TANGERANG , FIN.CO.ID -- Komisi II DPRD Kabupaten Tangerang, provinsi Banten, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke PT SMS Steel di desa Cisereh, Tigaraksa, pada Kamis 7 April 2022.
Sidak dilakukan menyusul adanya insiden kecelakaan kerja yang terjadi di pabrik peleburan baja tersebut hingga membuat 10 orang pekerjanya menjadi korban.
Dari pantauan FIN.CO.ID di lokasi, sidak ke perusahaan yang diduga abai terhadap keselamatan kerja itu, dipimpin langsung oleh ketua komisi II DPRD Kabupaten Tangerang Nasrullah Ahmad dan anggota.
(BACA JUGA: TOP, Siswa Madrasah di Tangerang Diterima Kuliah di 5 Universitas Terbaik di Dunia)
Namun, inspeksi mendadak tersebut tak berjalan mulus lantaran pihak PT SMS Steel tidak memperkenankan para anggota dewan untuk masuk ke dalam area pabrik.
Sempat terjadi ketegangan di lokasi, komisi DPRD yang membidangi masalah tenaga kerja itu, mempertanyakan alasan pihak perusahaan melarang mereka masuk.
Sempat terjadi adu mulut antara anggota Komisi II dengan seseorang yang mengaku perwakilan dari PT SMS Steel bernama Burhan.
Komisi II DPRD Tangerang melakukan dialog dengan PT SMS Steel. (FIN.CO.ID) --
(BACA JUGA: Bikin Sertifikat Tanah dari 2019 Belum Juga Rampung, Warga: Pelayanan BPN Kabupaten Tangerang Lambat)
Tanpa didasari alasan yang jelas pihak perusahaan bersikeras melarang para anggota Komisi II DPRD Kabupaten Tangerang untuk masuk ke dalam pabrik.
Tak ingin terjadi debat berkepanjangan, akhirnya para anggota komisi II pun memutuskan untuk menunda sidak dan akan segera memanggil PT SMS Steel ke DPRD Kabupaten Tangerang.
"Intinya kami dari komisi II melakukan sidak dan merasa kecewa karena responn pihak perusahaan kurang bagus," kata ketua Komisi II DPRD Kabupaten Tangerang Nasrullah Ahmad kepada FIN.CO.ID di lokasi.
(BACA JUGA: Polisi Saling Lempar, DPRD Kabupaten Tangerang Tindaklanjuti Insiden Kecelakaan Kerja di PT SMS Steel)
Ia mengungkapkan, insiden kecelakaan kerja di PT SMS Steel harus disikapi serius karena dikhawatirkan ada hal-hal yang menyalahi aturan ketenagakerjaan terutama soal keselamatan para pekerja.
"Ini juga belum menyentuh kepada aspek-aspek lain yang berkaitan dengan adanya indikasi pelanggaran yang menyebabkan kelalaian hingga terjadi kecelakaan kerja," jelasnya
