Waketum Demokrat Sentil Menteri Jokowi yang Sibuk jadi Timses Presiden 3 Periode, Siapa yang Dimaksud?

Waketum Demokrat Sentil Menteri Jokowi yang Sibuk jadi Timses Presiden 3 Periode, Siapa yang Dimaksud?

Waketum Partai Demokrat, Benny K Harman.-@Benykharman /Instagram-

JAKARTA, FIN.CO.ID- Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny K Harman menyindir Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan para menterinya yang hanya sibuk mengurusi diri dan partai politiknya. 

Benny bilang, menteri Jokowi selain sibuk mengurus diri, mereka juga sibuk sebagai tim sukses presiden 3 periode. Meski demikian, Benny tidak menyebut menteri siapa yang dia maksudkan.

"Presiden dan para menteri di kabinetnya saat ini lupa ngurus rakyat. Sibuk urus diri. Para menteri sibuk menjadi Tim Sukses Presiden Jokowi 3 periode atau minimal perpanjang masa jabatan presiden tanpa mandat rakyat. Ooh Domine, quo vadis negeri ini!? Tidak pernah kuduga," ujar Benny melalui akun Twitter-nya, @BennyHarmanID, Jumat 1 April 2022. 

Menurut dia, di zaman demokrasi parlementer, kedudukan presiden hanya jadi kepala negara, sebagai pajangan saja, kalau ada masalah dengan rakyat, presiden pasif. 

"Yang aktif atau sibuk adalah perdana menteri. Kalau gagal, segera diganti. Praktek seperti ini tampak di era sistem presidensil saat ini.#Liberte!" ungkapnya. 

(BACA JUGA:KPK Dalami Aliran Duit Pencalonan Bupati Penajam dalam Pemilihan Ketua DPD Demokrat)

(BACA JUGA:Luhut Klaim Indonesia Paling Lambat Dalam Naikkan Harga BBM)

(BACA JUGA:SBY Tegas Tolak Jabatan 3 Periode, Netizen: Bapak Negarawan Sejati, Tak Ada Niat Apalagi Minta Tunda Pemilu)

Benny lantas melanjutkan dengan menjelaskan maksud cuitan tesebut.

Dia mengatakan bahwa, di negara dengan sistem pemerintahan parlementer yang pernah berlaku di  Indonesia dari 1950-1959, kedudukan presiden itu pasif, dia tidak bertanggung jawab atas gagal tidaknya pemerintahan. 

Sebab kata dia, Itu tanggung jawab perdana menteri. Parlemen bisa menjatuhkan pemerintah sebelum waktunya dengan mengajukan mosi tidak percaya.

"Setelah Indonesia kembali ke sistem presidensial sejak dekrit 5 Juli 1959, presiden bertanggungjawab atas jalannya pemerintahan. Presiden menunjuk menteri-menteri sebagai pembantunya di pemerintahan. Presiden aktif urus pemerintahan. Namun presiden cenderung menjadi otoriter karena kekuasaannya tanpa kontrol," paparnya. 

Benny kemudian menilai kondisi rezim Jokowi saat ini seolah kembali ke sistem pemerintahan parlementer. Dia menilai ada sosok menteri yang perannya paling dominan di pemerintahan.

"Yang sekarang ini justru praktiknya seperti parlementer, ada menteri yang sangat dominan bahkan mendominasi, padahal sistem pemerintahan kita jelas presidensial. Menteri-menteri adalah pembantu presiden!" katanya. 

DAPATKAN UPDATE BERITA FIN LAINNYA DI Google News


Afdal Namakule

Tentang Penulis

Sumber: