SMF 'Tantang' BP Tapera dan BPD Pacu Peningkatan Pembiayaan KPR di Daerah
Ilustrasi - PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)/SMF mendorong pemangku kepentingan seperti BPD dan BP Tapera untuk meningkatkan pembiayaan KPR di daerah--PUPR
JAKARTA, FIN.CO.ID - PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF menantang seluruh pemangku kepentingan untuk bisa bersinergi dalam memacu peningkatan pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) di Daerah.
Pemangku kepentingan dimaksud antara lain Badan Pengelola Tabungan Perumahan (BP Tapera), Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda), serta seluruh penyalur KPR termasuk Bank Pembangunan Daerah (BPD) serta Pemerintah Daerah.
(BACA JUGA:5 Jurus SMF Tingkatkan Pertumbuhan Pembiayaan Perumahan Tahun 2022)
Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Utama SMF, Ananta Wiyogo, dikutip Jumat 1 April 2022.
Ananta menegaskan, sebagai Special Mission Vehicle Pemerintah, SMF mempunyai komitmen yang kuat untuk aktif berkontribusi dalam mendukung mendukung percepatan ekonomi nasional, khususnya di sektor perumahan.
Tak hanya dari sisi supply, namun juga demand melalui peningkatan kapasitas penyaluran pembiayaan perumahan secara berkesinambungan di seluruh daerah di Indonesia.
SMF, kata Ananta, memang mendapatkan perluasan mandat dari pemerintah dalam upaya pemulihan ekonomi nasional melalui program-program tertentu, selain juga melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk mendukung Program KPR FLPP atau KPR subsidi.
(BACA JUGA:Tahun 2021, SMF Kucurkan Pembiayaan Perumahan Senilai Rp8,8 Triliun Termasuk Untuk Rumah Subsidi)
“Melalui penyaluran pembiayaan perumahan yang berkesinambungan, kami berharap impian semua masyarakat untuk memiliki hunian yang layak dan terjangkau semakin terbuka,” ungkap Ananta.
Seperti diketahui, dalam rangka mengoptimalkan peran SMF sebagai fiscal tools, Pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah mengalirkan PMN tahun 2021 kepada SMF sebesar Rp2,25 Triliun untuk mendukung Program KPR FLPP.
Dana PMN tersebut kemudian di blended dengan dana SMF yang bersumber dari penerbitan surat utang korporasi di pasar modal, yang kemudian seluruh dananya digunakan untuk mendukung target program KPR Subsidi FLPP Pemerintah.
“Kami mengajak kepada seluruh pemangku kepentingan khususnya kepada BP Tapera, ASBANDA, serta seluruh penyalur KPR termasuk BPD serta Pemerintah Daerah untuk bersama-sama memanfaatkan privilege tersebut dan untuk dapat menjadi pionir penyaluran KPR di wilayahnya masing-masing dengan meningkatkan penyaluran KPR khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah,” kata Ananta.
(BACA JUGA:Aliansi Mahasiswa: Wapres Ma'ruf Amin 'Mencla-Mencle', Ulama Tapi Kok 'Paksa' Ummat Disuntik Vaksin Haram)
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Rionald Silaban mengatakan bahwa di tahun 2022 Pemerintah melalui program KPR FLPP telah menargetkan penambahan sebanyak 200.000 unit rumah dengan alokasi sebesar Rp23 triliun.
.jpeg)
Sumber:
