JAKARTA - Meski dalam Peratuan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1/2020 memberikan kelonggaran defisit anggaran hingga mencapai 5 persen sejak 2020-2022, namun Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menargetkan defisit anggaran tahun 2021 sebesar 3 persen sampai 4 persen. Bendahara negara itu menjelaskan, pada tahun ini pemerintah akan menjaga defisit anggaran di level 5 persen atau lebih dengan melakukan pengelolaan anggaran yang disiplin. "Kami sudah mulai lakukan disiplin anggaran. Dengan demikian, tahun depan kami proyeksikan 3 persen sampai 4 persen," katanya dalam keterangan secara virtual, Selasa (14/4). Disiplin anggaran yang dimaksud adalah dengan memfokuskan belanja pada sektor yang menjadi prioritas pada tahun depan, yakni sektor kesehatan, bantuan sosial, pendidikan, Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), serta transformasi ekonomi. Untuk 2021, lanjut dia, pemerintah memproyeksikan belanja kementerian dan lembaga mencapai Rp937,2 triliun. Dari jumlah tersebut masih akan diseleksi berdasarkan program prioritas. Seleksi proram yakni dari sebelumnya lebih dari 400 program menjadi hanya 89 program prioritas untuk tahun depan. "Ini dilakukan agar anggaran benar-benar fokus untuk hal-hal yang merupakan prioritas nasional," ujar dia.

BACA JUGA: Pensiunan Aman, Eselon I dan II Kena Imbas

Dakan kesempatan itu, Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu juga menyampaikan, pertumbuhan ekonomi diproyeksikan pada 2021 di kisaran 4,5 hingga 5,5 persen. Hal itu dengan catatan terjadi pemulihan ekonomi dosmetik di kuartal III/2020. "Pertumbuhan ekonomi kita perkirakan antara 4,5 sampai 5,5 persen dengan inflasi dua hingga empat persen,” ucap dia. Target tersebut, lanjut dia menjelaskan, akan tercapai karena pemulihan ekonomi nasional akan bergulir di kuartal III tahun ini atau selambat-lambatnya pada kuartal IV/2020. "Kita masih akan melihat, karena terus terang hari ini kita masih harus melihat situasi di kuartal kedua, dan kecepatan dalam penanganan virus corona," tambah dia. Terpisah, peneliti dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Ariyo Irhamna mengingatkan kepada pemerintah agar memperhitungkan dengan matang dalam menentukan program yang akan diambil. Pasalnya, jika salah justru defisit APBN akan membengkak. "Pemerintah perlu hati-hati untuk menentukan program tambahan yang menyebabkan defisit APBN bisa meningkat," ujar dia kepada Fajar Indonesia Network (FIN), Selasa (14/3).(din/fin)