Mendagri Diusulkan Jadi Ketua PEN

#UMKM Harus Digerakkan Melalui Kecamatan JAKARTA - Pandemi COVID-19 memaksa pemerintah Indonesia mengeluarkan semua jurus-jurusnya. Sudah banyak kebijakan stimulus yang dilakukan pemerintah. Nilainya mencapai Rp 690 Triliun. Sektor UMKM dinilai sangat berpotensi menggerakkan roda perekonomian. Pemerintah diminta gencar menghidupkan UMKM. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dinilai memiliki perangkat terlengkap yang bisa melaksanakan hal tersebut. Bahkan, Mendagri Tito Karnavian diusulkan agar menjadi Ketua Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). "Yang bisa bergerak sampai ke desa-desa itu Kemendagri dan Kemenkes. Bukan Satgas COVID-19. Menurut saya Kemendagri harus mengambil porsi lebih. Bekerjasama dengan Kementerian Keuangan untuk menggerakkan UMKM," kata Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera dalam Bincang Nasional Fajar Indonesia Network (FIN) dengan tema "Menakar Keberhasilan Komite Penanganan Covid-19 Serta Serta Pemulihan Ekonomi Nasional Sesuai Perpres 82/2020," di Jakarta, Sabtu (29/8). Dia mengibaratkan Kemendagri sebagai kementerian utama yang giginya ompong. Padahal, ada sekitar 250 ribu desa yang bisa diorganisir melalui UMKM. "Kecamatan jadikan EO. Pemerintah terlibat juga disitu. Namun konten dan distribusinya bukan mereka. Saya pikir ini bisa dilakukan. Dengan begitu, roda perekonomian bisa bergerak. Dan yang bisa mengorganisir ini adalah Kemendagri," imbuhnya. Menurut Mardani, pemerintah harus fokus pada pemulihan ekonomi rakyat. . Dia menyebut saat ini pemerintah seperti pahlawan kesiangan di bidang ekonomi. Semua urusan diserahkan ke BUMN. "Wajah BUMN sekarang ini wajah sosial. Ini kan sudah periode kedua presiden Jokowi. Saya pikir tidak perlu lagi pencitraan. Jangan sampai kebijakan pemerintah ini oligarki. Semua teori ekonomi tidak bisa diterapkan. Sampai-sampai Bu Sri Mulyani sakit perut. Beliau itu kerjanya sudah 25 jam. Saya pernah ketemu beliau agak kurusan. Wajar, karena yang dipikir dan dikelola banyak hal," terangnya. Hal senada disampaikan Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Arief Poyuono. Dia mengaku tidak setuju Menteri BUMN Erick Thohir menjadi Ketua PEN. "Menurut saya itu tidak tepat. Karena ini jangkauannya seluruh Indonesia dan menyangkut UMKM, maka Kemendagri yang seharusnya berada di posisi itu," tegas Arief. Ketua Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Soetrisno Iwantono, menyebut jumlah UMKM di Indonesia 60 juta lebih. Jika hal ini dikelola dengan baik, maka ada 97 persen penyerapan tenaga kerja. "Omnibus Law Cipta Kerja ini fokusnya ke UMKM tersebut,"jelas Soetrisno. Dia juga menyarankan untuk bantuan kepada dunia usaha atau UMKM, harus ada batas bawah. Menurutnya, kalau usaha itu terlalu kecil, maka tidak bisa disebut usaha. " Lebih baik yang terlalu kecil itu dimasukkan ke social safety net. Saya kurang setuju ada istilah ultra micro. Lebih baik ditiadakan saja," paparnya. Kriteria dunia usaha, lanjut Soetrisno, harus disejajarkan dengan negara lain. "Jangan Rp 2,5 Miliar. Itu terlalu kecil, harus dinaikkan. Selain itu, jangan sampai pelaku dunia usaha ini kehilangan fasilitas," terangnya. Menanggapi hal tersebut, staf Khusus Menteri Keuangan, Yustinus Prastowo mengatakan bahwa pemerintah welcome terhadap masukan dan kritik dari berbagai pihak. Menurutnya, berbagai upaya sudah dilakukan pemerintah. Salah satunya adalah program kuota internet gratis untuk pendidikan. "Siswa sekolah akan mendapat kuota 35 GB. Dosen 42 GB dan mahasiswa 50 GB. Program ini akan dimulai September sampai Desember 2020. Teknisnya nanti masing-masing Dinas Pendidikan untuk mengumpulkan nomor telepon yang terdaftar. Selanjutnya kuota akan ditransfer ke masing-masing nomor. Total anggaranya senilai Rp 7,2 triliun untuk siswa, guru dan mahasiswa. Sedangkan Rp 1,7 Triliun diperuntukan bagi tambahan insentif tenaga pendidik," terang Yustinus. Untuk vaksin COVID-19, dianggarkan dana Rp 52 triliun. Untuk selanjutnya, pemerintah juga sedang mengupayakan anggaran berikutnya. Yustinus menyebut, Indonesia juga sudah membayar DP kepada Sinovac, perusahaan asal Cina untuk penyedian vaksin sebesar Rp 600 miliar. Bincang Nasional Fajar Indonesia Network (FIN) dengan tema "Menakar Keberhasilan Komite Penanganan Covid-19 Serta Serta Pemulihan Ekonomi Nasional Sesuai Perpres 82/2020," ini juga menghadirkan pembicara utama Ketua DPD RI, La Nyala Mahmud Mattalitti. Namun, karena ada tugas mendadak, mantan Ketua Umum PSSI tersebut hanya menyampaikan pokok-pokok dari penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi. Selanjutnya, La Nyala pamit dan tidak bisa mengikuti diskusi hingga akhir.(rh/fin)

---

Tentang Penulis

admin

Sumber: