Bahaya! Website HTI Kok Bisa Diakses, Kominfo Serius Gak Sih?
Buktinya situs HTI masih aktif. Padahal pada Juli 2017 silam, website resminya telah diblokir oleh pemerintah
JAKARTA, FIN.CO.ID - Organisasi massa (Ormas) Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sudah resmi dibubarkan pemerintah.
HTI dibubarkan pada 19 Juli 2017 melalui SK Menkumham Nomor AHU-30.AH.01.08 tahun 2017.
Selain HTI, ormas lain yang dibubarkan adalah FPI (Front Pembela Islam). FPI oleh pemerintah dinyatakan bubar pada 30 Desember 2020.
Baca Juga
(BACA JUGA:Fikri Bareno Diduga Penyusup HTI di MUI, Jejak Digitalnya soal Khilafah Terbongkar )
Pemerintah melarang aktivitas dan akan menghentikan setiap kegiatan yang dilakukan HTI maupun FPI. Sebab, keduanya tidak lagi memiliki legal standing. Baik sebagai ormas maupun organisasi biasa.
Secara organisasi HTI memang sudah tidak aktif. Namun, apakah aktivitasnya benar-benar sudah berhenti? Tidak.
Buktinya situs HTI masih aktif. Padahal pada Juli 2017 silam, website resminya telah diblokir oleh pemerintah.
(BACA JUGA:Geger Abdul Somad Masuk Daftar Penceramah Radikal, Warganet: Mari Kita Ketawa Buat Kaum Mafia Politik! )
HTI mengganti domain lama dengan yang baru. Situs lama tidak bisa diakses beralamat hizbut-tahrir.or.id. Sementara website HTI yang bisa diakses adalah https://hizb-indonesia.online
Ini terlihat dari banner atas tampilan website. Jelas terpampang tulisan: Hizbut Tahrir Indonesia - untuk melanjutkan kehidupan Islam.
Di bagian background terdapat bendera hitam dan putih yang disebut HTI sebagai Ar-Rayah dan Al-Liwa.
(BACA JUGA:Simak Nih! BNPT Ungkap 5 Indikator Penceramah Radikal, Jangan Terjebak dengan Penampilan)
Merujuk pada AD/ART HTI yang sudah direvisi pada 2008, HTI memiliki simbol bendera tauhid dengan warna hitam dan putih. Simbol bendera ini juga menjadi stempel HTI dengan tambahan nama organisasi.
Namun, tidak ada daftar pengurus atau pengelola website tersebut. Mayoritas hanya berisi artikel tentang Islam dan sistem khilafah.
Baca Juga
Seperti sejarah khilafah, kapan terbentuknya dan siapa penggagasnya. Lalu tujuan khilafah dan perkembangan khilafah di luar negeri.
(BACA JUGA:KSAD Dudung Dukung Pernyataan Jokowi: Jangan Salah Pilih Undang Penceramah Radikalisme!)
Ada pula artikel berisi ajakan atau motivasi tentang pentingnya khilafah harus berdiri di muka bumi. Dari penelusuruan FIN, artikel terakhir diunggah pada 28 Februari 2022 berjudul: Untuk Siapakah Seruan di dalam QS Muhammad Ayat 7?
Selain itu ada pula artikel yang menyebut khilafah adalah ajaran Islam. Karena itu wajib ditegakkan kembali di nusantara.
Masih eksisnya situs HTI tersebut direaksi oleh Pengurus Harian Badan Penanggulangan Ekstremisme dan Terorisme (BPET) MUI, Muhammad Makmun Rasyid.
(BACA JUGA:VIRAL, Felix Siauw Masuk Nomor Urut 2 Daftar Penceramah Radikal : Alhamdulillah Bisa Bertahan)
Baca Juga
Menurutnya, HTI merupakan organisasi politik, bukan murni organisasi dakwah.
"Dakwah hanyalah legitimasi untuk menarik simpati masyarakat. Harapan mereka agar masyarakat percaya bahwa gerakan dan aktivitas lapangannya benar-benar bersumber dari Al Qur'an dan Sunnah," ujar Makmun Rasyid kepada FIN Minggu (6/3/2022).
Sejak dibubarkan dengan Perppu Ormas, seharusnya pemerintah dan pihak terkait bisa menertibkan seluruh gerakan HTI.
(BACA JUGA:Ups! Pamen Polri Sebut Khalid Basalamah Tak Pernah Ceramah Radikal: Walaupun Polisi, Kami Tetap Cinta Sunnah)
Termasuk yang di luar negeri. Kecuali Inggris tempat homebase atau pangkalan utamanya.
Masih adanya gerilya dari HTI, lanjut Makmun Rasyid, menandakan ketidakseriusan pemerintah dalam menertibkan kelompok tersebut.
"Bahkan saya bisa katakan acuh tak acuh dan membiarkan. Lalu fungsinya Perppu untuk apa?" tanya dia.
(BACA JUGA:Teddy Gusnaidi Sejajarkan Penceramah Radikal dengan Bandar Narkoba, Warganet: Ayo Teruslah Menjilat!)
Selain itu, HTI juga masih bisa aktif menggunakan media sosial dan situs yang bisa diakses.
"Gerakan HTI adalah mengajak masyarakat untuk tidak percaya pada pemerintah, mengganti sistem dan dasar negara hingga menunggangi ragam kejadian. Seperti demo misalnya jelas terpampang lebar di depan mata kita," paparnya.
Makmun Rasyid menyayangkan tidak ada sama sekali tindakan negara. Terbukti situs resmi HTI yang dulu sudah diblokir, kini bisa diakses kembali menggunakan domain lain.

Tampilan website HTI yang masih bisa diakses publik.-Screenshoot-HTI
(BACA JUGA:Guntur Romli: FPI yang Ngaku-ngaku Bela Islam Tapi Lakukan Cara Kekerasan, Bisa Disebut Kelompok Radikal!)
"Ini membuktikan ketidakseriusan Kementerian Kominfo dalam memonitoring situs-situs dari organisasi terlarang di Indonesia," pungkasnya.
Seperti diketahui, pemerintah HTI dibubarkan karena terindikasi kuat memiliki ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.
(BACA JUGA:Jokowi Ingatkan TNI-Polri Jangan Undang Penceramah Radikal)
(BACA JUGA:BPET MUI Sebut Kelompok Radikal Kerap Berlindung di Balik Kesakralan Pesantren, Ngeri Juga Nih!)

Tampilan website HTI yang sudah diblokir oleh pemerintah pada 2017-Screenshoot-HTI