Di Rezim Jokowi, Polisi Dinilai Hanya Melayani Kepentingan Penguasa

JAKARTA-Aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) Haris Azhar menilai, institusi kepolisian saat ini bekerja melayani kepentingan rezim Joko Widodo. "Polisi di era rezim Jokowi ini sangat melayani kepentingan rezim, jadi memang penegakan hukumnya itu, terkait dengan yang punya dimensi politik itu sangat diskriminatif," ujar Haris Azhar dikutip chanel YouTube Refly Harun, Jumat (11/12). Haris mencontohkan beberapa kasus hukum yang dilaporkan oleh kelompok oposisi atau kelompok di luar pemerintah, maka kasusnya akan lambat untuk diproses kepolisian. "Jadi kalau misalnya kelompok oposisi atau di luar pemerintahan itu bikin laporan, ga langsung atau ga cepat bekerja," katanya. Akan tetapi jika ada kelompok pendukung rezim yang membuat laporan polisi, maka kasusnya direspon sangat cepat. Bahkan langsung melakukan penangkapan. "Menurut saya, banyak kasus seperti itu. Seperti pemidanaan terhadap orang-orang yang berada di 212. Atau di kelompok mahasiswa yang menolak omnibus, itu banyak terjadi. Termasuk KAMI," ucap Haris. Haris mengatakan, akibat sikap keberpihakan polisi itu, membuat kelompok oposisi yang ingin membuat laporan terkait satu kasus, maka hal itu urung dilakukan sebab mereka yakin tak akan diproses polisi. "Jadi tapi kalau misalnya laporan terhadap orang-orang yang ada di pemerintahan, kayaknya jarang, karena orang juga malas laporin karena orang juga tahu polisi bakal ga menindak lanjuti," ungkapnya. Dia menilai, terbukti di rezim Jokowi, jika ada petinggi Polri yang pensiun, langsung diangkat masuk ke pemerintahan karena keberpihakan penegakan hukumnya selama di institusi kepolisian. "Dan memang terbukti beberapa petinggi polisi di zamannya rezim ini dapat posisi-posisi yang baik pascaselesai dari tugasnya. Tito Karnavian misalnya," ujarnya. (dal/fin). 

---

Tentang Penulis

admin

Sumber: