Pembayaran 'Commitment Fee' Formula E DKI Jakarta Sebagai Praktik Ijon, FPAN Bilang Terlalu Lebay
Anies Baswedan (batik biru) melihat mobil listrik di lintasan balap Formula E di Brooklyn, New York. --Instagram/@aniesbaswedan
JAKARTA, FIN.CO.ID - Tuduhan proses pembayaran "commitment fee" untuk penyelenggaraan Formula E sebagai praktik ijon, dinilai terlalu berlebihan oleh Fraksi PAN DKI Jakarta.
Menurut Fraksi PAN DPRD DKI Jakarta, pembayaran commitment fee penyeenggaraan Formula E tersebut adalah sah secara juridis formal.
"Jika dilihat prosesnya, sejak disahkan KUAPAS 2019, Penyusunan RKA Perubahan APBD 2019, rapat-rapat lanjutan di komisi dan Banggar, dan Pengesahan RAPBD Perubahan 2019 pada 22 Agustus 2019, pembayaran 'commitment fee' tersebut adalah sah secara juridis formal," kata Ketua Fraksi PAN DPRD DKI Jakarta, Bambang Kusumanto.
(BACA JUGA:Kemenaker Buka Suara Soal Pencairan JHT Usia 56 tahun: Alasannya, Sudah Banyak Program...)
Bahkan, menurut dia, BPK dan KPK juga tidak mempersoalkan hal tersebut, apalagi menjadikannya sebagai temuan.
"Tidak sama sekali, nehingga narasi 'ijon', menjadi terasa sangat menggelikan dan terbantahkan," kata Bambang, Sabtu, 13 Februari 2022.
Pada prinsipnya, kata dia, penalangan pembayaran kewajiban pemerintah dengan dana pinjaman sementara perbankan adalah mekanisme yang biasa dan diperbolehkan dalam tata kelola keuangan daerah.
(BACA JUGA:Dua Gerai Starbucks Pakai Bahan Kedaluwarsa Didenda Rp3 Miliar )
Dia menegaskan penalangan dengan dana pinjaman sementara perbankan, adalah hal yang lumrah terjadi.
"Misalnya, ketika delapan rumah sakit di DKI hampir terhenti beroperasi karena kekurangan likuiditas di masa COVID-19, sebab tagihan kepada BPJS belum dibayar," katanya.
Ataupun ketika pembayaran tagihan listrik untuk sekolah-sekolah harus dibayar, sementara pencairan uang APBD belum dapat dilakukan di setiap awal tahun anggaran.
Dia mengatakan, publik harus diberi tahu hal yang sebenarnya.
Jangan sampai, publik menjadi korban gimik-gimik politik
"Bagaimana rakyat kita mau cerdas, kalau wakil rakyatnya saja memberitahu info yang tidak benar," katanya.
Sumber:
