FIN.CO.ID- Pegiat media sosial, Denny Siregar mengkritik kebijakan pemotongan gaji karyawan sebesar 3 persen untuk tabungan perumahan rakyat atau tapera.
Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang perubahan atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tapera yang diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 20 Mei 2024, simpanan peserta ditetapkan sebesar 3% dari gaji atau upah peserta, atau penghasilan untuk peserta pekerja mandiri.
"Jadi ibaratnya kamu punya gaji sebesar 3 Juta rupiah. Akan dipotong sebesar 3 persen atau Rp90.000 per bulan" kata Denny Siregar, dikutip Rabu 29 Mei 2024.
BACA JUGA:
- Tapera 2,5 Persen Wajib untuk Karyawan Padahal Harga Tanah Terus Naik
- Gaji Pekerja Dipotong Tapera, Menteri PUPR Basuki Tak Hilang tapi Disimpan
Menurut Denny Siregar, kebijakan itu tidak masuk akal. Sebab selama 10 tahun menabung di tapera, tetap saja tak bisa tercapai untuk membeli rumah.
"Jadi kamu harus nabung di tapera sebesar 90.000 setiap bulan atau sama dengan 1.080.000 pertahun. Kalau dipotong lagi 10 tahun, maka Anda sudah menabung di Tapera salama Rp10.800.000 per 10 tahun" kata dia.
"Apakah uang Rp10.000.000 yang ditabung 10 tahun itu bisa buat beli rumah? Sulit sekali di tengah harga rumah yang terus terus naik tinggi" ungkapnya.
Dia mengatakan, Rp 10 juta hasil tabungan Tapera jangka waktu 10 tahun, jangankan beli rumah, buat uang muka atau DP saja tidak cukup.
"Uang 10 juta yang ditabung selama 10 tahun itu untuk uang muka sebuah rumah saja bisa dibilang tidak cukup" katanya
"Belum lagi nanti ada inflasi. Kenaikan harga bahan bangunan, kenaikan harga tanah. Padahal gaji kita naiknya tidak tinggi" sambungnya.
BACA JUGA:
- Gaji Karyawan Swasta akan Dipotong untuk Iuran Tapera, Jokowi: Seperti BPJS
- Siap-siap! Gaji Pekerja Swasta Dipotong untuk Simpanan Tapera per Tanggal 10
Menurutnya, Tapera ini nantinya bernasib seperti Asabri dan Jiwasraya. Sama sama mengumpulkan uang rakyat dan diinvestasikan untuk mendapatkan keuntungan.
"Tetapi dalam perjalanannya" belajar dari kasus yang sudah-sudah, akhirnya punya potensi dibobol lagi karena ketidakbecusan pengelola dana" paparnya.
"Entah apa yang ada di dalam pikiran pemerintah sekarang. Mereka hanya sibuk memeras keringan rakyat. Sampai tetes terakhir tanpa memberikan solusi" pungkasnya. (*)
