Seru! Mahfud MD Skak Mat Said Didu soal Gay: Mau Dijerat UU Nomor Berapa Deddy Corbuzier dan Pelaku LGBT?
Mahfud MD menyebut cuitan Said Didu soal LGBT di podcast Deddy Corbuzier tidak menunjukkan pemahaman hukum
JAKARTA, FIN.CO.ID - Menteri Koordinator (Menko) Polhukam Mahfud MD menanggapi komentar mantan Sekretaris BUMN Said Didu soal polemik podcast Deddy Corbuzier yang mengundang tamu LGBT.
Mahfud menyebut, cuitan Said Didu di akun Twitternya tidak menunjukkan pemahaman hukum.
Baca Juga
Menurut Mahfud, belum semua nilai-nilai Pancasila menjadi hukum. Sementara demokrasi mesti diatur berdasarkan hukum atau nomokrasi.
"Pemahaman Anda bkn pemahaman hukum. Coba sy tanya balik: mau dijerat dgn UU nomer berapa Deddy dan pelaku LGBT? Nilai2 Pancasila itu blm semua menjadi hukum. Demokrasi hrs diatur dgn hukum (nomokrasi). Nah LGBT dan penyiarnya itu blm dilarang oleh hukum. Jd ini bkn kasus hukum," tulis Mahfud seperti dikutip FIN dari akun Twitter @mohmahfudmd pada Rabu (11/5/2022).
Sebelumnya Said Didu menanggapi pernyataan Mahfud MD yang dimuat di media terkait polemik Deddy Corbuzier mengundang tamu gay di podcast-nya, Close the Door.
Dalam pemberitaan tersebut, Mahfud mengatakan negara tak berwenang melarang Deddy menampilkan LGBT di akun Youtubenya.
(BACA JUGA:Kehilangan 8 Juta Followers di Instagram, Deddy Corbuzier: Ah Elah Hoax Lagi)
“Prof @mohmahfudmd yth, pemahaman saya: 1) demokrasi bukan berarti bebas melakukan apa saja. 2) demokrasi harus dibatasi oleh hukum, etika, moral, dan agama. 3) pemerintah harus melindungi bangsa dan rakyatnya dari perusakan moral,” cuit Said Didu seperti dikutip dari akun Twitter @msaid_didu.
Mahfud menjelaskan orang berzina atau LGBT menurut Islam tidak bisa dihukum. Karena hukum keduanya menurut KUHP berbeda dengan konsep agama.
“Contoh lain, Pancasila mengajarkan bangsa Indonesia “berketuhanan” tp tak ada orng dihukum krn tak bertuhan (ateis). Mengapa? Ya, krn blm diatur dgn hukum. Org berzina atau LGBT mnrt Islam jg tak bs dihukum krn hukum zina dan LGBT mnrt KUHP berbeda dgn konsep dlm agama,” papar Mahfud.
“Berdasar asas legalitas org hny bs diberi sanksi heteronom (hukum) jika sdh ada hukumnya. Jika blm ada hukumnya, maka sanksinya otonom (spt. caci maki publik, pengucilan, malu, merasa berdosa, dll). Sanksi otonom adl sanksi moral dan sosial. Bnyk ajaran agama yg blm menjadi hukum,” tulis Mahfud lagi.
(BACA JUGA:Said Didu Sebut Deddy Corbuzier Merasa Tidak Bersalah Usai Undang Pasangan LGBT di Podcast)
Mahfud menegaskan untuk lesbi/homo sesama orang dewasa tidak ada hukumannya?
Baca Juga
"Kalau kita menghukum tanpa ada ancaman hukumnya lbh dulu berarti melanggar asas legalitas, bs se-wenang2. Makanya ber-Pancasila bkn hny berhukum tp jg bermoral," papar Mahfud.
Saat ini, lanjutnya, masalah LGBT dan zina sedang dibahas untuk bisa diatur dalam Rancangan KUHP.
"Tertundanya pengesahan R-KUHP juga, a.l, krn masalah ini. Silakan DPR-RI dan Bu Fahira. Sikap Pemerintah sdh jelas tapi tentu hrs mendengar suara masyarakat," terangnya.

Video Deddy Corbuzier dengan pasangan Gay hilang dari akun Instagram. (Tangkapan layar) --
(BACA JUGA:Gus Miftah: Kalau Maksud Deddy Corbuzier Mengkampanyekan LGBT, Saya Akan Melawan Pertama Kali!)
Seperti diketahui, podcast Deddy Corbuzier yang mengundang pasangan gay telah ditake down.
Baca Juga
Deddy Corbuzier juga sudah minta maaf atas kegaduhan yang ditimbulkan. “Saya minta maaf. Kebetulan masih dalam suasana bulan Syawal,” ujar Deddy lewat akun Instagram, Selasa (10/5/2022).
Dia menegaskan, dirinya tidak mendukung akvititas LGBT. Namun, dirinya hanya memandang sisi lain mereka sebagai manusia.
“Saya hanya melihat mereka sebagai manusia. Hanya membuka fakta bahwa mereka ada di sekitar kita. Dan saya pribadi merasa tidak berhak menjudge mereka,” pungkasnya.

Deddy Corbuzier dan pasangan Gay di Podcast-nya. (@ragilmahardika/@instagram) --
(BACA JUGA:Undang Pasangan LGBT, Wasekjen PA 212: Umat Islam Boikot Podcast Deddy Corbuzier!)
(BACA JUGA:Take Down Video Podcast Gay, Deddy Corbuzier Akhirnya Minta Maaf)
(BACA JUGA:Abu Janda Bela Deddy Corbuzier: LGBT Punya Hak Azasi, Mereka Juga Manusia)
(BACA JUGA:Undang Pasangan Gay, Follower IG Deddy Corbuzier Hilang 8 Juta dalam Semalam?)
(BACA JUGA:Pasangan Gay Diundang Podcast Deddy Corbuzier, Ketua MUI: LGBT Itu Ketidaknormalan)
Prof @mohmahfudmd yth, pemahaman saya :
— Muhammad Said Didu (@msaid_didu) May 10, 2022
1) demokrasi bukan berarti bebas melakukan apa saja.
2) demokrasi harus dibatasi oleh hukum, etika, moral, dan agama.
3) pemerintah harus melindungi bangsa dan rakyatnya dari perusakan moral. https://t.co/U63TKh1MsA
Pemahaman Anda bkn pemahaman hukum. Coba sy tanya balik: mau dijerat dgn UU nomer berapa Deddy dan pelaku LGBT? Nilai2 Pancasila itu blm semua menjadi hukum. Demokrasi hrs diatur dgn hukum (nomokrasi). Nah LGBT dan penyiarnya itu blm dilarang oleh hukum. Jd ini bkn kasus hukum. https://t.co/cNHaIt89Fx
— Mahfud MD (@mohmahfudmd) May 10, 2022
Ya, itu asas legalitasnya homo/lesbi dgn anak2. Kalau lesbi/homo sesama org dewasa apa ancaman hukumannya? Tdk ada, kan? Kalau kita menghukum tanpa ada ancaman hukumnya lbh dulu berarti melanggar asas legalitas, bs se-wenang2. Makanya ber-Pancasila bkn hny berhukum tp jg bermoral https://t.co/bX3s5zwPMz
— Mahfud MD (@mohmahfudmd) May 10, 2022Nah, ini usul yg bagus. Skrng ini masalah LGBT dan zina sedang dibahas lg utk bs diatur "spt apa" di dlm Rancangan KUHP. Tertundanya pengesahan R-KUHP juga, a.l, krn masalah ini. Silakan DPR-RI dan Bu Fahira. Sikap Pemerintah sdh jelas tapi tentu hrs mendengar suara masyarakat. https://t.co/Iwh1x6Yk6L
— Mahfud MD (@mohmahfudmd) May 11, 2022Ya, ini pernyataan sy yg berlaku dan sy pegang hingga skrang. Itu usul kpd DPR yg waktu itu (2017) ribut soal pidana zina dan LGBT. Itu nilai2 moral keagamaan yg kita usulkan mak ke KUHP. Tp hingga skrg usul itu blm diterima sbg hukum dan baru berlaku sbg kaidah agama dan moral. https://t.co/0Vy3Wchv8t
— Mahfud MD (@mohmahfudmd) May 11, 2022Alhamdulillah, pg ini sy bs berdiskusi via Twitter ttg hukum, moral, dan agama tetutama dlm kaitan dgn LGBT dan Zina. Dulu sy selalu melayani diskusi spt ini via Twitter sampai lama. Skrng jarang ada waktu. Pg ini cukup dulu, penjelasan sy sdh tuntas. Sy hrs ke kantor. Cheerio.
— Mahfud MD (@mohmahfudmd) May 11, 2022Berdasar asas legalitas org hny bs diberi sanksi heteronom (hukum) jika sdh ada hukumnya. Jika blm ada hukumnya maka sanksinya otonom (spt. caci maki publik, pengucilan, malu, merasa berdosa, dll). Sanksi otonom adl sanksi moral dan sosial. Bnyk ajaran agama yg blm menjadi hukum.
— Mahfud MD (@mohmahfudmd) May 10, 2022Contoh lain, Pancasila mengajarkan bangsa Indonesia “berketuhanan” tp tak ada orng dihukum krn tak bertuhan (ateis). Mengapa? Ya, krn blm diatur dgn hukum. Org berzina atau LGBT mnrt Islam jg tak bs dihukum krn hukum zina dan LGBT mnrt KUHP berbeda dgn konsep dlm agama.
— Mahfud MD (@mohmahfudmd) May 10, 2022