Menteri Harus Hindari Konflik Kepentingan

JAKARTA - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly diminta lebih konsentrasi pada tugasnya daripada terlibat pembentukan tim hukum PDIP soal kasus suap komisioner KPU Wahyu Setiawan. Dugaan keterlibatan Yasonna dalam pembelaan PDIP yang membentuk tim hukum secara etika politik dinilai kurang elegan. PDIP bisa dianggap tengah memainkan politik bela diri saat kadernya Harun Masiku terlibat dalam kasus dugaan suap yang kini ditangani KPK. Pengamat politik dari Political and Public Policy, Jerry Massie menyebut seharusnya Yasonna lebih fokus ke tupoksinya sebagai Menkumham. Menurut Jerry agak berat jika harus memikul tugas ganda. Yakni antara negara dan kepentingan partai. Di PDIP, Yasonna diketahui menjabat sebagai Ketua DPP PDIP bidang Bidang Hukum dan Perundang-undangan. Dikatakan, memang belum ada UU yang melarang Menkumham untuk melakukan dukungan terhadap kepentingan partai. Apalagi, Yasonna menjabat ketua DPP PDIP. Namun, di partai Yosonna punya wakil yang bisa menjalankan peran itu. "Kenapa mereka ngotot membentuk tim untuk membela partai habis-habisan. Toh, semua akan terjawab dalam persidangan Tipikor nanti," kata Jerry di Jakarta, Senin (20/1). Yasonna sendiri sudah mengklarifikasi hal tersebut. Dia mengatakan kapasitasnya bukan sebagai Menkumham. Melainkan sebagai Ketua DPP PDIP Bidang Hukum dan Perundang-Undangan. PDIP juga membela Yasonna. Partai penguasa itu memastikan Yasonna tidak intervensi terkait kasus yang menjerat kader PDIP Harun Masiku yang telah ditetapkan tersangka oleh KPK. Sementara itu, peneliti dan pengamat politik Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes menilai sebaiknya para menteri yang duduk di kabinet melepas jabatan yang melekat di partai. Hal ini untuk menghindari terjadinya konflik kepentingan. Hal tersebut, menurutnya, akan merepotkan menteri yang bersangkutan. Dalam kasus PDIP, Yasonna menjalankan tugas-tugas sebagai ketua bidang hukum partai. Namun, pada saat yang sama juga menjalankan tugas kementerian. "Sikap itu akan menimbulkan persepsi publik yang negatif terkait profesionalitas kabinet," terang Arya di Jakarta, Senin (20/1). Dia berharap Presiden Joko Widodo memiliki peraturan untuk menterinya agar bisa profesional menjalankan tugas pemerintahan. Tujuannya untuk menghindari konflik kepentingan. Terpisah, Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyatakan PDIP menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Namun Puan, tidak mau berkomentar banyak soal penetapan kader PDIP yang menjadi tersangka dalam kasus itu. "Tentu harus dihormati. Tentu juga kita saling menghargai. Tanpa melewati batas-batas yang ada. Sekarang sedang dilakukan proses hukum. Kita tunggu saja," tegas Puan. Ketua DPP PDIP Bidang Politik tersebut juga enggan menanggapi penetapan status kader PDIP, Harun Masiku, yang hingga kini masih buron. "Soal itu jangan tanya ke Ketua DPR dong. Tanya ke PDIP," pungkasnya.(rh/fin)

---

Tentang Penulis

admin

Sumber: