Komite Pandemi Covid-19 Tak Akan Berjalan Efektif

JAKARTA - Para ekonom merespon soal pembentukan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi. Kebijakan tersebut dianggap tidak akan berjalan efektif . Menteri BUMN Erick Thohir, didaulat sebagai ketua pelasana komite tersebut. Dalam komite itu ada Satuan Tugas (Satgas) pemulihan ekonomi yang dikomadoi oleh Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin. Susunan komite tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 tahun 2020. Ekonom senior Universitas Perbanas sekaligus Direktur Riset CORE Indonesia Piter Abdullah berpandangan, bahwa pembentukan komite tersebut tidak akan berdampak seperti yang ditargetkan pemerintah. "Risikonya tidak efektif. Kalau memang demikian, tentu saja akan menurunkan kredibilitas pemerintah," ujarnya kepada Fajar Indonesia Network (FIN), kemarin (22/7). Piter memahami bagaimana pemerintah tengah berusaha menekan pandemi Covid-19 dan bagaimana menggeliatkan kembali ekonomi nasional di saat kondisi sulit seperti ini. "Tapi penyelarasan ini sesungguhnya tidak memerlukan pembentukan komite. Bisa dilakukan oleh kementerian yang ada dengan koordinasi oleh masing-masing Kementerian Koordinator Perekonomian (Kemenko Perekonomian)," katanya. Senada, ekonom dari Institute for Development on Economic (INDEF) Bhima Yudhistira menilai, pembentukan Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) justru menunjukkan koordinasi pemerintah yang belum optimal. "Ini menunjukkan pola komunikasi dan koordinasi yang selama ini belum berjalan optimal. Harusnya enggak perlu buat semacam komite baru, katakanlah, kan sudah ada gugus tugas," katanya. Padahal, lanjut dia, penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi sudah ada tugasnya, yakni Kemenko Perekonomian "Buat apa membuat komite baru, kan sebelumnya sudah ada gugus tugas. Sudah menjadi tugas Kemenko Perekonomian untuk memulihkan ekonomi melalui stimulus,” ucapnya. Sementara, Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Jerry Sambuaga mengatakan, terbentuknya komite tersebut akan menjauhkan Indonesia dari jurang resesi. Mengingat, Singapura sudah masuk resesi. "Sejak semula kami di Kemendag sudah menjadi bagian integral dalam mitigasi ekonomi. Jadi sebenarnya ini tinggal meningkatkan kinerja, sinergi dan koordinasi saja. Dengan adanya Perpres itu (Nomor 82/2020) sistem dan mekanisme kerja kita yang sudah baik akan menjadi semakin baik. Saya optimistis itu," ujarnya. Selain menghindarikan Indonesia dari resesi itu, komite tersebut juga menjaga aktivitas perdagangan dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan pencegahan Covid-19. "Ada beberapa fokus kita, baik itu di pasar rakyat, pasar modern, maupun perdagangan luar negeri, juga soal perjanjian internasional. Kita ingin memastikan semuanya bisa berjalan dengan baik dan lebih aman dari dampak penularan Covid-19," paparnya. Kendati dampak Covid-19 membuat ekonomi lesu, namun di balik itu ada berkah yang tersembunyi, yakni melonjaknya digitalisasi bisnis dari para pelaku usaha. "Saat ini, Kementerian Perdagangan sedang menggodok upaya digitalisasi pasar. Tentu ini bukan hanya soal sistem pembayaran tetapi juga berkaitan dengan sistem perdagangan secara keseluruhan seperti pada aspek logistik, data produk, perilaku konsumen dan sebagainya," pungkasnya. (din/fin)

---

Tentang Penulis

admin

Sumber: