Cendekiawan Muslim Imbau Masyarakat Jangan Percaya Omongan Jokowi: Ucapan Berlawanan dengan Kebijakan
Presiden Jokowi memberikan keterangan pers -Sekretariat Presiden-Screenshoot YouTube
JAKARTA,FIN.CO.ID- Cendekiawan muslim Azyumardi Azra menilai, omongan Presiden Joko Widodo atau Jokowi tidak bisa dipercayai.
Untuk itu, dia meminta masyarakat agar tidak muda percaya dengan apa dijanjikan oleh Jokowi. Termasuk pernyataan menolak usulan menjabat 3 periode.
"Saya menyampaikan secara terbuka di berbagai media, saya kira jangan berpendapat begitu (Jokowi menolak) apalagi yakin," kata dia dalam sebuah diskusi daring, dikutip Kamis 3 Maret 2022.
(BACA JUGA:Tagih Janji Jokowi, Pria Sulsel Ini Fokus jadi Pengangguran)
Azyumardi mengatakan, belajar dari kejadian-kejadian lalu, bahwa, apa yang dijanjikan oleh Presiden Jokowi selalu berlawanan.
"Melihat gejalanya adalah apa yang dikatakan Presiden Jokowi itu selalu berlawanan dengan apa yang dilakukan," katanya.
Dia mencontohkan, misalnya, Jokowi janji memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tetapi justru malah menyetujui RUU KPK yang banyak ditolak masyarakat.
(BACA JUGA:Sarankan Jokowi Klarifikasi Soal Penundaan Pemilu, Burhanudin Muhtadi Heran Dituduh Kadrun oleh Buzzer)
Contoh lain soal buruh. Jokowi janji melindungi buruh. Namun, malah menyetujui pengesahan UU Cipta Kerja.
"Jadi enggak bisa dipegang. Jadi menurut saya jangan percaya dulu. Maka waktu itu saya menyerukan agar masyarakat sipil tetap waspada. Jangan percaya, ternyata betul," kata dia.
Azyumardi Azra menilai, perubahan sikap Jokowi banyak dipengaruhi oleh orang-orang dekatnya. Salah satunya adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan.
(BACA JUGA:Wacana Tunda Pemilu Direstui Istana? PDI-P akan Minta Klarifikasi dari Jokowi)
Yang mana, wacana penundaan pemilu 2024 nama Luhut Binsar Panjaitan ikut terseret. Dia disebut-sebut melakukan pertemuan dengan elit politik yang mengusulkan Pemilu 2024 ditunda.
Azra heran, wacana penundaan pemilu dengan alasan pandemi, padahal saat 2020, pemerintah ngotot gelar Pilkada serentak.
.jpeg)
Sumber:
