PKS Singgung Masalah Bansos Terkait Kebijakan Jokowi Berikan BLT Minyak Goreng
Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi).-setkab.go.id-
JAKARTA, FIN.CO.ID - Politisi PKS Nevi Zuairina menyinggung masalah bantuan sosial (Bansos) terkait kebijakan baru Presiden Jokowi yang berikan bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng.
Nevi menganggap pemberian BLT minyak goreng dari pemerintah ke 20,5 juga keluarga bukan jawaban untuk persoalan tersebut.
Anggota DPR RI itu meminta agar persoalan minyak goreng juga perlu ada solusi mengurai akar masalah yang membuat kondisi tata niaga minyak goreng seperti enam bulan terakhir.
"Selain pada kebijakan BLT minyak goreng ini, ada hal esensial yang mesti diselesaikan yakni kekuatan pemerintah untuk menjadi price leader dalam semua lini komoditas strategis termasuk minyak goreng," kata Nevi.
(BACA JUGA:Siswa MAN Diterima Kuliah di 5 Kampus Beken Dunia, Hidayat Nur Wahid: Ini Bukti )
"Saat ini, swasta lebih superior dibanding pemerintah terkait kebijakan harga minyak goreng menjadi pelajaran penting kedepan jangan sampai ini terjadi lagi," sambung Nevi dalam keterangan resminya, Kamis (7/4/2022).
Politisi PKS ini mendapati data bahwa dengan digelontorkannya BLT minyak goreng kepada masyarakat yang masuk dalam daftar bantuan pangan non tunai (BPNT) dan program keluarga harapan (PKH) dan 2,5 juta pelaku UMKM gorengan mesti dapat menjadi solusi jangka pendek.
"Karena BLT tersebut nilainya cukup besar yakni lebih kurang sebesar Rp6,9 triliun, meskipun bila diurai hanya senilai Rp300.000 per keluarga," ujar Nevi.
Nevi menerangkan, dana BLT minyak goreng ini diambil dari anggaran Bansos dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebagai dampak Covid-19 untuk menjaga daya beli masyarakat miskin.
(BACA JUGA:Timnas U-23 Segrup Dengan Vietnam di SEA Games, Shin Tae-yong: Mereka Mungkin Calon Juara)
Dengan adanya BLT minyak goreng, maka sebagian dana tersebut, tersedot untuk BLT minyak goreng, berdasarkan informasi yang Nevi peroleh.
Anggota DPR yang duduk di Komisi VI ini mengingatkan bahwa saat ini beban pemerintah sudah cukup berat.
Anggota DPR RI Komisi VI dari Fraksi PKS asal Sumatera Barat II, Nevi Zuairina.-Humas PKS-
Pasalnya pemerintah masih harus memberikan subsidi listrik, LPG, solar, dan bensin Pertalite sebagai konsekuensi agar ekonomi rakyat kecil tidak semakin terpuruk setelah dihantam pandemi Covid-19.
Sumber:
