JAKARTA - Sebanyak 61 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus mafia tanah. Para tersangka terjerat di dalam 37 kasus pertanahan.
Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri, Brigjen Pol Andi Rian mengatakan sejak Februari hingga 21 Mei 2021, Satgas Antimafia Tanah telah menetapkan sebanyak 61 tersangka dari 37 kasus pertanahan.
“Jadi, sudah ada 37 kasus dengan total tersangka 61 orang,” katanya, Senin (24/5).
Dirincinya, sebanyak 39 tersangka beserta barang bukti sudah dilimpahkan ke jaksa penuntut umum. Para tersangka tersebut dari 18 kasus yang ditangani Satgas Antimafia Tanah.
"Pihaknya juga telah melimpahkan tujuh berkas penyidikan perkara tanah ke jaksa peneliti," katanya.
Selain itu, ada 11 kasus yang masih dalam proses penyidikan. Pada 11 kasus, tim penyidik telah menetapkan 22 tersangka.
“Ada satu kasus di SP3 (dihentikan) demi hukum,” tambahnya.
Dijelaskannya, Satgas Antimafia Tanah Polri menargetkan penuntasan perkara pertanahan di seluruh Indonesia pada akhir 2021. Pengusutan perkara akan dikerjakan oleh Satgas Mafia Tanah yang berada di tiap Polda.
"Jadi penuntasannya menyesuaikan lokasi perkara itu sendiri," ungkapnya.
Sejauh ini, katanya, ada 89 kasus yang harus diselesaikan Polri hingga akhir 2021. Apalagi, penuntasan masalah pertanahan ini masuk dalam 100 program prioritas Kapolri.
"Pembentukan Satgas Antimafia Tanah itu untuk membongkar seluruh pelindung di balik masalah pertanahan yang ada. Satgas ini dibentuk di tiap Polda jajaran," katanya.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Penanganan Masalah Agraria, Pemanfaatan Ruang, dan Tanah Kementerian ATR/BPN, Agus Wijayanto menjelaskan, telah memberikan data kasus mafia pertanahan kepada Bareskrim. Ada 60 kasus yang menjadi atensi dari Kementerian ATR. Dari puluhan kasus itu, sedikitnya 40 kasus telah dibahas bersama dengan Satgas Antimafia Tanah.
“Kami terus berkoordinasi membahas semuanya,” katanya. (gw/fin)
