Kemenaker Buka Suara Soal Pencairan JHT Usia 56 tahun: Alasannya, Sudah Banyak Program...
Ilustrasi - Buruh atau Pekerja saat keluar dari pabrik -Khanif Lutfi-dok fin.co.id
JAKARTA, FIN.CO.ID - Kemenaker buka suara terkait polemik Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI (Permenaker) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua.
Lewat keterangan resmi yang diterima Minggu (13/2/2022), Kepala Biro Humas Kemnaker Chairul Fadhly Harahap mengatakan, terbitnya Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 ini sudah melalui proses dialog dengan stakeholders ketenagakerjaan dan K/L terkait.
Walaupun demikian, karena terjadi pro-kontra terhadap terbitnya Permenaker Nomor 2 Tahun 2022, maka dalam waktu dekat Menaker akan melakukan dialog dan sosialisasi dengan stakeholder, terutama para pimpinan Serikat Pekerja atau Serikat Buruh.
(BACA JUGA:Diduga untuk Siksa Penghuni Kerangkeng Manusia Bupati Langkat, Polisi Sita Selang)
Chairul menjelaskan, bahwa Jaminan Hari Tua (JHT) berasal dari akumulasi iuran wajib dan hasil pengembangannya.
"Program JHT merupakan program perlindungan untuk jangka panjang," kata Chairul melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, diterima Minggu, 13, Februari 2022.
Chairul menjelaskan, meskipun tujuannya untuk perlindungan di hari tua, meninggal dunia, atau cacat total tetap, UU SJSN memberikan peluang bahwa dalam jangka waktu tertentu, bagi peserta yang membutuhkan, dapat mengajukan klaim sebagian dari manfaat JHT-nya.
(BACA JUGA:Diduga untuk Siksa Penghuni Kerangkeng Manusia Bupati Langkat, Polisi Sita Selang)
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015, klaim terhadap sebagian manfaat JHT tersebut dapat dilakukan apabila Peserta telah mengikuti program JHT paling sedikit 10 tahun.
Adapun besaran sebagian manfaatnya yang dapat diambil yaitu 30 persen dari manfaat JHT untuk pemilikan rumah, atau 10 persen dari manfaat JHT untuk keperluan lainnya dalam rangka persiapan masa pensiun.
Dalam PP tersebut, jelas Chairul, juga telah ditetapkan bahwa yang dimaksud masa pensiun tersebut adalah usia 56 tahun.
Skema ini, untuk memberikan pelindungan agar saat hari tuanya nanti pekerja masih mempunyai dana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
"Jadi kalau diambil semuanya dalam waktu tertentu, maka tujuan dari perlindungan tersebut tidak akan tercapai," ujarnya.
Kata Chairul, pemerintah juga telah meluncurkan berbagai jenis kebijakan dan program jaminan sosial untuk pekerja dalam menghadapi berbagai resiko.
Sumber:
