Terpisah, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah menerapkan prinsip kehati-hatian sebelum memutuskan kebijakan untuk merelaksasi atau melonggarkan PSBB di sebuah daerah. Menurutnya, salah satu yang penting diperhatikan adalah angka perkembangan pasien positif COVID-19 yang masih fluktuatif ketika melihat data harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona.
Selain itu, data lain menunjukkan kapasitas harian tes PCR masih belum mencapai target yang ditetapkan Presiden. Yaitu masih 5.000 spesimen per hari atau masih separuh dari target 10.000 spesimen per hari. "Sangat penting agar keputusan untuk dilakukan atau tidaknya relaksasi terhadap PSBB dibuat atau didasarkan pada data yang lengkap, yang dianalisis secara cermat," ujar Puan di Jakarta, Senin (11/5).
Politisi PDIP itu menilai data yang lengkap itu dibutuhkan karena kita tidak ingin terjadi peningkatan tingkat kasus infeksi baru. Sehingga pemerintah perlu melakukan simulasi relaksasi untuk melihat dampak yang ditimbulkannya. "Ini bukan tentang memilih antara ekonomi atau kesehatan. Namun mencari keseimbangan bagaimana kedua roda itu tetap bergerak seiringan di tengah pandemi COVID-19. Apa pun kebijakan yang nantinya diputuskan, harus disosialisasikan ke masyarakat secara utuh. Sehingga tidak akan muncul kebingungan di masyarakat," paparnya.(rh/fin)
