Jangan Sampai PSBB Hasilnya Nihil

JAKARTA - Di balik drama panggung politik, Jakarta memang membutuhkan penerapan PSBB yang efektif jika dilihat dari indikator epidemiologi. Tapi pascapenerapannya publik akan menagih janji pemerintah DKI Jakarta dari out put yang dibuat. Karena pemulihan ekonomi merupakan solusi bukan sekadar berharap dari uluran Pemerintah Pusat. Aturan PSBB yang diterapkan dan durasi yang ditetapkan selama dua minggu jelas tidak cukup memadai untuk melandaikan kurva. Apalagi dari angka-angka yang muncul, Jakarta saat ini memiliki 12 ribu kasus aktif, persentase kasus positif (positivity rate) sebesar 15 persen pada sepekan terakhir, dan 17 persen dari total kasus kematian di ibu kota terjadi pada September. Sementara itu, tempat tidur di ruang isolasi di Jakarta telah terisi 78 persen dan ruang ICU terisi 85 persen pada sepekan terakhir, meski pun Pemerintah Pusat telah menjamin ketersediaan itu.

BACA JUGA: Sebar Foto Editan, Dewi Tanjung Sebut Pelaku Penusukan Ali Jaber Kadrun Radikal

”Boleh saja itu dijadikan indikator-indikator atau argumen untuk kembali menerapkan PSBB yang disuarakan. Tapi apa dampak baiknya untuk mayoritas warga Jakarta. Penambahan subsidi kah, ada jaminan kesehatankah. Kekuatan apa yang membuat rakyat DKI percaya dengan skema ini,” terang Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Arief Poyuono, kepada Fajar Indonesia Network (FIN), Selasa (15/8). Arief menyarankan, PSBB dilakukan dengan kelonggaran sisi ekonomi dan kebijakan yang mengedepankan analogi. Termasuk target dan sasaran yang jelas. Pasalnya, denyut nadi pertumbuhan Jakarta tidak lepas dari arus barang, pendatang dan roda ekonomi masyarakatnya Ibu Kota itu sendiri. ”Skema pengetatan ya boleh-boleh saja. Tapi ya harus benar-benar diterapkan, dan targetnya jelas. Jangan gayanya saja PSBB. Faktanya ya masih juga longar kok. Maka, narasi yang dibangung itu harus mencerdaskan dan menenangkan masyarakan. Ini kepentingan psikologi dan iklim usaha. Sejak awal saya sudah bilang, jangan menebar ancaman,” jelas Arief lewat sambungan teleponnya. Jakarta telah menjadi episentrum penyebaran wabah Virus Corona terbesar di Indonesia. Tak ada napas bagi tenaga kesehatan. Kondisi ini kontradiktif dengan Wuhan, Provinsi Hubei tempat lahirnya virus mematikan itu.

BACA JUGA: Rocky Gerung untuk Buya Syafii: Selamat Datang di Komunitas Akal Sehat

”Coba apa yang terjadi di Wuhan. Dalam kurun tiga bulan angkanya menurun drastis. Padahal Wuhan merupakan sumber dari segala sumber Covid. Penerapannya bukan lagi PSBB, tapi lockdown, hasilnya jelas. Sementara Jakarta, sejak awal masuknya pandemi, hingga kini, angka statistik tak pernah melorot justru membumbung tinggi. Lalu siapa yang disalahkan? Pemerintah Pusat lagi?” tandas Arief dengan nada lantang. Selain terancam kolaps, jumlah dokter dan tenaga medis di yang mayoritas di Jakarta wafat. Total saat ini terus berkurang setelah 115 dokter meninggal hingga Selasa (15/9). ”Dan mayoritas dokter atau tim medis itu yang wafat berada di Jakarta. Sekali lagi saya menyarankan, jalankanlah kebijakan itu sungguh-sungguh. Yakinlah hasilnya akan terlihat,” tutup Arief. Terpisah, Juru bicara Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Halik Malik menuturkan ada satu hingga dua dokter yang meninggal akibat Covid-19 dalam sebulan terakhir. Situasi ini jelas mengakibatkan beban fasilitas kesehatan bertambah berat di tengah berkurangnya jumlah tenaga medis dan meningkatnya jumlah kasus. ”Ya jelas mas, akibatnya sebagian dokter terpaksa bekerja overload dan overtime, kelelahan di tengah minimnya perlindungan,” jelas Halik.

BACA JUGA: Pejabat Harus Sinkron, Sebelum Berbicara ke Publik Terkait Data Covid-19

Indonesia sendiri merupakan negara dengan rasio dokter terendah kedua di Asia Tenggara, yakni 0,4 dokter per 1.000 penduduk berdasarkan data Bank Dunia pada 2018. Kehilangan 115 dokter sama dengan hilangnya akses 287.500 penduduk terhadap dokter. Epidemiolog Dicky Budiman menuturkan kebijakan PSBB kali ini sarat dengan kompromi terhadap beberapa sektor ekonomi yang diizinkan tetap beroperasi. Salah satunya nampak dari aturan bahwa pusat perbelanjaan (mal) masih boleh buka dengan kapasitas maksimal 50 persen, sedangkan pada Mei lalu mal tidak diizinkan untuk buka. Kantor juga masih dibolehkan buka dengan kapasitas maksimal 25 persen, sedangkan pada PSBB fase pertama dulu, hanya 11 sektor esensial yang boleh beraktivitas. ”Tentu saja dengan kebijakan yang tidak sekeras yang direncanakan, PSBB ini seperti kompromi antara kesehatan dan ekonomi,” kata Dicky. Dia menilai aturan PSBB yang diterapkan dan durasi yang ditetapkan selama dua minggu tidak cukup memadai untuk melandaikan kurva. Pemerintah masih memiliki pekerjaan rumah untuk melakukan penelusuran kontak terhadap sumber penularan di masyarakat. Di sisi lain, Dicky juga meminta masyarakat mematuhi aturan dan protokol kesehatan untuk mengurangi risiko penularan. ”Jangan sampai ongkos ekonomi sosial yang dikeluarkan dua minggu ini tidak efektif karena banyak yang tidak patuh,” lanjut dia. Sebelumnya, Menteri Perekonomian Airlangga Hartanto mengatakan keputusan Gubernur Anies Baswedan untuk menerapkan PSBB total telah berdampak pada turunnya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sebesar 5 persen. Airlangga juga sempat mengatakan bahwa tidak ada fasilitas kesehatan yang terbatas dan pemerintah memiliki dana yang cukup untuk menambah kapasitas. Pemerintah pusat kemudian menggelar serangkaian rapat dengan Gubernur Anies Baswedan dan beberapa kepala daerah hingga akhirnya PSBB yang diterapkan tidak seketat Mei lalu. Tak mengherankan, IHSG dibuka menguat 43,31 poin atau 0,86 persen ke posisi 5.060,02 pada hari pertama PSBB berlaku kembali. (fin/ful)

---

Tentang Penulis

admin

Sumber: