. Karena PT Alam Jaya Papua telah diloloskan sebagai kontraktor DPPID di Kabupaten Keerom, Teluk Wondama, Manokwari, dan Mimika, dengan nilai proyek Rp73 miliar.
Dalam persidangan tahun 2012, Dharnawati mengaku uang itu sebenarnya ditujukan untuk Cak Imin. Namun Cak Imin berkali-kali membantahnya.
(BACA JUGA:Ngotot Tunda Pemilu, Cak Imin: Kalau Partai Kompak, Pasti Jokowi Setuju)
Majelis Hakim pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menjatuhkan hukuman tiga tahun penjara kepada I Nyoman Suisnaya dan Dadong Irbarelawan.
Berdasarkan fakta pengadilan, Suisnaya dan Dadong terbukti bersalah menerima suap pada program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah Transmigrasi (PPIDT).
Sementara Dharnawati dijatuhi hukuman 2,5 tahun penjara. Hakim menyatakan Dharnawati terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi memberikan suap kepada dua pejabat negara.
Seperti diketahui, Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri menegaskan pihaknya masih terus menganalisa hasil putusan terhadap sejumlah terpidana kasus korupsi Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah Transmigrasi (PPIDT) di Papua pada 2011.
(BACA JUGA:Cak Imin Semprot Menag: Toa Itu Kearifan Lokal, Tidak Usah Ngatur-ngatur)
"Sebagaimana yang sudah kami sampaikan, analisis ini terus dilakukan. Nanti seperti apa perkembangannya pasti akan kami sampaikan. Karena kita tahu ada beberapa putusan sebelumnya yang juga perlu dikaji kembali," ujar Ali di Jakarta, Jumat (13/5/2022).
Menurut Ali, analisa lebih dalam dilakukan untuk menentukan pihak yang harus dimintai pertanggungjawaban dalam perkara tersebut.
KPK, lanjut Ali, pihaknya tidak bisa sembarangan menjerat seseorang menjadi tersangka.
(BACA JUGA:Kemarin Dukung Tunda Pemilu, Muhaimin Iskandar Kini Akui Siap Maju Capres 2024)
"Kami patuh kepada aturan dan mekanisme bagaimana kemudian menetapkan seseorang sebagai tersangka," tegas Ali.
Dia mengapresiasi dukungan yang dilayangkan sejumlah elemen masyarakat. Termasuk Gerakan Mahasiswa dan Santi NU (Gemas NU) yang meminta KPK mengusut tuntas kasus kardus durian.
(BACA JUGA:Usul Penundaan Pemilu 2024, Muhaimin Iskandar Bilang Disetujui Banyak Orang)
(BACA JUGA:Muhaimin Iskandar Mendadak Muncul Usul Tunda Pilpres 2024, Demokrat: Jangan Buat Gaduh! )
Network;
FinNews.id |
Radarpena.co.id |
IKNPos.id
PT.Portal Indonesia Media
Alamat: Graha L9 Lantai 3, Jalan Kebayoran Lama Pal 7 No. 17, Grogol Utara, Kebayoran Lama, RT.7/RW.3 Kota Jakarta Selatan 12210
Telephone: 021-2212-6982
E-Mail: fajarindonesianetwork@gmail.com
Network:
FinNews.id |
Radarpena.co.id |
IKNPos.id