Demo 11 April Nggak Ada Izin, Polda Metro Jaya Ancam Bubarkan Paksa
Karena tidak mengantongi izin, sesuai Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Polda Metro Jaya bisa membubarkan aksi demo tersebut
JAKARTA, FIN.CO.ID - Polisi mengancam akan membubarkan paksa aksi unjuk rasa pada 11 April 2022 di depan Istana Negara, Jakarta.
Polisi beralasan, hingga saat ini belum menerima permohonan izin terkait aksi unjuk rasa tersebut.
(BACA JUGA:Mahasiswa akan Demo Besar, Helmi Felis Yakin Jokowi Lengser Tanggal 11 April 2022: Good Bye Jokowi... )
Baca Juga
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan menegaskan setiap aksi penyampaian pendapat di muka umum wajib melaporkan rencana kegiatan kepada pihak berwajib selambat-lambatnya 3 x 24 jam sebelum digelarnya aksi.
"Namun, sampai saat ini Polda Metro belum terima permohonan kegiatan menyampaikan pendapat di muka umum oleh kelompok manapun. Artinya kegiatan ini tidak ada izin," ujar Endra Zulpan di Jakarta, Jumat (8/4/2022).
Karena tidak mengantongi izin, lanjut Endra Zulpan, sesuai prosedur yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, polisi bisa membubarkan aksi demo tersebut.
"Saya sampaikan juga kegiatan bahwa menyampaikan pendapat di muka umum yang tanpa memiliki dasar pemberitahuan di kepolisian sesuai dengan undang-undang yang berlaku ini dapat dibubarkan oleh aparat," terangnya.
(BACA JUGA:Viral! Eks TNI Ruslan Buton Siap Demo Bareng Mahasiswa: Tak Ada Lagi Kejujuran, Kebenaran dan Keadilan )
Zulpan meminta masyarakat tidak terprovokasi terkait seruan demonstrasi yang tidak jelas asal-usulnya.
"Lebih baik kita fokus dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini. Terkait dengan adanya flyer-flyer di media sosial yang ada terkait ajakan kelompok-kelompok elemen masyarakat untuk turun demo pada 11 April ini di Jakarta, Polda Metro ingin sampaikan bahwa agar tidak mudah dan percaya dengan ajakan tersebut," pungkasnya.
Seperti diberitakan, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) berencana menggelar demonstrasi besar-besaran pada 11 April 2022.
Mereka menuntut pernyataan tegas dari presiden Joko Widodo atau Jokowi terkait penolakan jabatan 3 periode atau memperpanjang masa jabatan.
(BACA JUGA:AHY Tak Terima Partai Demokrat Dituduh Tunggangi Aksi Mahasiswa: Sakit Hati...)
Sedianya, Mahasiswa telah melakukan aksi besar pada Jumat 1 April 2022 pekan lalu di Ring I Istana Negara.
Baca Juga
Mereka memberi batas waktu kepada Presiden Jokowi untuk tampil memberikan pernyataan tegas menolak 3 periode atau perpanjang masa jabatan.
Pegiat media sosial, Helmi Felis yakin bahwa mahasiswa akan menurunkan Presiden Jokowi pada 11 April 2022 nanti.
"Kalo tanggal 11 #GoodByeJokowi berarti tanggal 12 kita punya pemimpin baru? Uuuugggghhh senangnya #GoodByeJokowi," cuit Helmi Felis, dikutip Rabu 6 April 2022.
(BACA JUGA:Poster Demo 'STM Bergerak' Beredar di Media Sosial, Polisi Pastikan Belum Ada Izin)
Helmi Felis menilai, bukan saja Jokowi, tetapi juga wakilnya, Maruf Amin akan lengser jika aksi mahasiswa besar-besaran nanti. Tetapi jika tidak, maka terganti semua pada waktunya. Dia berujar bahwa rakyat saat ini juga ingin rezim berganti.
"Akan sangat dinamis, ya aturannya seperti itu, tapi secara politik bisa berganti semuanya. Kalaupun iya mungkin tidak akan lama, rakyat menginginkan rezim ini diganti juga #GoodByeJokowi," tuturnya.
Baca Juga
Adapun Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) akan melakukan aksi serentak menuntut jawaban pemerintah terkait beberapa tuntutan.
BEM SI ini secara terbuka mengajak seluruh BEM dari kampus se-Indonesia untuk melakukan aksi kolektif pada 11 April 2022.
(BACA JUGA:Demo Tolak Jokowi 3 Periode Sempat Ricuh, Jubir Aliansi Mahasiswa: Kami Akan Bawa Massa yang Lebih Besar)
Mahasiswa kini tengah berkonsolidasi untuk melancarkan aksi massal lanjutan sembari terus mendesak Jokowi untuk membuat pernyataan terbuka menolak wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.
Jawaban presiden Jokowi terkait 3 periode dan penundaan pemilu dianggap tidak tegas.
Sebab Jokowi hanya menyebut taat konstitusi. Presiden tidak tegas dan lugas menyebut menolak jabatan 3 periode atau perpanjang masa jabatan.
Beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo meminta jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju beserta kepala lembaga nonkementerian terkait tidak ada lagi yang menyuarakan isu penundaan pemilu maupun perpanjangan masa jabatan presiden.
(BACA JUGA:Utang Indonesia Tembus Rp7.014 Triliun, Politikus Demokrat Bilang Begini)
"Jangan menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Fokus pada bekerja dalam penanganan-penangan kesulitan yang kita hadapi. Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan," tegas Jokowi dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Selasa (5/4/2022).
Jokowi meminta jajaran menteri dan kepala lembaga nonkementerian untuk tetap fokus menjalankan tugasnya masing-masing.
Terutama dalam menghadapi ancaman krisis akibat situasi global serta tren kenaikan inflasi.
"Sekali lagi jelaskan situasi global yang sedang sangat sulit, sampaikan dengan bahasa rakyat dan langkah-langkah yang diambil pemerintah itu apa dalam menghadapi krisis dan kenaikan inflasi," jelasnya.
(BACA JUGA:Roy Suryo Ungkap Maksud Presiden Jokowi Acungkan 3 Jari ke Masyarakat, Setelah Bagikan BLT Minyak)
Ini bukan kali pertama Presiden Jokowi menanggapi soal wacana perpanjangan masa jabatan presiden.
Sebelumnya, di sela-sela tinjauan ke Kawasan Candi Borobudur di Magelang, jawa Tengah, Rabu (30/3/2022), Jokowi mengatakan semua pihak harus menaati konstitusi.
Anggota Komisi I DPR RI Fadli Zon setuju dengan sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang melarang para menteri bicara isu penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.
Menurut Fadli Zon, sikap Presiden Jokowi sudah tepat. Sebab, jadwal Pemilu 2024 sudah ditetapkan oleh KPU, DPR dan pemerintah.
(BACA JUGA:AHY Sindir Jokowi Terkait 3 Periode, Chusnul Chotima: Ini Orang Seperti Baru Keluar dari Goa)
“Saya kira itu langkah yang bijak. Karena pemilu sudah ada jadwalnya. Kita tahu jadwal tersebut telah disepakati DPR dan pemerintah,” ujar Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/4/2022).
Fadli Zon menyebut pemerintah dan DPR menyepakati pemungutan suara Pemilu 2024 digelar pada 14 Februari.
Para menteri, lanjut Fadli Zon, seharusnya fokus menyelesaikan pekerjaan yang sudah menjadi program masing-masing. Bukan mengurusi Pemilu 2024.
“Saya melihat permintaan presiden sangat logis dan rasional. Itu harus didukung. Sehingga publik tidak akan dengar lagi menteri sibuk dengan urusan penundaan pemilu. Fokus saja urus pekerjaaan yang belum terealisasi,” ucap politisi Partai Gerindra ini.
(BACA JUGA:Panasnya Isu Jokowi 3 Periode, Rizal Ramli: Pak Jokowi Legowo Ngundurin Diri)
Hal senada disampaikan Ketua DPR Puan Maharani. Dia mengapresiasi sikap Presiden Joko Widodo yang melarang menterinya membahas penundaan pemilu.
"Kami tentu berharap para menteri mengikuti perintah presiden, sehingga bisa lebih fokus membantu presiden mengatasi berbagai persoalan bangsa, khususnya kenaikan berbagai harga komoditas yang memberatkan rakyat saat ini," kata Puan.
Dia menyampaikan apresiasi tersebut usai bertemu Jokowi, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.
Menurutnya, kalau ada yang beralasan wacana tersebut sah dalam negara demokrasi, maka topik tentang pemulihan ekonomi rakyat menjadi lebih penting untuk dibicarakan di ruang publik.
(BACA JUGA:Ruslan Buton Bilang Rezim Jokowi Sudah Tidak ada Keadilan, Husin Alwi: Ini Orang Tidak Ada Jerahnya)
Puan menyebut saat ini rakyat tidak perlu perbincangan penundaan pemilu atau perpanjangan presiden.
Tapi lebih mementingkan bagaimana harga bahan pokok tidak melonjak dan mudah didapatkan. Terutama menjelang Hari Raya Idul Fitri.
Ketika pemerintah, melalui para menteri, terus mendengungkan wacana penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden, maka hal itu justru akan mengurangi kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Kata Puan, jika kepercayaan terhadap pemerintah menurun, justru seluruh elemen bangsa yang merugi.
(BACA JUGA:Jokowi Disambut Warga Tidak Seheboh Sambutan ke Anies Baswedan di UGM, Roy Suryo: Fenomena Apa ini... )
"Padahal saat seperti ini, sangat dibutuhkan kerja sama dan gotong royong semua elemen bangsa, seperti pemerintah, aparat negara, swasta, dan seluruh rakyat, untuk bisa sama-sama pulih dari dampak pandemi COVID-19 yang memukul kita dua tahun ini," pungkasnya.
(BACA JUGA:Viral! Warga Diamankan TNI saat Jokowi Lewat: Pak Turunkan Harga Minyak Goreng )