Terutama dalam menghadapi ancaman krisis akibat situasi global serta tren kenaikan inflasi.
"Sekali lagi jelaskan situasi global yang sedang sangat sulit, sampaikan dengan bahasa rakyat dan langkah-langkah yang diambil pemerintah itu apa dalam menghadapi krisis dan kenaikan inflasi," jelasnya.
(BACA JUGA: Roy Suryo Ungkap Maksud Presiden Jokowi Acungkan 3 Jari ke Masyarakat, Setelah Bagikan BLT Minyak)
Ini bukan kali pertama Presiden Jokowi menanggapi soal wacana perpanjangan masa jabatan presiden.
Sebelumnya, di sela-sela tinjauan ke Kawasan Candi Borobudur di Magelang, jawa Tengah, Rabu (30/3/2022), Jokowi mengatakan semua pihak harus menaati konstitusi.
Anggota Komisi I DPR RI Fadli Zon setuju dengan sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang melarang para menteri bicara isu penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.
Menurut Fadli Zon, sikap Presiden Jokowi sudah tepat. Sebab, jadwal Pemilu 2024 sudah ditetapkan oleh KPU, DPR dan pemerintah.
(BACA JUGA: AHY Sindir Jokowi Terkait 3 Periode, Chusnul Chotima: Ini Orang Seperti Baru Keluar dari Goa)
“Saya kira itu langkah yang bijak. Karena pemilu sudah ada jadwalnya. Kita tahu jadwal tersebut telah disepakati DPR dan pemerintah,” ujar Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/4/2022).
Fadli Zon menyebut pemerintah dan DPR menyepakati pemungutan suara Pemilu 2024 digelar pada 14 Februari.
Para menteri, lanjut Fadli Zon, seharusnya fokus menyelesaikan pekerjaan yang sudah menjadi program masing-masing. Bukan mengurusi Pemilu 2024.
“Saya melihat permintaan presiden sangat logis dan rasional. Itu harus didukung. Sehingga publik tidak akan dengar lagi menteri sibuk dengan urusan penundaan pemilu. Fokus saja urus pekerjaaan yang belum terealisasi,” ucap politisi Partai Gerindra ini.
(BACA JUGA: Panasnya Isu Jokowi 3 Periode, Rizal Ramli: Pak Jokowi Legowo Ngundurin Diri)
Hal senada disampaikan Ketua DPR Puan Maharani. Dia mengapresiasi sikap Presiden Joko Widodo yang melarang menterinya membahas penundaan pemilu.
"Kami tentu berharap para menteri mengikuti perintah presiden, sehingga bisa lebih fokus membantu presiden mengatasi berbagai persoalan bangsa, khususnya kenaikan berbagai harga komoditas yang memberatkan rakyat saat ini," kata Puan.
