Prabowo Investigasi Kasus Asabri

JAKARTA – Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dilaksanakan secara tertutup antara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dengan Komisi I DPR RI membahas sejumlah isu penting. Isu kedaulatan negara dalam mempertahankan Natuna hingga PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri) . Usai rapat, Prabowo mengatakan pihaknya telah membentuk tim investigasi untuk menyelesaikan persoalan di PT Asabri. "Soal Asabri, kami sudah bentuk tim investigasi. Tim sudah berjalan," tegas Prabowo, di kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (20/1). Dia mengatakan, tim penegak hukum sudah bertindak dalam menangani kasus dugaan korupsi di PT Asabri. Menurut Prabowo, dirinya mendukung langkah penegakan hukum. Namun Prabowo tidak menjawab siapa penanggung jawab tim investigasi yang telah dibuat tersebut. Ketua Umum DPP Partai Gerindra tersebut mengatakan jika Komisi I DPR RI setuju peningkatan pertahanan Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista) TNI. Ini pasca terjadi peristiwa di perairan Natuna Utara beberapa waktu lalu. "Saya kira di Komisi I DPR memahami dan mendukung pemerintah dalam peningkatan pertahanan TNI," jelasnya. Untuk meningkatkan pertahanan, tentunya Indonesia memerlukan modernisasi alutsista. Sehingga punya kemampuan menegakkan kedaulatan. Namun Prabowo tidak menjelaskan secara rinci kerja sama dengan negara mana saja dalam modernisasi alutsista itu. Apakah dengan Prancis atau Denmark. "Itu mungkin harapan dari Prancis," tulasnya. Dia menjelaskan, Komisi I DPR dan pemerintah memiliki satu pemahaman bersama bahwa kedaulatan tidak bisa ditawar-tawar. Selain itu, kedaulatan memerlukan upaya khusus bahwa kedaulatan dan kemerdekaan itu harus dipertahankan dan pertahanan itu butuh investasi. "Kita tidak bisa serta merta punya pertahanan yang kuat. Tetapi tentunya pemerintah harus memikirkan seluruh bangsa. Namun sekali lagi, masalah insiden pelanggaran wilayah merupakan suatu hal yang harus menjadi perhatian kita semua seluruh bangsa," ucap mantan Danjen Kopassus ini. Prabowo menegaskan pelanggaran wilayah tidak hanya terjadi dari satu negara. Tetapi beberapa negara lain juga melakukan pelanggaran wilayah Indonesia. Di tempat sama, Anggota Komisi I DPR RI Dave Laksono mengatakan dalam Raker Komisi I DPR RI tidak dibahas terkait persoalan di PT Asabri. Karena fokus rapat mengenai persoalan Natuna. Dia menilai, terkait persoalan Asabri biarkan Tim Investigasi Kemhan bekerja. Apabila ada dugaan penyalahgunaan wewenang bisa ditindaklanjuti. "Kalau benar ada tuduhan itu dan terbukti, harus diproses secara hukum," ujarnya. Selain Natuna, kunjungan kerja Prabowo ke luar negeri sempat dibahas dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR. Prabowo disebut menjelaskan kunjungan kerja itu untuk memperkuat posisi pertahanan Indonesia di dunia internasional. Dave membenarkan hal itu. Menurutnya, Indonesia perlu memiliki jaringan yang kuat dengan negara lain. Jaringan itu diperlukan jika Indonesia menghadapi konflik dengan negara lain. "Meski Indonesia bagian dari ASEAN, tetapi kita harus punya jaringan yang kuat bilamana ada konflik-konflik dengan negara-negara lain. Contohnya negara lain dengan Cina. Bilamana konflik itu terus meningkat, kita punya dukungan kuat dari negara-negara tetangga," terang Dave. Selain itu, rencana pembelian alutsista dari Prancis juga dibahas. Prabowo diketahui tertarik membeli alutsista dari Prancis usai bertemu Menhan Prancis Florence Parly. "Sempat dibahas rencana pembelian alutsista dari Prancis. Namun tidak dijelaskan secara detail apa saja yang akan dibeli dari Prancis. Indonesia kan sudah banyak membeli alutsista juga dari Prancis," tandasnya. Diketahui, Raker Komisi I DPR bersama Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Negeri, Badan Keamanan Laut (Bakamla), dan TNI berlangsung sejak Senin pagi hingga sore, dan berlangsung tertutup. (khf/fin/rh)

---

Tentang Penulis

admin

Sumber: