Demo 11 April Nggak Ada Izin, Polda Metro Jaya Ancam Bubarkan Paksa

fin.co.id - 08/04/2022, 15:49 WIB

Demo 11 April Nggak Ada Izin, Polda Metro Jaya Ancam Bubarkan Paksa

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan.

Pegiat media sosial, Helmi Felis yakin bahwa mahasiswa akan menurunkan Presiden Jokowi pada 11 April 2022 nanti. 

"Kalo tanggal 11 #GoodByeJokowi berarti tanggal 12 kita punya pemimpin baru? Uuuugggghhh senangnya #GoodByeJokowi," cuit Helmi Felis, dikutip Rabu 6 April 2022.

(BACA JUGA: Poster Demo 'STM Bergerak' Beredar di Media Sosial, Polisi Pastikan Belum Ada Izin)

Helmi Felis menilai, bukan saja Jokowi, tetapi juga wakilnya, Maruf Amin akan lengser jika aksi mahasiswa besar-besaran nanti. Tetapi jika tidak, maka terganti semua pada waktunya. Dia berujar bahwa rakyat saat ini juga ingin rezim berganti. 

"Akan sangat dinamis, ya aturannya seperti itu, tapi secara politik bisa berganti semuanya. Kalaupun iya mungkin tidak akan lama, rakyat menginginkan rezim ini diganti juga #GoodByeJokowi," tuturnya. 

Adapun Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) akan melakukan aksi serentak menuntut jawaban pemerintah terkait beberapa tuntutan. 

BEM SI ini secara terbuka mengajak seluruh BEM dari kampus se-Indonesia untuk melakukan aksi kolektif pada 11 April 2022.

(BACA JUGA: Demo Tolak Jokowi 3 Periode Sempat Ricuh, Jubir Aliansi Mahasiswa: Kami Akan Bawa Massa yang Lebih Besar)

Mahasiswa kini tengah berkonsolidasi untuk melancarkan aksi massal lanjutan sembari terus mendesak Jokowi untuk membuat pernyataan terbuka menolak wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.

Jawaban presiden Jokowi terkait 3 periode dan penundaan pemilu dianggap tidak tegas. 

Sebab Jokowi hanya menyebut taat konstitusi. Presiden tidak tegas dan lugas menyebut menolak jabatan 3 periode atau perpanjang masa jabatan. 

Beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo meminta jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju beserta kepala lembaga nonkementerian terkait tidak ada lagi yang menyuarakan isu penundaan pemilu maupun perpanjangan masa jabatan presiden.

(BACA JUGA: Utang Indonesia Tembus Rp7.014 Triliun, Politikus Demokrat Bilang Begini)

"Jangan menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Fokus pada bekerja dalam penanganan-penangan kesulitan yang kita hadapi. Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan," tegas Jokowi dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Selasa (5/4/2022).

Jokowi meminta jajaran menteri dan kepala lembaga nonkementerian untuk tetap fokus menjalankan tugasnya masing-masing. 

Dapatkan berita terkini langsung di ponselmu. Ikuti saluran FIN.CO.ID di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Vajztq

Admin
Penulis
-->