'Jika Pada Waktunya Jokowi Gak Mau Turun, Maka Rakyat yang Turunkan'
Baliho dukung Jokowi 3 periode di Pekanbaru -Istimewa-
JAKARTA, FIN.CO.ID- Komite Eksekutif Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Gde Siriana melontarkan kritis keras kepada Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan terkait ide penundaan pemilu 2024.
Siriana menilai, ide Luhut seolah tidak mau tahu dengan konstitusi yang telah mengatur masa jabatan presiden 2 periode serta pemilu yang digelar 5 tahun sekali. Dia khawatir rakyat akan bergerak turunkan Jokowi.
(BACA JUGA:Muhammadiyah Soal Pejabat Usul Tunda Pemilu: Mereka Vulgar Banget, Tidak Punya Malu Seperti Keledai! )
"Jadi jika pada waktunya Jokowi gak mau turun, ya rakyat yang akan turunkan," kata Siriana dalam keterangannya, dikutip Jumat 18 Maret 2022.
Dia mengatakan bahwa Pilpres adalah bagian dari pembangunan demokrasi yang harus diselenggarakan demi lahirnya pemerintahan yang demokratis.
"Setiap Pilpres dan Pileg adalah harapan baru masyarakat terhadap masa depan rakyat dan negara, apa pun situasinya,” jelas dia.
Dia mencontohkan Pemilu pertama pada tahun 1955 dilakukan saat kondisi ekonomi dan politik tidak kondusif.
(BACA JUGA:Luhut Bawa-Bawa Nama Rakyat untuk Tunda Pemilu, PKS: Ini Sikap Oportunis! )
Tetapi demi lahir pemerintahan yang demokratis tetap dilakukan pemilu 1954.
"Jadi pernyataan LBP ini menutup harapan rakyat untuk lahirnya pemerintahan yang lebih baik dari hari ini,” katanya.
Begitu juga dengan sejumlah alasan yang dilontarkan oleh Luhut terkait penundaan pemilu. Salah satunya soal pendemi.
(BACA JUGA:Terkait Wacana Tunda Pemilu, Demokrat Khawatir Terjadi Perpecahan Besar Seperti Tahun 1998)
Padahal pemerintah ngotot gelar Pilkada 2020 saat kasus COVID-19 melonjak di tanah air.
“Jika hari ini LBP menggunakan alasan kondisi ekonomi yang masih menghadapi COVID-19, ini pun tidak konsisten ketika pemerintah tetap memaksakan Pilkada saat COVID-19 2020, yang banyak diprotes publik,” kata Gde Siriana.
.jpeg)
Sumber:
