Sementara pemerintah daerah (pemda) kabupaten/kota untuk segera mengirimkan data calon penerima bantuan langsung tunai (BLT) untuk meredam dampak virus corona. Sebab, per Jumat (8/5), pemerintah baru mengantongi data 7,8 juta dari target 9 juta kepala keluarga (KK) yang berhak menerima bantuan.
"Kami belum dapat 100 persen (data) 9 juta KK dari daerah. Yang sudah didapat (data) 7,8 juta KK sehingga masih ada daerah belum mengirimkan data jumlahnya sekitar 1,2 juta KK yang masih kami tunggu," kata Menteri Sosial Juliari Batubara.
BACA JUGA: Ngeri! Dua Warga Tewas Terseret Babaranjang di Perlintasan Liar
Juliari menjelaskan, bantuan BLT itu diperuntukkan bagi warga yang terdampak virus corona di luar Jabodetabek. Nilanya, Rp600 ribu per bulan per KK selama tiga bulan.Pada tahap pertama, pemerintah menargetkan bisa menyalurkan bantuan kepada 2,6 juta KK hingga 9 Mei 2020. Hingga hari ini, penyaluran BLT melalui rekening bank pelat merah baru Rp471,2 miliar kepada 785 ribu KK atau kurang dari 9 persen dari pagu anggaran.
"Untuk melalui kantor pos, PT Pos Indonesia, (penyaluran) per hari ini jalan 1,8 juta KK," ujarnya.
Pemerintah, kata Juliari, akan memberikan kelonggaran kepada pemerintah kabupaten/kota untuk memberikan data keluarga yang benar-benar terdampak corona di wilayahnya.
"Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dimiliki Kementerian Sosial hanya sebagai referensi. Jadi tidak harus menggunakan DTKS sebagai satu-satunya data untuk penerima bansos tunai. Kami berharap daerah, pemkab dan kota berikan data akurat sehingga bansos tunai bisa disalurkan secara tepat," terangnya.
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar juga berharap seluruh kepala daerah mempercepat sinkronisasi data penerima bantuan langsung tunai desa agar penyalurannya dapat segera diselesaikan.
"Saya harap seluruh kepala daerah untuk melakukan percepatan sinkronisasi data yang sudah disetor desa agar ada percepatan penyaluran BLT desa," katanya.
Halim juga menyampaikan, bahwa BLT dana desa menyasar warga miskin yang kehilangan mata pencaharian karena Covid-19 dan belum mendapat apapun dari kebijakan pemerintah.
"Jadi mereka yang belum dapat PKH, program pangan non tunai, itu sasaran penerima BLT dana desa. Ditambahkan di sana adalah keluarga yang memiliki kerentanan, keluarga sakit kronis, juga masuk sebagai faktor penerima," pungkasnya. (der/fin)
