Pedas! Amien Rais Sindir Jokowi: Jika 3 Periode Kebangkitan Komunisme Hal yang Pasti
Amien Rais menyebut duet Jokowi dan Luhut Binsar Pandjaitan merupakan simbol dan substansi rezim yang berkuasa sekarang ini.
JAKARTA, FIN.CO.ID - Polisi senior Amien Rais menyebut jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjabat untuk periode ketiga, kebangkitan komunisme merupakan hal yang pasti.
“Kalau Jokowi dengan Luhut (Luhut Binsar Panjaitan, Red), misalnya ini, naudzubillahminzalik, sampai menang lagi, 3 periode diberikan kepada Jokowi, maka kebangkitan komunisme itu merupakan sebuah hal yang pasti,” tegas Amien Rais dalam video berjudul “Bagian 2: Jika Duet Jokowi-Luhut Lenggang Kangkung Merubah Konstitusi, Maka…” seperti dikutip FIn dari channnel Youtube Amien Rais Official pada Senin (4/4/2022).
(BACA JUGA:Pernyataan Jokowi soal 3 Periode Dinilai Tidak Tegas: Masyarakat Terlalu Banyak Dibohongi)
Baca Juga
Menurut Amien Rais, apabila Jokowi menang lagi, aba-aba dari Beijing, Cina akan dilaksanakan oleh Pemerintahan Jokowi.
"Dan ini tentu, buat kita, apalagi umat Islam, sesuatu yang amat sangat berbahaya. Karena begitu mereka menjadi rezim, katakanlah semi-komunis saja pun dengan arahan-arahan Xi Jin Ping, bisa saja kemudian kekuatan Islam dipreteli,” imbuhnya.
Amien Rais menyinggung pemimpin Islam yang tidak berpikir dan hanya mengelu-elukan Jokowi. “Mereka tidak pernah berpikir andai kata Jokowi terpilih lagi, dikasih periode ketiga, kayak apa nasib umat Islam,” urainya
Mantan Ketua MPR ini menilai kekuatan Islamofobia akan semakin digencarkan jika Jokowi melanjutkan menjabat periode ketiga.
(BACA JUGA:Ngabalin Bilang Tidak Ada Menteri Jokowi yang Wacanakan 3 Periode: Semua Tunduk Pada Konstitusi)
Dia menyebut Islamofobia saat ini telah menjadi industri dan pemikiran yang dibiayai ratusan juta dolar di Amerika Serikat.
“Dan kita ikut-ikutan, ya kita sangat rentan. Karena lihat saja bagaimana orang yang menghujat Nabi kita, menghujat Islam, meminta Quran dihapuskan 300 ayat, dan lain-lain itu. Umat Islam juga salahnya tenang-tenang saja. Saya kira Pemerintah atau rezim itu menurut saya membiarkan,” papar Amien Rais.
Ketua Majelis Syuro Partai Ummat ini juga menyindir Jokowi tidak kompeten sebagai pemimpin.
Amien Rais menyebut duet Jokowi dengan Menteri Koordinator Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan merupakan simbol dan substansi rezim yang berkuasa sekarang ini.
(BACA JUGA:Yakin, Jokowi Tolak 3 Periode? Pengamat: Jangan Percaya Begitu Saja)
Dia menegaskan duet Jokowi-Luhut ini harus berakhir pada Oktober tahun 2024 dan tidak boleh diperpanjang lagi.
Baca Juga
“Tidak boleh lagi dua oknum ini lantas menggerakkan berbagai macam cara, urutan ala orde baru dulu. Kita masih terngiang-ngiang bagaimana rakyat kita kadang-kadang dibodohin. Juga ditekan, diancam, dan lain-lain untuk mengegolkan sebuah tujuan politik yang maksudnya jahat, crime, termasuk criminal, termasuk political crime,” tuturnya.
Karena ambisi kekuasaan, lanjutnya, Jokowi-Luhut menjadi rezim yang paranoid.
Dia menyebut ciri rezim paranoid adalah merasa tidak pernah aman. Selain itu, rezim paranoid juga menutupi kelemahan dengan cara menggertak dan menggerakkan massa untuk menampilkan citra seolah merekalah satu-satunya yang dapat menyelamatkan bangsa.
(BACA JUGA:Survei Jokowi 3 Periode, Segini Jumlah Masyarakat Indonesia yang Mendukung)
“Saya kasihan terus terang melihat keadaan kita sekarang ini. Rezim kerahkan seluruh lurah dari seantero Indonesia, nanti mungkin juga asosiasi-asosiasi tertentu.Kemudian nanti eksponen bangsa, petani, nelayan, buruh, pegawai negeri, kemudian pensiunan ini pensiunan itu, dan lain-lain,” urainya.
Amien Rais menilai cara rezim menggerakkan massa merupakan cara yang kosong secara substantif.
Baca Juga
Dia menuturkan sandiwara politik yang dipertontonkan Jokowi-Luhut semakin lama kian menggila dan ugal-ugalan.
“Kesimpulan saya bahwa memang saudara saya Jokowi ini, selain tidak kompeten sebagai pemimpin, pernah saya tulis dalam risalah kebangsaan saya, juga tidak tahu kapan dia harus mundur,” ucapnya.
(BACA JUGA:Waketum Demokrat Sentil Menteri Jokowi yang Sibuk jadi Timses Presiden 3 Periode, Siapa yang Dimaksud?)
Padahal, lanjut Amien Rais, pemimpinan yang baik itu harus tahu kapan mundur.
Terlebih, konstitusi jelas mengatur bahwa Presiden hanya bisa menjabat dua periode.
“Tapi sekarang mau dipaksakan supaya ada sidang MPR khusus untuk membuat PPHN. Tapi kemudian juga nanti saya kira arahnya akan mengubah secara sangat ugal-ugalan, lebih dari itu sangat jahat, akan berikan tiga periode lagi,” pungkasnya.
Seperti diberitakan, Tenaga ahli utama kantor staf presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin mengatakan, semua pembantu presiden baik para menteri pun para staf di Istana, tidak pernah inginkan jabatan presiden 3 periode.
(BACA JUGA:SBY Tegas Tolak Jabatan 3 Periode, Netizen: Bapak Negarawan Sejati, Tak Ada Niat Apalagi Minta Tunda Pemilu)
Menurut Ngabalin, semua pembantu memiliki pandangan dan sikap yang sama dengan Presiden Joko Widodo. Yakni setia dan tunduk pada konstitusi.
"Tidak ada satupun pembantu Presiden, baik para menteri, baik kami-kami yang ada di Kantor Staf Presiden atau yang ada di lingkungan Istana ini, yang tidak keluar dari jalur atau tidak offside, atau mungkin berbeda dengan sikap pikiran dan pandangan dengan Bapak Presiden Joko Widodo," ujar Ali Ngabalin kepada wartawan, Jumat 1 April 2022.
Dia mengatakan, semua pembantu presiden berjalan dengan visi dan misi Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin.
"Semua tunduk dan patuh kepada apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden, sesuai dengan konstitusi negara," katanya.
(BACA JUGA:Masyarakat yang Dukung Jokowi 3 Periode Cuma 5 Persen, Mayoritasnya Malah Menolak)
Kata Ngabalin, sudah berulang kali Presiden Jokowi menegaskan akan setiap pada konstitusi yang mengatur masa jabatan presiden hanya 2 periode.
"Undang-undang tidak mengatur tentang penundaan, undang-undang tidak mengatur tentang perpanjangan waktu masa dinas presiden, dan undang-undang juga mengatur tunduk dan patuh, itu yang dilakukan Bapak Presiden terkait dengan periode beliau dalam pemerintahan ini, dua periode," katanya.
Ali Ngabalin justru menuding pihak-pihak yang terus mengangkat isu 3 periode karena sedang mencari panggung politik.
"Jadi kalau ada pihak-pihak yang terus mengangkat masalah ini, justru kami mencurigai, kami tidak menuduh, tapi kami mencurigai, justru ada yang menggunakan momentum ini sebagai panggung dalam politik mereka, dalam politik partai yang sedang dipakai untuk terus mencari panggung dalam suasana seperti ini," kata Ngabalin.
(BACA JUGA:Pengamat Duga Peran Luhut Dukung Jokowi 3 Periode, Setelah Ketua Partai, Kini Muncul Kepala Desa)
Diketahui, setidaknya 3 Menteri di pemerintahan Jokowi yang mengangkat perpanjang masa jabatan persiden atau penundaan pemilu 2024.
Isu pertama dikemukakan oleh Menteri Investasi Indonesia Bahlil Lahadalia. Bahlil sendiri sudah dua kali berbicara ke media terkait penundaan pemilu 2024. Alasannya demi investasi.
Berikutnya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang juga Ketua Umum Patai Golkar. Airlangga klaim, penundaan pemilu adalah aspirasi pengusaha.
Selain itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan yang mengklaim punya big data netizen yang mendukung penundaan pemilu 2024.
Sementara itu, Presiden Jokowi sendiri mengakui akan tetap patuh pada konstitusi. "Yang jelas, konstitusi kita sudah jelas. Kita harus taat, harus patuh terhadap konstitusi," tegas Jokowi.
(BACA JUGA:Jokowi Sebut Wacana 3 Periode adalah Keinginan Masyarakat)
(BACA JUGA:Apdesi Dukung Jokowi 3 Periode, Said Didu Bilang: Kades Disogok Pake Uang Rakyat Demi Jabatan)